Tabooo.id: Nasional – Akhirnya, DPR RI mengetuk palu. Melalui Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, DPR secara resmi memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Keputusan ini sekaligus menutup proses panjang seleksi pejabat bank sentral. Dengan penetapan tersebut, Thomas langsung masuk ke lingkar inti pengambil kebijakan moneter nasional.
Lolos Uji, Menang di Paripurna
Sebelumnya, Komisi XI DPR menguji Thomas melalui fit and proper test pada Senin (26/1/2026). Dalam tahapan itu, Thomas berhadapan langsung dengan dua pejabat karier BI, Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono.
Namun, setelah mendengar paparan dan visi yang ia sampaikan, Komisi XI menjatuhkan pilihan kepada Thomas. Selanjutnya, DPR mengesahkan keputusan itu lewat rapat paripurna sehari kemudian.
Usai penetapan, Thomas menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR, terutama Komisi XI, yang telah mengawal proses seleksi.
Gantikan Juda Agung, Tantangan Langsung Menghadang
Dengan keputusan ini, Thomas langsung menggantikan posisi Juda Agung yang mundur dari jabatan Deputi Gubernur BI sejak 13 Januari 2026. Pergantian ini terjadi di tengah tekanan ekonomi global dan target pertumbuhan domestik yang agresif.
Karena itu, publik langsung menaruh ekspektasi besar. BI tidak hanya dituntut menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung agenda pertumbuhan pemerintah.
Janji Jaga Independensi BI
Menanggapi sorotan publik, Thomas menegaskan komitmennya menjaga independensi Bank Indonesia. Ia menyatakan akan menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal tanpa mengorbankan posisi BI sebagai bank sentral yang bebas intervensi.
Menurut Thomas, koordinasi kebijakan justru memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Oleh sebab itu, ia menilai sinergi yang tepat akan mempercepat respons pemerintah menghadapi gejolak global.
Alasan DPR: Kejar Target Ekonomi 8 Persen
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun membeberkan alasan pemilihan Thomas. Ia menyebut Komisi XI terkesan dengan gagasan Thomas soal sinergi moneter dan fiskal.
Selain itu, DPR menilai konsep tersebut relevan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia hanya bergerak di kisaran 5 persen.
Karena itu, DPR berharap kehadiran Thomas bisa mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kelincahan kebijakan ekonomi.
Pemerintah Optimistis, Publik Tetap Waspada
Di satu sisi, pemerintah dan pelaku usaha melihat peluang besar. Mereka berharap koordinasi BI dan Kementerian Keuangan berjalan lebih solid sehingga kebijakan terasa lebih cepat dan konsisten.
Namun, di sisi lain, sebagian ekonom dan masyarakat sipil memilih bersikap hati-hati. Mereka menyoroti latar belakang politik Thomas serta kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Akibatnya, publik terus menagih satu hal utama BI harus tetap berdiri independen, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Jejak Panjang Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan anak mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus cicit R.M. Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI.
Ia menempuh pendidikan S1 di Haverford College dan S2 di Johns Hopkins University. Kariernya pun berliku. Thomas pernah bekerja sebagai wartawan, analis keuangan di Hong Kong, hingga petinggi Arsari Group.
Selain itu, ia juga lama aktif di Partai Gerindra. Namun, pada Maret 2025, Thomas mengaku mundur dari jabatan Bendahara Umum. Ia kemudian resmi keluar dari partai pada 31 Desember 2025.
Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Dalam waktu dekat, Mahkamah Agung akan melantik Thomas secara resmi sebagai Deputi Gubernur BI. Dengan pelantikan itu, tanggung jawab besar langsung menanti.
Kini, publik tidak lagi menunggu janji atau silsilah. Sebaliknya, masyarakat menanti bukti nyata apakah Bank Indonesia tetap independen dan berpihak pada stabilitas, atau justru larut dalam irama kekuasaan halus, rapi, dan sering kali sulit dibedakan.@teguh
