Pancasila menjadi benteng moral Indonesia menghadapi krisis global, demokrasi, dan ketidakpastian dunia di Abad 21.
Tabooo.id – Dunia sedang memasuki fase yang semakin sulit diprediksi. Informasi bergerak tanpa batas. Namun ironisnya, semakin banyak orang justru kesulitan membedakan fakta dan opini. Era ini sering disebut sebagai masa post-truth, ketika persepsi lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri.
Di saat yang sama, bumi menghadapi tekanan besar. Sumber daya alam menipis. Krisis lingkungan makin nyata. Selain itu, perebutan energi dan pengaruh global terus memanas. Persaingan antara Amerika Serikat dan China bukan lagi sekadar soal ekonomi. Konflik itu sudah berubah menjadi pertarungan arah peradaban.
Akibatnya, banyak negara mulai kehilangan pijakan moralnya. Mereka sibuk mengejar kekuatan, tetapi lupa menjaga nilai dasar yang menopang bangsanya sendiri.
Indonesia tidak bisa mengabaikan situasi ini. Sebab tantangannya bukan hanya soal ekonomi atau politik. Lebih dari itu, tantangannya adalah menjaga identitas bangsa agar tidak larut dalam kekacauan global.
Indonesia Bukan Sekadar Negara Pasal
Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang unik. Fondasi itu adalah Pancasila.
Namun selama ini, banyak orang memahami Indonesia hanya sebagai negara undang-undang. Padahal para pendiri bangsa tidak pernah membayangkan Indonesia sebagai negara hukum yang dingin dan mekanis.
Sebaliknya, mereka merancang negara yang menggabungkan hukum, moralitas, demokrasi, dan kemanusiaan dalam satu sistem yang saling terhubung.
Karena itu, Indonesia bukan sekadar Wettenstaat atau negara yang memuja aturan tertulis. Konstitusi Indonesia lahir dari perpaduan antara kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.
Selain itu, Indonesia juga mulai mengakui pentingnya kedaulatan lingkungan hidup. Prinsip itu terlihat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.
Itulah sebabnya konstitusi Indonesia sering disebut sebagai Green and Blue Constitution. Negara tidak hanya mengatur manusia, tetapi juga bertanggung jawab menjaga alam dan keberlangsungan hidup generasi berikutnya.
Jalan Tengah Indonesia di Antara Negara Sekuler dan Negara Agama
Keunikan Indonesia juga terlihat dalam konsep negara kesejahteraan yang dianutnya.
Jika banyak negara Barat memilih sekularisme penuh, Indonesia mengambil jalan berbeda. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan total agama dari kehidupan publik.
Indonesia berdiri di tengah.
Konsep itu sering disebut sebagai Religius Welfare State atau negara kesejahteraan religius. Negara mengakui nilai ketuhanan sebagai fondasi moral, tetapi tetap melindungi kebebasan keyakinan setiap warga negara.
Dengan demikian, negara boleh hadir dalam urusan sosial-keagamaan. Namun negara tidak boleh mengendalikan iman pribadi seseorang.
Pilihan ini membuat Indonesia memiliki karakter yang berbeda dibanding banyak negara lain.
Turki memilih sekularisme keras. Arab Saudi menjadikan hukum agama sebagai dasar negara. Sementara itu, Indonesia menyerap nilai universal agama seperti keadilan, kasih sayang, dan gotong royong tanpa berubah menjadi negara teokrasi.
Demokrasi Indonesia Tidak Dibangun untuk Sekadar Menang Suara
Model demokrasi Indonesia juga lahir dari cara pandang yang berbeda.
Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soepomo memahami bahwa demokrasi tidak boleh sekadar menjadi pertarungan suara mayoritas.
Karena itu, mereka menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai inti demokrasi Indonesia.
Selain demokrasi politik, Mohammad Hatta juga menekankan pentingnya demokrasi ekonomi. Menurutnya, persamaan tidak akan pernah terwujud jika ketimpangan ekonomi terus dibiarkan tumbuh.
Pandangan itu terasa semakin relevan hari ini. Banyak orang mulai kecewa terhadap demokrasi karena hukum sering terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Namun masalah utamanya sebenarnya bukan demokrasi. Masalahnya terletak pada pengelolaan kekuasaan yang semakin menjauh dari etika Pancasila.
Hukum Tidak Boleh Kehilangan Nurani
Dalam praktiknya, hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya mengejar kepastian administratif. Hukum juga harus menghadirkan rasa keadilan.
Pemikiran Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang dipaksa tunduk pada formalitas hukum semata.
Karena itu, hukum tidak boleh kehilangan nurani.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi fondasi moral. Sila Kemanusiaan mengingatkan bahwa martabat manusia harus dilindungi. Selain itu, sila Persatuan menjaga bangsa dari perpecahan identitas.
Sementara itu, sila Kerakyatan menegaskan pentingnya musyawarah. Pada akhirnya, sila Keadilan Sosial menjadi tujuan besar yang harus diwujudkan negara.
Sayangnya, nilai-nilai itu sering berhenti sebagai slogan politik. Banyak elite berbicara tentang Pancasila, tetapi praktik kekuasaan justru menjauh dari semangat keadilan sosial.
Indonesia 2045 Tidak Cukup Hanya Kaya
Abad 21 bukan hanya perang teknologi dan ekonomi. Era ini juga menjadi perang narasi, perang identitas, dan perang pengaruh budaya.
Karena itu, negara yang kehilangan fondasi etikanya perlahan akan kehilangan kepercayaan publiknya.
Indonesia tidak bisa menghadapi masa depan hanya dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Bangsa ini membutuhkan arah moral yang jelas agar modernisasi tidak berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Di titik inilah Pancasila menjadi sangat penting.
Pancasila bukan sekadar simbol upacara atau hafalan sekolah. Pancasila adalah cita hukum sekaligus cita moral bangsa Indonesia.
Menuju 2045, Indonesia memang ingin menjadi negara maju. Namun kemajuan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Karena itu, Indonesia harus membuktikan bahwa negara modern tetap bisa tumbuh tanpa kehilangan nurani, identitas, dan keberanian menjaga nilai kemanusiaannya sendiri.
Jika gagal menjaga itu semua, Indonesia mungkin akan menjadi negara besar secara ekonomi. Namun di saat yang sama, bangsa ini bisa kehilangan jiwanya sendiri. @dimas
