1.999 dapur MBG ditutup sementara karena belum terdaftar SLHS. Mengapa standar sanitasi menjadi sorotan dan bagaimana pengawasannya?
Tabooo.id: Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan serius. Kali ini, masalahnya menyentuh dapur yang menyiapkan makanan untuk para penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. BGN mengambil langkah itu karena dapur-dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Keputusan itu menunjukkan pengawasan MBG mulai memasuki fase yang lebih ketat. Namun, pada saat yang sama, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana ribuan dapur itu bisa beroperasi tanpa pendaftaran SLHS.
1.999 Dapur Masuk Daftar Penghentian
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa SLHS dan standar sanitasi menjadi syarat mutlak bagi dapur MBG.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” kata Sudaryono, Selasa (8/9/2026).
BGN mencatat 27.485 dapur SPPG dalam data awal. Setelah menyisir data tersebut, BGN menetapkan 27.022 dapur untuk menjalani proses verifikasi lebih lanjut.
Kemudian, BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data. Per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, BGN menemukan 1.999 dapur yang belum mendaftarkan SLHS di dinas kesehatan setempat.
Angka itu tersebar di tiga wilayah.
Wilayah 1 mencatat 351 dapur. Wilayah 2 memiliki 1.417 dapur, sedangkan Wilayah 3 mencatat 231 dapur.
Bukan Belum Lolos, Tapi Belum Mendaftar
Ada satu detail yang tidak boleh dilewatkan.
Sudaryono menegaskan bahwa 1.999 dapur tersebut bukan sekadar belum mendapatkan SLHS. Mereka bahkan belum mendaftarkan diri ke dinas kesehatan masing-masing.
“Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” ujar Sudaryono.
Karena itu, BGN langsung menghentikan operasional dapur-dapur tersebut. BGN juga akan melakukan investigasi lebih lanjut.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tegas Sudaryono.
Langkah tersebut menjadi sinyal keras bagi pengelola dapur MBG. Program berskala nasional tidak bisa hanya mengejar jumlah distribusi makanan.
Keamanan makanan harus ikut menjadi prioritas utama.
Makanan Gratis Tetap Harus Aman
Di titik inilah persoalannya menjadi lebih besar.
MBG bukan sekadar program membagikan makanan. Program ini menyangkut makanan yang masuk ke tubuh masyarakat dalam skala sangat besar.
Karena itu, dapur memegang peran penting dalam rantai keamanan pangan. Kelalaian pada tahap produksi bisa membawa risiko langsung kepada penerima manfaat.
BGN menyebut penutupan sementara itu sebagai bagian dari penguatan pengawasan. BGN ingin memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Namun, publik juga berhak mengajukan pertanyaan.
Jika SLHS menjadi syarat mutlak, bagaimana 1.999 dapur bisa belum mendaftarkannya?
Pertanyaan itu tidak otomatis berarti ada pelanggaran lain. Namun, jumlahnya terlalu besar untuk sekadar dianggap sebagai persoalan administratif kecil.
Masalahnya Ada di Dapur atau Sistem?
Di sinilah pengawasan menjadi isu utama.
Ketika ribuan dapur belum mendaftar SLHS, publik tidak hanya membutuhkan daftar dapurnya. Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan yang berjalan sebelumnya.
Siapa yang memeriksa?
Kapan pemeriksaan berlangsung?
Bagaimana BGN memastikan dapur memenuhi standar sebelum melayani makanan?
Dan yang paling penting, mengapa sistem baru menemukan 1.999 dapur tersebut setelah proses penyisiran?
Pertanyaan itu penting karena MBG bekerja dalam skala yang sangat besar.
Semakin besar programnya, semakin kuat pula sistem pengawasannya harus bekerja.
Pengawasan tidak cukup menunggu masalah muncul. Sistem yang kuat justru harus mampu menemukan risiko sebelum risiko itu mencapai meja makan penerima manfaat.
Ini Bukan Sekadar Angka 1.999
Angka 1.999 terlihat seperti statistik.
Namun, di balik angka itu ada dapur, pekerja, rantai pasokan, dinas kesehatan, sekolah, dan penerima manfaat.
Ada pula satu kepentingan yang tidak boleh hilang dari pembahasan: keamanan makanan.
Karena itu, investigasi BGN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang belum mendaftar SLHS.
Publik juga perlu mengetahui mengapa mereka belum mendaftar. Publik perlu tahu bagaimana proses pengawasan berjalan dan apa yang akan BGN perbaiki setelah investigasi selesai.
Jika masalahnya hanya administrasi, pemerintah perlu memastikan persoalan serupa tidak terus berulang.
Jika masalahnya menyentuh sistem pengawasan, pemerintah perlu memperbaiki sistem tersebut.
Sebab, program nasional membutuhkan lebih dari sekadar target besar.
Program nasional membutuhkan kontrol yang juga besar.
Dampaknya Buat Kamu
Bagi penerima manfaat, persoalannya sebenarnya sederhana.
Makanan yang mereka terima harus aman.
Label “gratis” tidak mengubah standar keamanan pangan. Negara tetap memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang dibagikan memenuhi ketentuan.
Justru karena MBG menyasar masyarakat dalam jumlah besar, pengawasan harus bekerja lebih ketat.
Penutupan 1.999 dapur menunjukkan BGN mulai menarik rem ketika menemukan masalah kepatuhan.
Itu langkah yang penting.
Namun, pekerjaan belum selesai.
BGN kini harus menjelaskan hasil investigasi dan memastikan dapur yang kembali beroperasi benar-benar memenuhi standar.
Ini bukan sekadar cerita tentang 1.999 dapur. Ini cerita tentang seberapa kuat negara mengawasi makanan sebelum makanan itu sampai ke meja rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak porsi yang dibagikan.
Ukuran lainnya adalah satu pertanyaan sederhana:
Apakah makanan yang sampai ke penerima benar-benar aman? @dimas
