Tabooo.id: Deep – Demokrasi selalu bergerak di antara harapan dan ketegangan.
Kini, saat sebagian publik merasa tidak puas, pertanyaan lama kembali muncul bagaimana cara mengganti kekuasaan?
Presiden Prabowo Subianto memberi jawaban tegas. Kritik boleh, bahkan tuntutan mundur pun sah. Namun, semua itu harus lewat jalur konstitusi.
Mekanisme Ditegaskan, Wacana Menguat
Memasuki bulan ke-17 masa pemerintahannya, Prabowo menghadapi gelombang wacana penurunan presiden. Wacana ini menguat setelah pernyataan Saiful Mujani beredar luas di media sosial.
Kemudian, dalam rapat kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo langsung merespons. Ia mengakui ketidakpuasan publik sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, ia menegaskan batasnya.
“Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, gantilah. Bisa lewat pemilu. Bisa juga lewat impeachment,” kata Prabowo.
Selain itu, ia menekankan bahwa proses tersebut harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, ia menempatkan konstitusi sebagai satu-satunya jalur sah.
Tafsir Demokrasi Mulai Berbeda
Di satu sisi, Prabowo melihat mekanisme sebagai solusi. Ia bahkan merujuk sejarah Indonesia yang menunjukkan pergantian kekuasaan berlangsung melalui proses.
Namun di sisi lain, Saiful Mujani melihat situasi berbeda. Ia menilai jalur formal semakin sulit ditempuh.
Pertama, pemilu 2029 dianggap terlalu lama.
Kedua, impeachment sulit terjadi karena dominasi koalisi pemerintah di DPR.
Karena itu, ia menawarkan alternatif tekanan massa.
Di titik ini, pertanyaan menjadi semakin tajam, jika jalur formal terasa buntu, apakah jalanan akan mengambil alih?
Kritik Terbuka, Ruang Diperdebatkan
Prabowo menegaskan bahwa ia menerima kritik. Bahkan, ia menganggap hinaan sebagai pengingat.
“Kalau saya bodoh, berarti saya harus kumpulin orang pintar,” ujarnya.
Namun, sekaligus, ia mengkritik pihak yang hanya menyerang tanpa kontribusi. Ia menggambarkan mereka seperti warga yang tidak ikut membangun jembatan, tetapi terus menyalahkan prosesnya.
Meski begitu, sejumlah analis melihat persoalan lain. Arya Fernandes dari CSIS menilai saluran kritik formal tidak bekerja optimal.
Sementara itu, DPR dinilai terlalu kuat mendukung pemerintah. Akibatnya, fungsi kontrol melemah.
Karena itu, Arya mengingatkan dampaknya.
“Kalau saluran formal tertutup, protes dan demonstrasi akan membesar,” ujarnya.
Twist: Ini Soal Akses, Bukan Sekadar Kritik
Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar kritik.
Sebaliknya, ini soal siapa yang punya akses untuk mengubah kekuasaan.
Di satu sisi, konstitusi menyediakan jalur.
Namun di sisi lain, realitas politik membuat jalur itu terasa sempit.
Akibatnya, muncul ketegangan antara prosedur dan kepercayaan.
Dan di sinilah demokrasi mulai diuji.
Dampak ke Publik
Ini dampaknya buat kamu:
Ketika jalur formal terasa tidak efektif, publik akan mencari alternatif.
Selain itu, ketika kritik tidak menemukan ruang, tekanan akan berpindah ke jalanan.
Pada akhirnya, situasi ini bisa meningkatkan risiko konflik sosial.
Karena itu, stabilitas demokrasi sangat bergantung pada kepercayaan publik.
Analisis Tabooo
Demokrasi tidak hanya hidup dari aturan.
Sebaliknya, demokrasi bertahan karena kepercayaan.
Namun, ketika publik mulai meragukan sistem, maka sistem itu akan menghadapi tekanan.
Masalahnya sederhana, tapi krusial.
Prosedur memang ada, tetapi apakah prosedur itu benar-benar bisa diakses?
Jika tidak, maka publik tidak akan menunggu.
Dan sejarah Indonesia sudah menunjukkan pola itu berulang.
Closing
Jadi, ini bukan lagi soal boleh atau tidaknya kritik.
Melainkan soal yang lebih dalam, kalau jalur sudah tersedia, kenapa kepercayaan justru menurun? @dimas
