Lampu kantor pemerintahan masih menyala. Fingerprint tetap hijau. Notifikasi “present” terus muncul. Masalahnya cuma satu orangnya tidak ada.
Tabooo.id – Kasus 3.000 ASN di Brebes yang diduga memanipulasi absensi digital kini terasa seperti episode serial dystopia birokrasi Indonesia. Sistem mencatat kehadiran. Namun, kursi kantor justru kosong. Dan publik mulai bertanya: negara ini sedang mengelola pelayanan, atau sedang memelihara ilusi?
Ketika Absensi Lebih Rajin dari Pegawainya
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung menyebut praktik manipulasi presensi ASN sebagai pelanggaran berat. Karena itu, ia membuka kemungkinan sanksi hingga pemberhentian bagi pegawai yang terbukti memakai aplikasi absensi ilegal.
“Wah, itu jelas-jelas melanggar aturan kepegawaian ya. Tentu bisa dikenakan sanksi, ya mulai dari sanksi teguran sampai pemberhentian,” kata Bima Arya di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (07/05/2026).
Selain itu, Bima memastikan Inspektorat Kemendagri segera turun ke Brebes untuk memeriksa temuan tersebut.
“Karena ya itu kan mereka digaji oleh uang rakyat. Kalau kemudian mereka nggak masuk itu masuk kategori pelanggaran berat,” tegasnya lagi.
Masalahnya, kasus ini bukan sekadar soal ASN telat masuk kantor. Sebaliknya, kasus ini memperlihatkan bagaimana birokrasi mulai kehilangan hubungan dengan realitas fisik.
Absensi Jalan, Gedung Kosong
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengungkap sekitar 3.000 ASN dari total 17.800 pegawai memakai aplikasi ilegal untuk melakukan absensi jarak jauh.
Yang bikin absurd, pemerintah daerah sempat mematikan aplikasi resmi selama dua hari Namun, absensi tetap masuk.
“Kami matikan aplikasi resmi, dan ternyata masih ada absensi masuk,” ujar Paramitha.
Kalimat itu terdengar seperti dialog film sci-fi birokrasi. Aplikasi mati. Pegawai tidak datang. Namun, kehadiran tetap muncul di sistem.
Karena itu, banyak orang mulai melihat fenomena ini sebagai bentuk baru birokrasi metafisik.
ASN Work From Home Versi Gaib
Sebagian besar pengguna aplikasi ilegal berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan. Bahkan, beberapa pejabat juga ikut muncul dalam daftar temuan sementara.
Ironisnya, profesi yang paling dekat dengan pelayanan publik justru mendominasi dugaan manipulasi presensi. Di atas kertas hadir, Di lapangan kosong.
Sosiolog digital Universitas Indonesia, Dr. Andi Rahman, menilai kasus ini menunjukkan budaya administratif Indonesia masih terjebak pada “ritual kehadiran”, bukan kualitas kerja.
“Negara kita terlalu lama mengukur loyalitas dari absensi, bukan output. Akhirnya yang lahir bukan etos kerja, tapi kreativitas mengakali sistem,” ujarnya kepada Tabooo.id.
Kalimat itu memang terdengar lucu. Namun, publik tetap membayar pajak untuk pelayanan yang seharusnya benar-benar hadir.
Negara Sibuk Mengawasi Mesin, Bukan Manusia
Pengamat kebijakan publik dari UGM, Riris Mahendra, menyebut fenomena ini sebagai gejala “digitalisasi tanpa pengawasan”.
“Banyak institusi merasa modern hanya karena memakai aplikasi. Padahal sistem digital tanpa kontrol manusia justru menciptakan ruang manipulasi baru,” katanya.
Dan di situlah ironi terbesar birokrasi modern Indonesia muncul.
Teknologi hadir untuk mempermudah pengawasan. Namun, sebagian orang justru memakai teknologi untuk menyamarkan ketidakhadiran.
Kursi kosong. Ruang pelayanan sepi. Tetapi, server tetap mencatat semuanya normal.
Ini Bukan Sekadar Absen Palsu. Ini Pola.
Kasus Brebes bukan cuma cerita pegawai nakal. Sebaliknya, kasus ini memperlihatkan budaya kerja yang terlalu lama memuja formalitas.
Selama bertahun-tahun, birokrasi sibuk mengejar checklist administratif:
- fingerprint masuk,
- tanda tangan hadir,
- laporan lengkap,
- spreadsheet hijau.
Sementara itu, publik cuma ingin satu hal sederhana: pelayanan yang benar-benar ada.
Budayawan Sujiwo Tejo menyebut fenomena seperti ini sebagai “drama modern negara administratif”.
“Kita ini kadang lebih cinta simbol daripada kenyataan. Yang penting tercatat hadir, meski jiwanya mungkin sudah resign duluan,” ujarnya dalam sebuah diskusi budaya digital di Jakarta.
Lucu? Sedikit. Namun, situasinya juga terasa menyedihkan.
Ketika Negara Kehilangan Kehadiran
Di era digital, ternyata yang paling mudah dipalsukan bukan cuma foto atau suara. Namun, kehadiran.
Dan mungkin pertanyaan paling menyeramkan bukan lagi “Siapa yang absen?”
Melainkan “Berapa banyak sistem negara sebenarnya berjalan tanpa manusia yang benar-benar bekerja?”
Karena kalau absensi bisa hadir sendiri, mungkin nanti pelayanan publik cukup diwakili notifikasi. “Di Indonesia, bahkan ketidakhadiran pun bisa disiplin.” @teguh
