Tabooo.id: Deep – “Kalau makan gratis, siapa yang nolak”. Seorang ibu di pinggir jalan desa mengucapkannya sambil menyuapi anaknya nasi putih dengan lauk seadanya. Ia memandang sederhana: anaknya kenyang, hidup terasa sedikit lebih ringan.
Namun ketika kita mengalihkan pandangan ke meja yang lebih besar meja anggaran negara pertanyaannya berubah. Siapa membayar semua itu? Lalu sampai kapan negara sanggup menanggungnya?
Hari ini, Indonesia tampak seperti seseorang yang menumpuk makanan di piringnya sendiri. Ia ingin berbuat baik, tetapi tangannya mulai gemetar menahan beban.
Janji Besar di Tengah Angka yang Kaku
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih muncul dari satu narasi besar: negara hadir dan negara peduli. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendorong dua program ini sebagai simbol keberpihakan kepada anak-anak yang lapar dan desa yang lama tertinggal.
Gagasan ini memang sulit ditolak. Anak-anak akan makan cukup, desa bergerak, dan ekonomi akar rumput hidup.
Namun angka tidak pernah tunduk pada idealisme.
APBN 2026 mencatat belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun, sementara pendapatan hanya Rp 3.153,6 triliun. Kondisi ini menciptakan defisit sekitar Rp 689 triliun yang pemerintah harus tutup dengan utang atau instrumen pembiayaan lain.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 335 triliun untuk MBG. Selain itu, pemerintah mengarahkan sekitar Rp 83 triliun ke Koperasi Desa Merah Putih. Jika digabungkan, kedua program ini menyedot ratusan triliun rupiah dan berpotensi menggeser prioritas nasional.
Dengan demikian, negara tidak hanya ingin memberi makan, tetapi juga harus memastikan kemampuan membayar.
Niat Baik Menabrak Batas Realitas
Di titik ini, ironi mulai terlihat jelas.
Negara modern berdiri sebagai tax state, yaitu negara yang bertumpu pada pajak rakyat. Karena itu, setiap kebijakan tetap bergantung pada kemampuan negara menghimpun dan mengelola dana.
Masalahnya, tekanan datang dari berbagai arah. Harga minyak global meningkat akibat konflik geopolitik. Pada saat yang sama, inflasi mengintai dan daya beli masyarakat melemah. Situasi ini mempersempit ruang fiskal secara nyata.
Namun pemerintah tetap memperluas komitmen belanja.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah langkah ini mencerminkan keberanian, atau justru optimisme yang mengabaikan risiko?
Sejumlah ekonom telah mengingatkan potensi beban jangka panjang dari program berskala besar ini. Mereka bahkan mendorong penundaan atau pengurangan skala. Meski begitu, peringatan tersebut belum mengubah arah kebijakan secara signifikan.
Suara kritis tetap ada, tetapi gaungnya kalah kuat dibanding dukungan.
Negara yang Memaksakan Diri
Selain persoalan fiskal, kapasitas negara juga menjadi tantangan utama.
Pemerintah tidak hanya perlu menyediakan anggaran untuk memberi makan jutaan anak. Pemerintah juga harus memastikan logistik berjalan, distribusi tepat sasaran, dan pengawasan tetap ketat. Setiap rantai dari dapur hingga meja makan menyimpan potensi masalah.
Di sisi lain, koperasi desa membutuhkan proses. Masyarakat harus membangun kepercayaan, meningkatkan kemampuan manajemen, dan membentuk budaya kolektif. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi formalitas.
Ketika negara mencoba menjalankan terlalu banyak hal sekaligus, risiko overstretching meningkat. Negara memaksakan diri melampaui kapasitasnya.
Sejarah telah menunjukkan pola ini. Yunani mengalami krisis setelah pemerintahnya memperluas kebijakan tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi akumulasinya menghantam keras.
Indonesia memang belum berada di titik tersebut. Namun banyak krisis besar berawal dari keyakinan bahwa situasi masih aman.
Kritik yang Menghilang
Di daerah, tekanan mulai terasa. Pemerintah daerah kehilangan sebagian dana transfer. Mereka harus memangkas anggaran, menunda program, dan membatasi layanan publik.
Sebaliknya, suasana di pusat terlihat berbeda.
Elite politik cenderung menunjukkan dukungan yang seragam. Menteri, anggota dewan, dan lingkar kekuasaan jarang menyampaikan kritik terbuka. Situasi ini membentuk echo chamber ruang gema yang hanya memantulkan persetujuan.
Akibatnya, kebijakan kehilangan mekanisme koreksi.
Padahal, kritik berfungsi sebagai penyeimbang dalam demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan bergerak tanpa kendali. Jika kondisi ini terus berlangsung, kesalahan kecil dapat berkembang menjadi risiko besar.
Mereka yang Paling Rentan
Di balik ambisi besar ini, kelompok rentan menghadapi risiko terbesar.
Jika program tidak berjalan optimal, anak-anak bisa menerima makanan dengan kualitas yang tidak konsisten atau distribusi yang tidak merata. Sementara itu, desa berpotensi terjebak dalam koperasi yang tidak berfungsi efektif.
Dampaknya tidak hanya ekonomi.
Ketika program gagal memenuhi janji, masyarakat kehilangan kepercayaan. Harapan yang runtuh sering kali meninggalkan luka yang lebih dalam dibanding kegagalan itu sendiri.
Tabooo Bicara: Mengatur Ritme, Menjaga Arah
Dalam politik, pemimpin sering menghadapi pilihan antara keputusan populer dan keputusan yang benar.
Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih jelas menarik dukungan publik. Namun kebijakan tidak boleh berhenti pada popularitas.
Keputusan yang tepat sering menuntut keberanian untuk mengatur ritme. Pemerintah dapat memulai dari skala terbatas, menguji pelaksanaan, lalu memperluas secara bertahap.
Pendekatan ini bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, langkah ini menunjukkan kematangan dalam mengelola kebijakan publik.
Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari
Pada akhirnya, persoalan ini melampaui setuju atau tidak setuju.
Pertanyaan yang lebih penting muncul: apakah negara sedang membangun masa depan, atau sekadar memenuhi janji hari ini?
Sejarah memperlihatkan bahwa negara jarang runtuh karena niat buruk. Sebaliknya, banyak negara jatuh karena memaksakan niat baik tanpa perhitungan matang.
Di tengah euforia kebijakan, publik perlu bertanya dengan jujur:
Apakah piring itu benar-benar cukup kuat menampung semuanya, atau kita sedang menunggu saat ketika semuanya tumpah? @dimas
