Polemik Mama Sinta dan film Pesta Babi membuka pertanyaan tentang hak atas identitas, masyarakat adat, dan perebutan narasi di Papua Selatan.
Tabooo.id – Malam di Merauke berjalan seperti biasa. Angin masih menyapu kampung-kampung adat di pesisir selatan Papua. Namun, bagi keluarga Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, waktu seolah berhenti sejak 24 Mei 2026.
Sejak hari itu, keluarga kehilangan kontak dengannya. Mereka tidak mengetahui keberadaannya secara pasti. Sementara itu, berbagai informasi terus bermunculan dan memicu kebingungan. Di tengah ketidakpastian tersebut, sebuah film dokumenter justru membawa nama Mama Sinta ke ruang publik yang lebih luas.
Akan tetapi, kisah ini bukan sekadar tentang seseorang yang sulit dihubungi keluarganya.
Di baliknya, terdapat sengketa mengenai penggunaan identitas pribadi, polemik film dokumenter, isu masyarakat adat Papua, hingga perdebatan mengenai proyek strategis nasional. Semua itu bertemu dalam satu titik yang sama perebutan hak untuk menentukan sebuah cerita.
Ketika Wajah Menjadi Persoalan
Polemik bermula ketika Mama Sinta melihat wajahnya muncul dalam poster dan tayangan film dokumenter Pesta Babi. Saat itu, ia mengaku terkejut karena tidak pernah membicarakan secara khusus penggunaan dirinya dalam film tersebut.
Film berdurasi 95 menit itu mengangkat kehidupan masyarakat adat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu di Papua Selatan. Selain itu, film tersebut menyoroti dampak ekspansi perkebunan tebu, sawit, serta proyek food estate terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Karena merasa keberatan, Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum, ke Polda Metro Jaya pada 29 Mei 2026. Menurut kuasa hukumnya, laporan itu berfokus pada perlindungan data pribadi dan hak individu, bukan pada substansi film maupun agenda politik tertentu.
Dengan demikian, konflik tidak lagi berpusat pada isi dokumenter. Sebaliknya, konflik bergeser ke persoalan yang lebih mendasar: siapa yang berhak mengendalikan identitas dan kisah seseorang.
Hilang dari Kampung, Muncul di Jakarta
Di sisi lain, keluarga Mama Sinta menyampaikan kekhawatiran yang berbeda. Mereka mengaku kehilangan kontak sejak 24 Mei dan tidak mengetahui lokasi Mama Sinta selama beberapa hari. Bahkan, keluarga menerima sejumlah informasi yang menyebut Mama Sinta berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Namun, mereka tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
Akibatnya, berbagai dugaan mulai bermunculan.
Apakah seseorang menekan Mama Sinta?
Apakah pihak tertentu memengaruhi keputusannya?
Atau justru Mama Sinta mengambil langkah itu atas kehendaknya sendiri?
Karena tidak memperoleh jawaban yang jelas, keluarga meminta sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK, untuk mengawal situasi tersebut.
Namun, pada saat yang hampir bersamaan, publik menerima video bantahan dari Mama Sinta.
Dalam video itu, ia menolak berbagai tuduhan yang beredar. Ia menegaskan bahwa dirinya datang ke Jakarta atas keinginan sendiri. Selain itu, ia membantah kabar yang menyebut dirinya dibawa menggunakan helikopter maupun kapal laut. Ia juga menyatakan tidak mengalami intimidasi dari pihak mana pun.
“Saya datang sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mama Sinta menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jakarta bertujuan memperjuangkan harga dirinya. Karena itu, ia meminta publik untuk tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan proyek strategis nasional maupun isu politik lain.
Pertarungan yang Lebih Besar dari Sebuah Film
Meski demikian, polemik ini tidak berkembang di ruang yang kosong.
Film Pesta Babi hadir di tengah perdebatan panjang mengenai pembangunan skala besar di Papua Selatan. Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat adat terus menyuarakan kekhawatiran terkait perubahan ruang hidup, pembukaan lahan, dan keberlanjutan wilayah adat mereka.
Oleh karena itu, ketika salah satu tokoh yang muncul dalam film menyatakan keberatan, publik langsung menghubungkan peristiwa tersebut dengan konflik yang lebih besar.
Sebagian pihak melihat kasus ini sebagai persoalan hak individu. Sementara itu, pihak lain menilai polemik tersebut berkaitan dengan upaya melemahkan kritik terhadap proyek pembangunan.
Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan salah satu tafsir itu sebagai kebenaran mutlak.
Justru karena itulah persoalan ini menjadi rumit.
Siapa yang Berhak Memiliki Cerita?
Pada dasarnya, dunia dokumenter selalu berhadapan dengan satu pertanyaan etis yang sama: siapa pemilik sebuah cerita?
Apakah pembuat film yang merekam realitas?
Apakah masyarakat yang menjadi subjek dokumentasi?
Atau justru keduanya memiliki hak yang sama?
Kasus Mama Sinta kembali membuka perdebatan tersebut.
Di satu sisi, dokumenter sering menjadi alat untuk memperjuangkan suara kelompok yang terpinggirkan. Namun, di sisi lain, dokumenter juga harus memastikan bahwa setiap orang memahami bagaimana wajah, suara, dan kisah hidupnya akan digunakan. Karena itu, persoalan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menyangkut etika dan relasi kuasa.
Ketika kamera masuk ke sebuah kampung, apakah semua orang benar-benar memahami konsekuensi dari gambar yang direkam hari itu?
Pertanyaan itu masih menggantung hingga sekarang.
Ini Bukan Sekadar Film
Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada konflik antara keluarga, aktivis, dan pembuat film.
Ini bukan sekadar sengketa mengenai sebuah dokumenter.
Ini adalah pertemuan antara hak individu, kepentingan publik, dan perebutan narasi.
Mama Sinta ingin mempertahankan harga dirinya. Sementara itu, keluarga ingin memastikan keselamatannya. Di sisi lain, para kolaborator film ingin mempertahankan integritas karya mereka. Pada saat yang sama, publik juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Karena itu, semua pihak merasa memiliki alasan yang sah. Semua pihak juga merasa berdiri di sisi yang benar.
Namun, kebenaran sering kali tidak sesederhana memilih satu pihak dan menyalahkan pihak lainnya.
Di situlah letak persoalan sebenarnya.
Sebab konflik ini bukan hanya soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Konflik ini berbicara tentang siapa yang berhak menceritakan sebuah kisah, dan siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana kisah itu dikenang.
Dan sampai hari ini, pertanyaan itu belum benar-benar menemukan jawabannya. @dimas
