Tabooo.id: Global – Israel kembali jadi sorotan. Bukan hanya karena perang di Gaza, tapi juga karena dugaan tekanan terhadap dua raksasa teknologi dunia, Google dan Amazon. Investigasi dari The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call mengungkap bahwa kedua perusahaan itu dipaksa melanggar kebijakan internal lewat proyek Nimbus, kontrak senilai USD 1,2 miliar yang diteken pada 2021.
Proyek Nimbus menyediakan layanan cloud computing untuk pemerintah Israel. Namun, dokumen bocor menunjukkan kontrak itu berisi klausul yang melanggar prinsip keamanan data global.
“Kedipan Mata” dan Uang Rahasia
Bagian paling kontroversial dari kontrak itu adalah mekanisme yang disebut “kedipan mata”. Jika ada negara atau pengadilan asing meminta akses data Israel, Google dan Amazon harus memberi peringatan diam-diam. Caranya, mereka membayar Israel antara 1.000 hingga 9.999 shekel (sekitar Rp4 juta–Rp36 juta). Jumlah itu disesuaikan dengan kode panggilan internasional negara yang meminta data.
Mekanisme ini pada dasarnya menjadi kode rahasia agar Israel tahu data mereka sedang diintip. Skema seperti ini bertentangan dengan kebijakan privasi dan hukum internasional tentang perlindungan data.
Saat Bisnis Mengalahkan Moral
Klausul kontrak Nimbus juga melarang Google dan Amazon membatasi akses pemerintah Israel ke layanan mereka. Bahkan jika tindakan itu bertentangan dengan ketentuan penggunaan mereka sendiri. Jika kedua perusahaan memutus layanan karena tekanan publik atau karyawan, mereka bisa terkena sanksi finansial berat.
Situasi ini memberi Israel keleluasaan penuh menggunakan layanan cloud selama tidak melanggar hukum domestik. Tapi, bagaimana jika hukum domestik itu sendiri tidak melindungi kemanusiaan?
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, PBB dan lembaga HAM menuding Israel melakukan genosida terhadap warga Gaza. Namun, Google dan Amazon tetap melanjutkan kerja sama yang memberi keuntungan miliaran dolar.
Gelombang Protes Karyawan dan Tuduhan Anti-Semit
Di dalam perusahaan, gelombang protes terus terjadi. Banyak karyawan Google menentang proyek Nimbus karena khawatir teknologi cloud digunakan untuk operasi militer di Gaza. Pada April 2024, manajemen memecat hampir 30 pekerja yang ikut aksi protes itu.
Situasi makin panas pada Juli 2025. Sergey Brin, salah satu pendiri Google, menyebut PBB “terlalu anti-Semit” setelah lembaga itu menuding perusahaan teknologi mengambil keuntungan dari perang Gaza. Pernyataan itu justru menutup ruang diskusi moral dengan alasan politik.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Dalam skema ini, Israel mendapat perlindungan data tingkat tinggi. Google dan Amazon menikmati keuntungan miliaran dolar. Tapi masyarakat dunia kehilangan satu hal penting: kepercayaan.
Di tengah krisis etika digital dan kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan, kasus Nimbus menunjukkan betapa teknologi bisa menjadi alat politik. Perusahaan yang mengaku menjunjung “etika digital” ternyata bisa bermain di wilayah abu-abu, selama nilainya cukup besar.
Sementara itu, warga Gaza hidup di bawah drone, dan dunia digital dikendalikan oleh kontrak yang disembunyikan dari publik.
Seperti pepatah modern, di era cloud, bukan langit yang membatasi manusia tapi siapa yang mengendalikan server-nya.
Sikap Redaksi Tabooo
Redaksi Tabooo.id memandang kasus ini sebagai cermin krisis moral global di era digital. Ketika inovasi berubah menjadi alat pembenaran kekerasan, batas antara kemajuan dan kebiadaban makin kabur.
Kami menolak normalisasi kerja sama yang memperkuat kekerasan dan diskriminasi atas nama keamanan. Teknologi seharusnya melayani manusia, bukan membenarkan penderitaan mereka di balik layar algoritma.
Selama kebenaran masih bisa dicari dan suara kemanusiaan belum dibungkam, Tabooo.id akan tetap berpihak pada transparansi, keadilan, dan nurani digital. @dimas
