Buy Indonesia ramai di tengah demonstrasi. Kebetulan atau politik distraksi? Simak analisis mendalam di balik perang narasi.
Tabooo.id – Suara peluit memecah jalanan. Massa mengangkat spanduk, meneriakkan tuntutan, dan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan. Mereka mempersoalkan penghematan APBN, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga meluasnya peran militer di ruang sipil. Namun, hanya dalam hitungan jam, percakapan publik bergeser. Linimasa media sosial justru dipenuhi tagar “Buy Indonesia” dan “Sell Singapore”.
Perubahan itu memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar perang tagar. Mengapa perhatian publik begitu cepat berpindah dari demonstrasi menuju sentimen ekonomi dan nasionalisme? Apakah masyarakat memang mengubah fokus secara alami, atau ada pola lama yang kembali muncul dalam ruang politik Indonesia?
Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai.
Ketika Politik Mencari Musuh Bersama
Strategi itu bekerja dengan logika sederhana. Ketika masyarakat merasa memiliki musuh bersama, mereka cenderung melupakan konflik di dalam negeri. Solidaritas tumbuh lebih cepat karena rasa takut sering menyatukan orang lebih kuat daripada rasa puas.
Konsep ini bukan gagasan baru. Georg Simmel mulai memperkenalkannya pada akhir abad ke-19. Lewis Coser kemudian mengembangkan teori tersebut. Daniel Gelpi memperluas penerapannya dalam studi hubungan internasional. Rentang kajian yang panjang menunjukkan satu hal: banyak negara pernah memakai konflik eksternal untuk meredakan tekanan politik di dalam negeri.
Sejarah Indonesia Pernah Mengalaminya
Indonesia juga memiliki pengalaman serupa.
Pada awal 1960-an, Presiden Soekarno melancarkan kampanye “Ganyang Malaysia” ketika suhu politik domestik meningkat dan kondisi ekonomi memburuk. Kampanye itu berhasil membangun solidaritas nasional dalam waktu singkat. Banyak kelompok politik dan organisasi masyarakat berdiri di belakang pemerintah karena mereka merasa menghadapi ancaman yang sama.
Namun, keberhasilan itu hanya bertahan sementara.
Negara harus menanggung biaya ekonomi yang besar. Hubungan diplomatik ikut memburuk. Kepercayaan internasional menurun. Pada akhirnya, kampanye tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan dalam negeri. Sebaliknya, kondisi itu justru mempercepat perubahan politik nasional.
Sejarah menunjukkan bahwa musuh bersama memang dapat menyatukan masyarakat, tetapi tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
Perang Tagar di Era Digital
Hari ini Indonesia tidak menghadapi konfrontasi militer. Ruang pertarungan justru berpindah ke media sosial.
Tagar “Buy Indonesia” dan “Sell Singapore” muncul setelah seorang direktur manajemen aset internasional mengulas kerentanan pasar modal Indonesia. Pada saat hampir bersamaan, gelombang demonstrasi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah juga semakin meluas.
Kesamaan waktu itu memancing banyak spekulasi.
Sebagian orang menganggap perang tagar sebagai bentuk nasionalisme. Sebagian lainnya melihatnya sebagai upaya menggeser perhatian publik dari substansi demonstrasi.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, satu fakta sulit dibantah. Percakapan publik memang berubah. Isu demonstrasi perlahan kehilangan ruang, sementara perdebatan soal nasionalisme justru mendominasi linimasa.
Demonstrasi Kehilangan Ruang Diskusi
Media sosial bekerja dengan logika yang berbeda dari demokrasi.
Algoritma lebih menyukai emosi daripada argumentasi. Konflik lebih cepat menyebar dibandingkan pembahasan kebijakan. Karena itu, isu yang rumit sering kalah oleh narasi yang sederhana.
Akibatnya, publik tidak lagi membahas efektivitas program pemerintah. Mereka justru sibuk menentukan siapa yang paling nasionalis dan siapa yang dianggap berpihak kepada asing.
Ketika perdebatan berubah menjadi persoalan identitas, substansi demonstrasi ikut tersingkir.
Padahal, demonstrasi lahir untuk mengoreksi kebijakan, bukan untuk menguji kadar nasionalisme warga negara.
Luka Polarisasi Belum Pernah Sembuh
Indonesia sebenarnya belum keluar dari polarisasi politik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai label seperti “cebong”, “kampret”, “anak abah”, atau “termul” masih terus hidup di media sosial. Label-label itu terus membelah masyarakat ke dalam kelompok “kami” dan “mereka”.
Setiap isu baru akhirnya memperpanjang luka lama.
Ketika publik terus mempertentangkan identitas politik, ruang dialog semakin mengecil. Orang lebih mudah menyerang daripada mendengar. Mereka juga lebih cepat memberi cap dibandingkan memahami alasan orang lain.
Situasi seperti ini membuka ruang bagi intimidasi, persekusi, bahkan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda pandangan.
Demokrasi kehilangan kualitasnya ketika masyarakat mulai menganggap kritik sebagai ancaman.
Investor Membaca Stabilitas, Bukan Emosi
Dunia investasi memiliki logika yang jauh berbeda dari media sosial.
Investor tidak membeli sentimen. Mereka membeli stabilitas, mereka membaca data ekonomi, kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan keamanan politik, dan mereka juga memantau percakapan publik karena dinamika sosial sering memengaruhi keputusan bisnis.
Karena itu, perang tagar yang penuh emosi justru dapat memunculkan persepsi bahwa situasi politik sedang memanas.
Ironisnya, kampanye yang bertujuan membela Indonesia justru berpotensi menciptakan sinyal negatif apabila publik menampilkan permusuhan tanpa dasar ekonomi yang kuat.
Dalam ekonomi global, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada fakta.
Demokrasi Memang Tidak Pernah Sunyi
Demonstrasi memang membuat jalan macet. Aktivitas terganggu. Suara kritik terdengar keras. Namun demokrasi memang tidak pernah menawarkan kenyamanan mutlak.
Justru melalui demonstrasi, masyarakat mengingatkan pemerintah bahwa mereka masih peduli terhadap arah kebijakan negara.
Selama aksi berlangsung damai dan menghormati hukum, demonstrasi tetap menjadi mekanisme kontrol yang sah.
Negara seharusnya mendengar suara itu, bukan mengalihkan perhatian publik ke isu lain yang memecah konsentrasi masyarakat.
Ini Bukan Sekadar Perang Tagar
Perdebatan mengenai “Buy Indonesia” dan “Sell Singapore” bukan hanya soal pasar modal. Peristiwa itu memperlihatkan betapa cepatnya narasi mengubah arah perhatian publik.
Musuh bersama memang mampu menciptakan solidaritas sesaat. Namun sejarah berulang kali mengingatkan bahwa solidaritas yang lahir dari rasa curiga tidak pernah bertahan lama.
Indonesia tidak kekurangan nasionalisme. Bangsa ini justru membutuhkan keberanian untuk menerima kritik tanpa buru-buru mencari kambing hitam di luar negeri.
Pada akhirnya, demonstran dan pendukung pemerintah tetap berasal dari keluarga besar yang sama. Mereka bekerja, membayar pajak, dan berharap Indonesia menjadi lebih baik.
Demokrasi memang berisik. Namun justru dari kebisingan itulah bangsa ini dapat menemukan koreksi sebelum kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mendengar. @dimas
