Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan bayang-bayang konflik yang mulai merembet ke jalur perdagangan global, laut tidak lagi berdiri sebagai ruang bebas yang netral. Ia perlahan bergeser menjadi arena perebutan kendali ekonomi dunia. Satu keputusan di satu selat kecil kini mampu mengguncang harga energi, rantai pasok global, hingga stabilitas negara yang bahkan tidak berada di garis konflik.
Tabooo.id: Talk – Dari Selat Hormuz hingga Selat Malaka, dunia kini berdiri di tepi pertanyaan yang lebih besar dari sekadar diplomasi apakah jalur laut internasional masih benar-benar ruang bebas, atau negara-negara mulai mengubahnya menjadi “gerbang ekonomi” yang mereka kelola, atur, dan jadikan alat politik? Jika satu negara mulai menarik biaya dari kapal yang melintas, siapa yang bisa memastikan praktik itu tidak menyebar ke selat lain?
Dunia Menguji Batas Baru
Iran mendorong wacana tarif bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz setelah eskalasi konflik dengan AS dan Israel sejak Februari. Langkah ini langsung memicu kekhawatiran global. Isu ini tidak hanya menyentuh Timur Tengah, tetapi juga masa depan kebebasan pelayaran dunia.
Sejumlah analis memperkirakan Iran bisa meraup hingga 80 miliar dolar AS per tahun jika kebijakan ini berjalan. Angka tersebut tidak hanya besar, tetapi juga cukup untuk mengubah posisi Iran sebagai pengendali salah satu jalur minyak paling strategis di dunia.
Dari sini muncul satu pertanyaan penting: jika satu selat berhasil dimonetisasi, apa yang mencegah negara lain melakukan langkah serupa?
Selat Malaka: Sempit, Sibuk, dan Rentan
Selat Malaka membentang sekitar 1.000 kilometer di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di titik tersempitnya, lebar jalur ini hanya sekitar 2,5 kilometer dengan kedalaman 23 meter. Kondisi ini membuatnya lebih sempit dibanding Selat Hormuz.
Namun intensitasnya jauh lebih tinggi.
Setiap tahun, kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka membawa sekitar 3,5 triliun dolar AS perdagangan global. Jalur ini juga menyalurkan sekitar 29 persen distribusi minyak dunia angka yang melampaui Hormuz.
Artinya sederhana gangguan kecil di Malaka bisa langsung memicu efek besar pada ekonomi global.
Kenapa Tidak Ada Pajak di Selat Ini?
Hukum internasional tidak memberi ruang bagi negara pesisir untuk mengenakan tarif di Selat Malaka. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 menetapkan selat ini sebagai jalur pelayaran internasional dengan prinsip transit bebas.
Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjalankan aturan ini secara konsisten. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau menghambat kapal yang melintas.
Inilah alasan utama mengapa ide pajak Selat Malaka tidak pernah berjalan hingga kini.
Namun sejarah menunjukkan satu hal penting: hukum internasional selalu berhadapan dengan tekanan politik dan ekonomi yang terus berubah.
Pernah Dicoba, Tapi Gagal
Pada 1992, Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad pernah mengusulkan skema kontribusi bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Ia menilai pengguna selat juga perlu ikut menanggung biaya pemeliharaan jalur tersebut.
Namun industri pelayaran menolak usulan itu. Mereka menilai biaya logistik akan meningkat, waktu pengiriman akan melambat, dan status internasional selat bisa terganggu.
Singapura juga menolak keras karena kebijakan tersebut berpotensi mengganggu arus perdagangan global yang menopang ekonominya.
Akhirnya, wacana itu tidak pernah berlanjut ke tahap implementasi.
Bukan Pajak, Tapi Tetap Menguntungkan
Meski tanpa tarif resmi, Selat Malaka tetap menghasilkan nilai ekonomi besar. Singapura menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Negara itu mengantongi sekitar 25 miliar dolar AS per tahun dari sektor pelabuhan, logistik, dan pengisian bahan bakar kapal. Sementara Indonesia dan Malaysia masih belum mengoptimalkan potensi ekonomi dari jalur strategis ini.
Situasi ini menunjukkan satu hal: nilai selat tidak hanya berasal dari arus kapal, tetapi dari kemampuan negara mengelola arus tersebut.
Kenapa Malaka Tidak Bisa Jadi “Hormuz Versi Kedua”
Selat Malaka tidak berdiri sendiri dalam sistem kepentingan global. China mengandalkan jalur ini untuk sekitar dua pertiga perdagangan dan lebih dari 83 persen impor minyaknya. Amerika Serikat juga menjaga kehadiran militer di Singapura untuk mendukung Armada ke-7.
Kondisi ini menjadikan Selat Malaka sebagai simpul kepentingan global, bukan sekadar jalur regional.
Karena itu, perubahan menjadi jalur berbayar tidak hanya akan ditolak secara hukum, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan internasional yang lebih luas.
Twist: Ini Soal Kendali Arus Dunia
Jika Selat Hormuz benar-benar berhasil mengenakan tarif, dunia akan memasuki fase baru. Laut tidak lagi sepenuhnya ruang bebas, tetapi berubah menjadi aset geopolitik yang bisa dimonetisasi.
Namun Selat Malaka memperlihatkan batas nyata dari gagasan itu. Di sini, hukum internasional, kepentingan ekonomi global, dan kekuatan militer dunia bertemu dalam satu jalur sempit yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh satu pihak.
Dampaknya Buat Kamu
Kamu mungkin tidak pernah melihat kapal kargo secara langsung. Namun hampir semua barang yang kamu gunakan—dari bahan bakar, gadget, hingga makanan—melewati jalur seperti ini.
Jika satu selat berubah menjadi “gerbang berbayar”, dampaknya bisa muncul perlahan dalam bentuk kenaikan harga, tanpa kamu langsung menyadari sumber awalnya.
Penutup
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Selat Malaka bisa dipajaki.
Tetapi jika laut mulai berubah menjadi alat ekonomi dan politik, siapa yang sebenarnya masih memiliki akses bebas ke dunia yang selama ini kita anggap terbuka? @dimas
