Dana cukai rokok kembali masuk ke ruang paling dekat dengan kehidupan warga dapur, biaya sekolah, dan kebutuhan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada 4.546 buruh pabrik rokok, petani, dan buruh tani tembakau.
Tabooo.id: Kebumen – Pemkab Kebumen menyalurkan bantuan itu pada Rabu, 30/09/2026, di PT Mitra Prasmitha Selaras (MPS), Kecamatan Sempor. Setiap penerima mendapat total Rp600.000 melalui dua tahap, masing-masing Rp300.000. Sumber alokasi ini berasal dari Dana cukai rokok.
4.546 Penerima, Rp2,72 Miliar Mengalir
Dari total penerima, 2.369 orang merupakan buruh pabrik rokok. Sementara itu, 2.177 orang lainnya merupakan petani dan buruh tani tembakau.
Pemkab Kebumen mengalokasikan sekitar Rp3,04 miliar untuk program BLT DBHCHT 2026. Jika menghitung nilai bantuan bagi 4.546 penerima, total pencairannya mencapai sekitar Rp2,73 miliar.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima. Pemerintah meminta warga menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan prioritas, terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Lilis juga mengingatkan masyarakat agar memilih rokok legal dan menghindari peredaran rokok ilegal. Menurutnya, penerimaan cukai kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
“Cukai yang dibayarkan masyarakat kembali lagi kepada masyarakat melalui berbagai program,” ujar Lilis dalam keterangan Pemkab Kebumen, 30/09/2026.
Ketika Dana Cukai Rokok Menyentuh Sektor Tembakau
Program ini menunjukkan salah satu fungsi DBHCHT. Pemerintah tidak hanya menggunakan dana tersebut untuk urusan penerimaan negara, tetapi juga mengarahkannya pada program kesejahteraan, kesehatan, dan penegakan hukum.
PMK Nomor 22 Tahun 2026 mengatur penggunaan DBHCHT untuk beberapa program. Sektor kesejahteraan mendapat porsi 50 persen, penegakan hukum 10 persen, dan kesehatan 40 persen.
Pada sektor kesejahteraan, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk bantuan sosial, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan kerja.
Artinya, BLT Kebumen bukan sekadar transfer uang. Program ini menjadi salah satu mekanisme pemerintah untuk mengembalikan sebagian manfaat penerimaan cukai kepada kelompok yang berkaitan langsung dengan ekosistem tembakau.
Bukan Cuma Soal Rp600 Ribu
Namun, angka Rp600.000 tetap perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas.
Pekerja dan petani tembakau menghadapi persoalan ekonomi yang tidak berhenti pada kebutuhan jangka pendek. Harga komoditas, biaya produksi, keberlangsungan industri, hingga perubahan kebijakan cukai ikut menentukan pendapatan mereka.
Akademisi UGM Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si. menilai kebijakan tembakau membutuhkan pendekatan multidimensi. Ia menyebut aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan budaya perlu masuk dalam perumusan kebijakan.
“Melalui analisis multidimensi, sosial, kesehatan, ekonomi, dan budaya, diharapkan muncul solusi yang menjadi jalan tengah terbaik.”
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pembahasan kebijakan cukai tembakau pada 13/11/2025.
Hempri juga menyoroti tekanan ekonomi yang muncul ketika industri padat karya menghadapi masalah.
“Kita bisa amati, saat ini cukup banyak industri padat karya yang gulung tikar sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).”
Konteks itu membuat bantuan sosial memiliki fungsi yang lebih luas. BLT dapat membantu kebutuhan rumah tangga dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan pendapatan tetap bergantung pada kondisi sektor pekerjaan dan produksi.
Uang Cukai Pulang ke Rumah
Kebumen mengalokasikan sekitar Rp11,45 miliar DBHCHT pada 2026. Dari angka tersebut, sekitar Rp3,04 miliar masuk untuk program BLT.
Bantuan memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan pekerja dan petani tembakau. Setidaknya, pemerintah mengarahkan sebagian penerimaan cukai kembali kepada kelompok yang hidup dari sektor tersebut. Pada titik ini, pertanyaannya bukan hanya berapa uang yang cair.
Yang lebih penting adalah apakah dana tersebut mampu memberi ruang bernapas bagi penerima sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi mereka setelah bantuan habis.
Cukai Tak Berhenti di Pabrik
Uang cukai punya perjalanan panjang. Negara memungutnya dari produk tembakau.
Pemerintah kemudian mengalokasikan sebagian penerimaan itu melalui DBHCHT. Di Kebumen, sebagian dana akhirnya masuk ke rekening pekerja dan petani tembakau.
Rantai tersebut memperlihatkan satu hal sederhana kebijakan fiskal yang terlihat jauh di meja pemerintah bisa berakhir pada kebutuhan paling dekat dengan warga.
Dari cukai, masuk ke kas negara. Dari DBHCHT, kembali ke rumah.
Dampaknya Buat Warga
Bagi 4.546 penerima, Rp600.000 bukan sekadar angka dalam laporan anggaran.
Dana tersebut bisa membantu membeli kebutuhan pangan, membayar kebutuhan sekolah, atau menutup sebagian biaya kesehatan.
Namun, bantuan tunai tetap memiliki batas waktu. Setelah pencairan selesai, warga kembali menghadapi persoalan utama: bagaimana menjaga penghasilan tetap berjalan.
Karena itu, efektivitas DBHCHT tidak hanya terlihat dari jumlah uang yang tersalurkan. Ukurannya juga terletak pada manfaat jangka panjang bagi pekerja, petani, dan ekosistem tembakau.
BLT bisa membantu hari ini. Kebijakan yang tepat harus menjawab bagaimana warga tetap bertahan besok.
Cukai dipungut dari rokok, kembali lewat negara, lalu sampai ke dapur warga. Pertanyaannya: cukup untuk bertahan, atau hanya cukup untuk bernapas sebentar?
BLT Hari Ini, Ketahanan Ekonomi Besok
Pemkab Kebumen telah menyalurkan BLT DBHCHT kepada 4.546 pekerja dan petani tembakau. Program itu memperlihatkan bagaimana penerimaan cukai kembali ke masyarakat melalui kebijakan kesejahteraan.
Tantangan berikutnya lebih besar: memastikan DBHCHT tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi ikut memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau. @teguh
