Di tengah perayaan Hari Kartini yang setiap tahun diwarnai kebaya dan kutipan inspiratif, muncul satu pertanyaan besar: jika semangat emansipasi sudah digaungkan lebih dari satu abad, sejauh mana negara dan masyarakat benar-benar menghadirkan keadilan bagi perempuan Indonesia hari ini?
Tabooo.id: Deep – Peringatan 21 April seharusnya tidak berhenti pada seremoni simbolik. Di balik panggung perayaan, realitas menunjukkan ketimpangan yang belum selesai. Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari rendahnya partisipasi kerja hingga tingginya angka kekerasan.
Bagi PATRIA PMKRI (Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia), persoalan ini bukan sekadar agenda sosial. Isu perempuan menyangkut tanggung jawab kebangsaan yang menuntut perubahan nyata agar perempuan memperoleh ruang setara untuk memimpin masa depan.
Setiap 21 April, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini. Banyak orang mengenakan kebaya, membagikan kutipan inspiratif, dan menghadirkan sosok Raden Ajeng Kartini dalam berbagai seremoni. Namun di balik suasana itu, muncul pertanyaan yang sulit dihindari apakah semangat Kartini benar-benar hidup dalam kebijakan dan realitas hari ini? Ataukah masyarakat sekadar merawat simbol sambil membiarkan ketimpangan terus berulang?
Ketimpangan yang Masih Nyata
Di tengah narasi kemajuan, data menunjukkan gambaran yang lebih jujur. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di kisaran 53-55 persen. Angka ini tertinggal jauh dari partisipasi laki-laki yang melampaui 80 persen.
Di sektor ekonomi, perempuan masih mendominasi pekerjaan informal. Banyak dari mereka bekerja tanpa perlindungan memadai, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian pendapatan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan juga terus meningkat. Setiap tahun ribuan laporan muncul. Sementara itu, keterwakilan perempuan di parlemen masih belum mencapai ambang ideal 30 persen.
Semua angka tersebut bukan sekadar statistik. Angka-angka itu mencerminkan sistem yang belum sepenuhnya berpihak.
Emansipasi yang Terfragmentasi
Masalah utama bukan terletak pada kurangnya perjuangan perempuan, tetapi pada struktur yang belum berubah.
Pertama, banyak program pemberdayaan berjalan tanpa ekosistem yang utuh. Berbagai inisiatif sering berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan sektor ekonomi, pendidikan, maupun politik. Akibatnya, perempuan tampak diberdayakan, tetapi tidak benar-benar memperoleh penguatan yang berkelanjutan.
Kedua, regulasi berkembang lebih cepat daripada perubahan budaya. Pemerintah mungkin telah menerbitkan berbagai aturan, tetapi praktik sosial masih sering menempatkan perempuan sebagai pelengkap, bukan pengambil keputusan.
Ketiga, distribusi kepemimpinan masih timpang. Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan ketika mencoba mengakses posisi strategis, baik di ruang politik maupun ekonomi.
Dalam situasi seperti ini, emansipasi terasa seperti janji yang terus diulang, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan.
Perempuan sebagai Penyangga Bangsa
PATRIA PMKRI menegaskan bahwa isu perempuan bukan agenda tambahan. Dalam perspektif organisasi ini, perempuan merupakan penyangga utama kekuatan bangsa.
“Isu perempuan bukan tambahan. Ini tanggung jawab kebangsaan dan moral,” demikian penegasan dalam dokumen strategis organisasi tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan satu hal penting: ketika perempuan tertinggal, pembangunan ikut melambat. Ketika ruang perempuan dibatasi, masa depan bangsa ikut menyempit.
Dari Simbol ke Kebijakan Nyata
Jika masyarakat hanya merayakan Hari Kartini melalui seremoni, maka peringatan ini sekadar menjadi ritual tanpa perubahan.
Momentum ini seharusnya mendorong langkah konkret. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan berbasis gender ke dalam seluruh sektor, mulai dari ekonomi hingga pendidikan dan politik.
Negara juga perlu memperluas akses perempuan terhadap modal, pelatihan, dan pasar, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan wilayah pedesaan.
Di sisi lain, aparat penegak hukum harus menindak tegas kekerasan berbasis gender dan memberikan perlindungan nyata kepada korban.
Selain itu, percepatan kepemimpinan perempuan menjadi kunci penting. Tanpa keberanian politik, keterwakilan perempuan hanya akan menjadi angka statistik, bukan kekuatan yang mampu mengubah arah kebijakan.
Kartini Butuh Keberanian Politik
Raden Ajeng Kartini tidak pernah hanya berbicara tentang perempuan. Ia berbicara tentang masa depan bangsa.
Hari ini, tantangannya telah berubah. Bangsa ini tidak lagi hanya perlu membuka akses pendidikan, tetapi juga harus memastikan keadilan struktural benar-benar hadir.
Jika negara terus menjadikan Hari Kartini sebagai seremoni, maka semangatnya perlahan kehilangan makna. Namun jika momentum ini mendorong keberanian politik untuk memperbaiki sistem, maka Kartini benar-benar hidup dalam kebijakan.
Bukan sekadar dikenang, tetapi dijalankan.
Sebab pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati perempuan, melainkan bangsa yang memberi mereka ruang setara untuk memimpin masa depan. @dimas
