Kericuhan di UGM bukan sekadar protes mahasiswa. Ada krisis kepercayaan yang membuat dialog berubah menjadi gugatan.
Tabooo.id – Di dalam sebuah ruangan kampus, para narasumber membahas tema yang terdengar nyaris ideal malam itu Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia.
Namun beberapa puluh menit kemudian, suasana berubah.
Suara diskusi tenggelam oleh teriakan protes. Mahasiswa berdatangan. Ketegangan menjalar dari dalam gedung hingga ke jalanan kampus. Para pejabat yang awalnya duduk sebagai narasumber akhirnya keluar dari lokasi dengan pengawalan.
Ironisnya, peristiwa itu terjadi bukan di jalan raya. Bukan pula di tengah bentrokan massa. Semua berlangsung di lingkungan akademik yang selama ini menjadi rumah bagi dialog.
Malam di Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6/2026), bukan sekadar tentang kericuhan. Malam itu memperlihatkan sesuatu yang lebih besar: hubungan yang semakin renggang antara negara dan generasi yang ingin didengar.
Saat Diskusi Berubah Menjadi Gugatan
Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Panitia mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
Namun sebelum forum berjalan jauh, sejumlah mahasiswa memasuki lokasi dan menyampaikan protes.
Mereka menilai berbagai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Mahasiswa mengarahkan kritik pada sejumlah program yang belakangan memicu perdebatan publik. Kritik itu menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga berbagai kebijakan ekonomi yang mereka anggap gagal menjawab tekanan hidup masyarakat.
Ketegangan cepat menjalar ke seluruh ruangan.
Ketiga pejabat akhirnya meninggalkan area diskusi.
Di luar gedung, dialog sempat berlangsung singkat antara mahasiswa dan dua pejabat, Nusron Wahid serta Sudaryono. Namun situasi terus memanas. Aksi saling dorong terjadi sebelum keduanya meninggalkan kawasan kampus dengan pengamanan.
Bagi sebagian orang, ini hanya gangguan terhadap sebuah acara.
Bagi yang lain, ini adalah luapan kemarahan yang telah lama menumpuk.
Kampus dan Tradisi Perlawanan
UGM bukan ruang kosong dari sejarah.
Kampus ini, seperti banyak kampus lain di Indonesia, memiliki jejak panjang sebagai ruang kritik terhadap kekuasaan.
Sejak Reformasi 1998 hingga berbagai gelombang demonstrasi setelahnya, mahasiswa selalu hadir ketika mereka melihat jarak antara kebijakan dan kenyataan.
Karena itu, kedatangan mahasiswa ke forum malam itu tidak muncul dari ruang hampa.
Beberapa hari sebelumnya, Aliansi Rakyat Memanggil turun ke jalan di Gejayan. Mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai menjadi sumber berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Ketika aspirasi itu belum menemukan ruang yang cukup, forum diskusi pejabat di kampus berubah menjadi panggung berikutnya.
Demokrasi yang Kehilangan Bahasa Bersama
Di satu sisi, mahasiswa merasa pemerintah tidak mendengar kritik mereka.
Di sisi lain, pemerintah mengaku datang untuk berdialog.
Sudaryono menyatakan dirinya, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko hadir dengan niat membuka ruang diskusi seluas-luasnya.
Menurutnya, panitia memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan mengkritik kebijakan pemerintah.
Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika forum tersebut mengadili kebijakan yang ia wakili secara terbuka.
Namun persoalannya lebih dalam daripada sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berbicara.
Demokrasi juga membutuhkan keyakinan bahwa berbicara masih memiliki arti.
Ketika sebagian mahasiswa memilih meneriakkan protes daripada mengikuti forum, situasi itu menunjukkan gejala hilangnya kepercayaan terhadap efektivitas dialog formal.
Sebaliknya, ketika pejabat harus keluar dengan pengawalan keamanan, muncul pertanyaan lain.
Apakah ruang dialog kita masih cukup kuat untuk menampung kemarahan publik?
Ini Bukan Sekadar Kericuhan
Mudah menyebut kejadian ini sebagai keributan mahasiswa.
Mudah pula menyebutnya sebagai bentuk pembungkaman kritik.
Namun dua penjelasan itu terlalu sederhana.
Publik melihat mahasiswa berteriak dan pejabat meninggalkan lokasi.
Yang tidak terlihat adalah akumulasi frustrasi akibat tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan persepsi bahwa kebijakan publik semakin jauh dari realitas sehari-hari.
Kericuhan malam itu hanya gejalanya.
Akar masalahnya sudah tumbuh jauh lebih lama.
Banyak orang membayangkan demokrasi sebagai ruang yang tenang, tempat semua orang berbicara secara bergantian.
Padahal sejarah menunjukkan hal yang berbeda.
Demokrasi sering lahir dari ketegangan.
Masalah muncul ketika ketegangan tidak lagi menghasilkan percakapan, melainkan hanya menghasilkan kebisingan.
Dampaknya Buat Kamu
Peristiwa di UGM mungkin terasa jauh bagi sebagian orang.
Namun dampaknya sebenarnya dekat.
Ketika ketidakpercayaan mulai memenuhi ruang dialog kampus, kualitas demokrasi ikut terancam.
Karena kampus bukan sekadar tempat belajar.
Kampus adalah laboratorium masa depan.
Di tempat inilah calon pemimpin, pembuat kebijakan, dan warga negara belajar memahami perbedaan.
Jika mahasiswa dan pemerintah gagal menemukan bahasa yang sama hari ini, jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat bisa semakin lebar pada masa depan.
Dan ketika jarak itu terlalu jauh, yang lahir bukan lagi dialog.
Melainkan kecurigaan.
Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan
Budiman Sudjatmiko mengaku menyesalkan forum yang gagal berlangsung kondusif.
Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya menghindari dialog.
Mahasiswa pun mengaku sedang menjalankan tugas moral untuk menyampaikan kritik.
Semua pihak mengaku ingin berbicara.
Namun malam itu memperlihatkan satu hal yang lebih penting.
Keinginan berbicara tidak selalu berarti kemampuan untuk saling mendengar.
Inilah ironi terbesar demokrasi Indonesia hari ini.
Bukan karena terlalu banyak suara.
Tetapi karena semakin sedikit orang yang benar-benar mendengarkan.
Dan mungkin, itulah alarm paling keras yang terdengar dari kericuhan di UGM.
Demokrasi tidak mati saat rakyat berteriak. Demokrasi mati saat tak ada lagi yang mau mendengar. @dimas
