Swasembada pangan 2026 diklaim tercapai, tetapi El Nino dan risiko produksi memunculkan pertanyaan nyata atau sekadar di atas kertas?
Tabooo.id – Indonesia punya kabar baik soal pangan. Pemerintah menyebut delapan komoditas strategis sudah swasembada pada 2026.
Sekilas, angka produksinya memang terlihat meyakinkan.
Namun, ada satu persoalan yang tidak boleh dilewatkan. Pemerintah memakai Proyeksi Neraca Pangan 2026 sebagai dasar klaim tersebut.
Artinya, angka itu masih menggambarkan perkiraan produksi dan kebutuhan sepanjang tahun.
Di sinilah cerita swasembada mulai menjadi lebih rumit.
Swasembada dan Risiko yang Berjalan Bersamaan
Untuk beras, pemerintah memproyeksikan produksi nasional mencapai 34,77 juta ton pada 2026. Sementara itu, kebutuhan nasional diperkirakan 31,1 juta ton.
Dengan hitungan tersebut, Indonesia memiliki surplus sekitar 3,67 juta ton.
Jagung pakan juga menunjukkan surplus sekitar 1,56 juta ton. Gula konsumsi diproyeksikan surplus sekitar 207.000 ton.
Bawang merah memiliki proyeksi surplus sekitar 63.000 ton. Daging ayam ras mencapai sekitar 876.000 ton. Telur ayam ras sekitar 516.000 ton.
Cabai juga menunjukkan angka surplus dalam proyeksi pemerintah.
Masalahnya, produksi pangan tidak bergerak dalam ruang kosong.
Cuaca ikut menentukan.
Indonesia saat ini menghadapi El Nino. Fenomena tersebut mulai berdampak sejak Juni 2026 dan diperkirakan berlangsung hingga Mei 2027.
BMKG memprediksi puncak El Nino terjadi pada Agustus dan September 2026. Kondisi itu dapat membuat musim kemarau semakin kering.
Pada musim hujan, El Nino juga dapat mengurangi curah hujan.
Karena itu, angka produksi yang terlihat aman belum tentu bertahan sampai akhir periode.
Sawah Kering Tidak Bisa Membaca Tabel Proyeksi
Risiko tersebut paling mudah terlihat dari kondisi petani.
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa mengingatkan potensi penurunan produksi beras akibat El Nino.
Petani yang menghadapi kekeringan membutuhkan pompa air. Mereka juga membutuhkan BBM untuk mengoperasikan pompa tersebut.
Sebagian petani menghadapi persoalan yang lebih berat.
Sumber air di sekitar lahan mereka bisa mengering. Akibatnya, mereka tidak mampu menanam padi.
Situasi itu langsung menyentuh pendapatan petani.
Ketika petani kehilangan musim tanam, mereka juga kehilangan sumber penghasilan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan bantuan yang lebih luas.
Dwi mengusulkan program padat karya. Pemerintah dapat melibatkan petani dalam perbaikan irigasi, embung, dan jalan usaha tani.
Jadi, ketahanan pangan tidak cukup hanya menghitung produksi.
Pemerintah juga perlu menghitung kemampuan petani bertahan ketika alam berubah.
Jangan Sampai Swasembada Berujung Impor
Ada alasan lain untuk berhati-hati.
Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 33,8 juta ton pada 2025/2026. Untuk 2026/2027, USDA memperkirakan produksi turun menjadi 33,4 juta ton.
Angka itu lebih rendah dari proyeksi pemerintah untuk 2026.
Perbedaan proyeksi tersebut penting bagi publik. Sebab, pemerintah perlu memastikan ketersediaan beras, bukan sekadar menunjukkan angka produksi.
Cadangan beras pemerintah memang masih besar. Perum Bulog memiliki sekitar 5,2 juta ton cadangan beras.
Namun, cadangan tidak boleh menjadi alasan untuk lengah.
Dwi Andreas mengingatkan risiko yang cukup sederhana. Penurunan produksi dan mundurnya musim tanam pertama bisa mendorong Indonesia kembali mengimpor beras.
Ironinya terasa jelas.
Indonesia bisa mengumumkan swasembada hari ini. Beberapa bulan kemudian, pemerintah bisa menghadapi kebutuhan impor.
Bukan karena angka produksi otomatis salah.
Masalahnya, pangan merupakan sistem yang terus bergerak.
Cuaca berubah. Produksi berubah. Harga berubah. Konsumsi juga berubah.
Gula Memberi Sinyal Serupa
Beras bukan satu-satunya komoditas yang menghadapi risiko.
Pemerintah memproyeksikan produksi gula konsumsi mencapai 3,04 juta ton pada 2026.
Namun, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia memperkirakan produksi gula kristal putih turun sekitar 10–15 persen dibandingkan 2025.
Pengamat pergulaan nasional Yadi Yusriyadi juga melihat risiko yang sama. Ia memperkirakan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton.
USDA bahkan memproyeksikan produksi gula Indonesia turun dari 2,7 juta ton pada 2025/2026 menjadi 2,5 juta ton pada 2026/2027.
Pada saat yang sama, impor gula mentah diperkirakan naik dari 4,03 juta ton menjadi 4,2 juta ton.
Sekali lagi, muncul sebuah paradoks.
Pemerintah bicara swasembada. Data proyeksi lain justru menunjukkan tekanan produksi.
Karena itu, publik perlu melihat capaian pangan dengan kacamata yang lebih kritis.
Harga Beras Sudah Mengirim Sinyal
Masyarakat sebenarnya tidak perlu menunggu laporan akhir tahun untuk merasakan tekanan pangan.
Harga beras sudah memberi sinyal.
Beras mengalami inflasi selama tujuh bulan berturut-turut pada Januari hingga Juli 2026. Inflasi tahunan beras mencapai 3,44 persen pada Januari.
Angkanya kemudian naik menjadi 4,55 persen pada Mei. Pada Juli, inflasi beras masih mencapai 3,1 persen.
Pengamat pangan Khudori melihat persoalan lain di tingkat petani.
Harga gabah masih berada di atas Rp7.000 per kilogram. Bahkan, sejumlah daerah mencatat harga hingga Rp8.000 per kilogram.
Angka tersebut berada di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Produksi yang mulai melandai ikut memperketat persaingan mendapatkan gabah.
Bulog juga masih mengejar target pengadaan setara 4 juta ton beras. Hingga 9 Agustus 2026, realisasinya mencapai 3,621 juta ton.
Akibatnya, penggilingan dan produsen beras menghadapi kompetisi yang semakin ketat.
Situasinya makin rumit ketika harga eceran tertinggi ikut membatasi ruang gerak produsen.
Jika produsen menjual terlalu murah, margin mereka tertekan. Jika harga melewati HET, mereka menghadapi persoalan lain.
Dalam kondisi seperti itu, sebagian produsen memilih memproduksi beras fortifikasi. Produk tersebut tidak terkena batas HET dan mengikuti mekanisme pasar.
Namun, Khudori menilai beras fortifikasi tidak tepat menjadi kambing hitam kenaikan harga beras.
Menurutnya, akar persoalan berada pada harga gabah dan struktur persaingan di tingkat produksi.
Ini Bukan Sekadar Soal Angka Produksi
Di sinilah perdebatan swasembada seharusnya bergerak lebih jauh.
Swasembada bukan hanya soal produksi lebih besar daripada konsumsi.
Swasembada juga menyangkut kemampuan negara menghadapi gangguan.
Negara perlu menjaga produksi ketika cuaca memburuk. Negara juga perlu melindungi petani, menjaga pasokan, dan mengendalikan gejolak harga.
Tanpa itu, surplus di atas kertas belum tentu terasa di meja makan.
Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun dalam RAPBN 2027.
Anggaran tersebut akan mendukung pengembangan kawasan padi, cetak sawah, optimasi lahan, bantuan alat pertanian, jaringan irigasi, bendungan, hingga program kampung nelayan.
Besarnya anggaran menunjukkan satu hal penting.
Pekerjaan rumah ketahanan pangan belum selesai.
Ini Dampaknya Buat Kamu
Bagi konsumen, perdebatan tentang neraca pangan mungkin terdengar teknis.
Namun, dampaknya sangat sederhana.
Tekanan produksi dapat mendorong kenaikan harga dan mengganggu pasokan pangan, terutama jika musim tanam ikut mundur.
Ketika produksi tidak mencukupi, pemerintah memiliki pilihan terakhir berupa impor.
Semua itu akhirnya kembali kepada konsumen.
Uang belanja bisa berkurang. Harga makanan bisa naik. Petani juga bisa kehilangan pendapatan.
Karena itu, ketahanan pangan bukan sekadar angka dalam pidato kenegaraan.
Ketahanan pangan menyentuh sawah, pasar, warung, dan meja makan.
Jangan Terlalu Cepat Merayakan
Indonesia tentu perlu menghargai peningkatan produksi pangan.
Namun, pemerintah juga perlu menguji klaim swasembada dengan skenario terburuk.
El Nino bukan kritik politik. Ia merupakan risiko iklim.
Harga gabah bukan sekadar opini. Pasar membentuknya setiap hari.
Produksi pangan juga bukan sekadar angka. Di baliknya ada petani yang mempertaruhkan musim, tenaga, dan pendapatan.
Ini bukan sekadar soal apakah Indonesia surplus hari ini. Ini soal apakah surplus itu mampu bertahan ketika risiko datang.
Sebab, pangan tidak hidup di atas kertas.
Pangan hidup di sawah. Pangan bergerak melalui gudang dan pasar. Pada akhirnya, pangan sampai ke meja makan.
Jika petani masih khawatir kekeringan, harga beras masih naik, dan produksi masih menghadapi ancaman El Nino, kemenangan belum selesai.
Swasembada boleh diumumkan.
Tetapi rakyat akan mengujinya dengan satu hal yang paling sederhana:
Apakah pangan tetap tersedia dan terjangkau ketika mereka membutuhkannya? @dimas
