Presiden Prabowo menaikkan tunjangan kinerja TNI dan pegawai Kemhan. Di tengah kebijakan itu, muncul pertanyaan: kapan guru honorer mendapat prioritas kesejahteraan yang setara?
Tabooo.id – Negara akhirnya menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Presiden Prabowo Subianto menetapkannya melalui Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. Kebijakan itu layak diapresiasi karena menunjukkan penghargaan terhadap mereka yang menjaga pertahanan negara.
Namun, satu pertanyaan tetap mengusik ruang publik. Mengapa penghargaan yang sama belum benar-benar hadir bagi para guru honorer yang setiap hari menjaga masa depan bangsa?
Penghargaan untuk Penjaga Kedaulatan
Tak ada yang mempersoalkan kesejahteraan prajurit. Mereka memikul tugas berat, menghadapi risiko tinggi, dan menjaga kedaulatan Indonesia. Negara memang wajib memberikan penghargaan yang sepadan.
Di sisi lain, jutaan guru honorer masih bergulat dengan kenyataan yang jauh berbeda. Banyak di antara mereka menerima penghasilan yang bahkan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian mengajar bertahun-tahun tanpa kepastian status, sementara tuntutan profesional terus bertambah.
Ironisnya, negara sering menyebut pendidikan sebagai investasi terbesar untuk masa depan. Berbagai pidato juga berulang kali menempatkan guru sebagai pahlawan pembangunan. Akan tetapi, penghormatan itu kerap berhenti pada slogan ketika kesejahteraan mereka tidak ikut berubah.
Di ruang kelas sederhana, seorang guru membangun disiplin, karakter, dan pengetahuan generasi muda. Dari tangan merekalah lahir calon dokter, insinyur, hakim, polisi, prajurit, hingga pemimpin bangsa. Tanpa guru, tidak akan ada sumber daya manusia yang mampu menjaga Indonesia pada masa depan.
Dua Pilar yang Sama Penting
Karena itu, membandingkan TNI dan guru sebenarnya bukan tujuan utama. Bangsa ini justru membutuhkan keduanya secara bersamaan. Prajurit menjaga batas wilayah negara, sedangkan guru memperkuat benteng peradaban melalui pendidikan.
Perbedaan mulai terasa ketika negara menentukan prioritas anggaran. Kenaikan tunjangan untuk sektor pertahanan berlangsung relatif cepat. Sebaliknya, perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru honorer berjalan sangat lambat dan sering bergantung pada janji politik yang terus berulang.
Anggaran sesungguhnya bukan sekadar deretan angka dalam dokumen negara. Cara pemerintah membelanjakan uang publik mencerminkan nilai yang dianggap paling penting. Di situlah publik membaca arah keberpihakan sebuah pemerintahan.
Pertanyaannya bukan apakah prajurit pantas memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Jawabannya jelas: pantas. Persoalan yang layak diperdebatkan justru mengapa guru honorer belum menerima perhatian dengan keseriusan yang sama.
Menjaga Negeri, Mendidik Generasi
Jika pertahanan negara dianggap penting karena melindungi wilayah Indonesia, pendidikan juga sama pentingnya karena membentuk manusia yang akan mengisi wilayah itu. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Bangsa yang kuat lahir dari dua fondasi yang kokoh. Pertama, aparat yang mampu menjaga keamanan. Kedua, guru yang berhasil mencerdaskan kehidupan masyarakat. Menguatkan salah satunya sambil membiarkan yang lain tertinggal hanya akan menciptakan ketimpangan pembangunan.
Menunggu Keberpihakan yang Setara
Pada akhirnya, negara memang berhak menentukan kebijakan anggarannya sendiri. Meski demikian, masyarakat juga berhak mempertanyakan arah prioritas tersebut. Sebab, setiap rupiah dalam APBN selalu mencerminkan pilihan politik sekaligus pesan moral tentang siapa yang paling dihargai.
Kenaikan tunjangan prajurit menjadi kabar baik. Kini publik menunggu langkah berikutnya. Kapan negara memberikan penghargaan yang setara kepada mereka yang setiap pagi berdiri di depan papan tulis, membentuk masa depan Indonesia dengan kapur, buku, dan dedikasi yang nyaris tak pernah berhenti? @dimas
