Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026). Sejumlah posisi strategis disebut-sebut akan bergeser, mulai dari kepala badan hingga kursi menteri, menandai kemungkinan adanya penataan ulang di lingkar inti pemerintahan.
Tabooo.id: Nasional – Isu reshuffle kembali menguat di pusat kekuasaan. Informasi yang beredar menunjukkan Presiden akan merombak kabinet secara bertahap. Presiden memulai perubahan dari posisi kepala badan, lalu melanjutkannya ke jabatan menteri dan menteri koordinator. Sejumlah nama pejabat mulai muncul dalam spekulasi politik, memunculkan dugaan bahwa Presiden sedang menyusun ulang struktur pemerintahannya.
Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut Presiden memfokuskan tahap awal reshuffle pada lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam komunikasi kebijakan dan koordinasi program nasional.
“Reshuffle bertahap. Hari ini kepala badan dulu, baru nanti setingkat menteri dan menteri koordinator,” ujarnya.
Langkah ini memicu tafsir bahwa Presiden sedang memperkuat mesin koordinasi pemerintahan sekaligus mengevaluasi kinerja sejumlah sektor strategis.
Rotasi di Lingkar Komunikasi Pemerintah
Perubahan paling menonjol muncul di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Presiden dikabarkan menempatkan Muhammad Qodari sebagai kepala badan tersebut. Posisi ini sebelumnya dipegang Angga Raka Prabowo.
Dalam skema yang sama, Presiden juga menyiapkan Angga Raka untuk memimpin Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi). Ia akan menggantikan Meutya Hafid.
Selanjutnya, Meutya disebut akan memimpin Kementerian Pariwisata dan menggantikan Widiyanti Putri Wardhana.
Rangkaian rotasi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sektor komunikasi publik. Pemerintah tampaknya ingin memperkuat strategi penyampaian kebijakan di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks.
Dudung dan Karding Masuk Konfigurasi Baru
Perubahan kabinet juga menyentuh sejumlah posisi lain di lingkar pemerintahan.
Presiden mempertimbangkan Abdul Kadir Karding untuk memimpin Badan Karantina Nasional. Sebelumnya, Karding menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada periode 2024–2025.
Di sisi lain, Presiden menyiapkan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Presiden. Saat ini Dudung bertugas sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional.
Nama lain yang muncul dalam konfigurasi baru ialah Hasan Nasbi. Ia disebut akan menjalankan tugas sebagai utusan khusus presiden bidang komunikasi. Sebelumnya Hasan memimpin Presidential Communication Office (PCO).
Pergerakan nama-nama tersebut memperlihatkan upaya Presiden untuk memperkuat koordinasi komunikasi politik pemerintah.
Evaluasi di Badan Gizi Nasional
Isu reshuffle juga menjangkau Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjalankan program strategis pemerintah di bidang gizi dan ketahanan pangan.
Presiden mempertimbangkan Nanik Sudaryati Deyang untuk memimpin lembaga tersebut. Saat ini Nanik menjabat sebagai wakil kepala BGN. Jika keputusan itu diambil, ia akan menggantikan Dadan Hindayana.
Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai perubahan di lembaga tersebut.
“Memang ada kabar pergantian kepala BGN, tetapi belum jelas apakah akhirnya Ibu Nanik yang akan menggantikan,” tambahnya.
Presiden Masih Mengkaji Komposisi Menteri
Sumber di pemerintahan menyebut Presiden masih menyeleksi sejumlah kandidat untuk posisi menteri. Proses ini membuat reshuffle berlangsung secara bertahap.
Dengan skema tersebut, Presiden terlebih dahulu menata struktur lembaga nonkementerian sebelum menentukan perubahan di kabinet inti.
Muhammad Qodari tidak membenarkan maupun membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden memegang sepenuhnya keputusan mengenai susunan kabinet.
“Semua itu prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan hal serupa. Ia menyatakan seluruh jajaran kabinet akan tetap fokus bekerja sambil menunggu keputusan Presiden.
“Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet bekerja,” kata Bima Arya.
Instrumen Konsolidasi Pemerintahan
Dalam praktik politik pemerintahan, reshuffle kabinet sering menjadi instrumen evaluasi dan konsolidasi kekuasaan. Presiden dapat memanfaatkan langkah ini untuk memperbaiki kinerja kementerian, memperkuat koordinasi kebijakan, dan menyesuaikan konfigurasi politik di dalam pemerintahan.
Jika Presiden benar-benar menjalankan reshuffle tersebut, langkah ini akan menjadi salah satu perombakan penting dalam Kabinet Merah Putih sejak awal masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi mengenai jadwal maupun daftar pejabat yang akan mengalami pergantian. Publik kini menunggu apakah reshuffle ini hanya rotasi administratif atau justru menjadi penanda perubahan arah politik pemerintahan dalam waktu dekat. @dimas
