Tabooo.id: Nasional – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) jika lembaga tersebut gagal mendorong kemerdekaan Palestina. Sikap ini menandai garis tegas Indonesia dalam diplomasi Timur Tengah, damai iya, tapi tanpa mengorbankan prinsip kemerdekaan.
Pernyataan itu muncul saat Prabowo berdialog dengan perwakilan organisasi masyarakat Islam dan tokoh muslim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo merespons langsung kekhawatiran para ulama terkait arah BoP yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Jr.
Indonesia Masuk, Tapi Tak Terikat Sepenuhnya
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan itu, menjelaskan bahwa Prabowo sejak awal tidak menempatkan keanggotaan Indonesia di BoP sebagai komitmen tanpa syarat. Presiden, kata Cholil, menegaskan Indonesia bisa tidak mengikuti keputusan BoP jika bertentangan dengan sikap nasional.
“Kalau tidak bisa melakukan perubahan, Presiden siap keluar dari BoP,” ujar Cholil menirukan pernyataan Prabowo di hadapan para ulama.
Pernyataan ini memperlihatkan strategi wait and see yang tegas. Indonesia memilih masuk untuk memengaruhi arah kebijakan dari dalam, tetapi tetap menyiapkan pintu keluar jika forum tersebut justru menjauh dari cita-cita utama: Palestina merdeka dan berdaulat.
Kekhawatiran Soal Pasukan Perdamaian
Dalam dialog itu, Cholil Nafis menyampaikan sikap skeptis MUI terhadap BoP. Ia menyoroti potensi penugasan pasukan perdamaian, termasuk dari Indonesia, yang justru berhadapan dengan rakyat Palestina sendiri.
“Kami tidak ingin damai semu, sementara rakyat Palestina tetap terjajah,” tambahnya.
Ia menegaskan, perdamaian tanpa kemerdekaan hanya akan melanggengkan ketimpangan kekuasaan.
Kekhawatiran ini mencerminkan sentimen luas di masyarakat Indonesia, khususnya kelompok muslim, yang selama ini memandang isu Palestina bukan sekadar konflik geopolitik, tetapi juga persoalan moral dan solidaritas kemanusiaan.
Sikap Pemerintah: Damai Harus Berujung Merdeka
Prabowo menanggapi masukan tersebut dengan menegaskan kembali posisi Indonesia. Jika kebijakan BoP melenceng dari tujuan awal, Indonesia akan memilih abstain atau tidak terlibat aktif. Jika upaya perubahan tidak membuahkan hasil, pemerintah siap menarik diri.
Menteri Luar Negeri Sugiono membenarkan sikap tersebut. Ia menyebut pemerintah memiliki garis tujuan yang jelas dan konsisten. Menurutnya, Indonesia ingin melihat perdamaian di Gaza dalam jangka pendek, perdamaian di Palestina secara menyeluruh, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.
“Itu trajectory yang ingin kita capai,” ujar Sugiono.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bertahan dalam forum internasional yang justru mengaburkan tujuan tersebut.
Dampak bagi Diplomasi Indonesia
Sikap Prabowo ini menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak selalu nyaman di panggung global. Di satu sisi, keanggotaan BoP memberi akses diplomatik dan ruang pengaruh. Di sisi lain, opsi keluar menunjukkan Indonesia siap menanggung konsekuensi politik demi menjaga konsistensi sikap luar negeri.
Bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok sipil dan kemanusiaan yang aktif mengadvokasi Palestina, pernyataan ini memberi sinyal bahwa pemerintah tidak akan menggadaikan prinsip demi citra internasional. Namun bagi dunia diplomasi, langkah ini juga berpotensi memicu friksi dengan mitra besar seperti Amerika Serikat.
Antara Realisme Politik dan Prinsip Moral
Keputusan untuk masuk BoP sekaligus membuka opsi keluar mencerminkan pendekatan realis Prabowo dalam politik luar negeri. Indonesia mencoba hadir di meja perundingan, tetapi menolak menjadi legitimasi bagi skema damai yang tidak menyentuh akar konflik.
Kini, arah BoP akan diuji. Jika lembaga itu mampu mendorong perubahan nyata bagi Palestina, Indonesia akan bertahan. Jika tidak, Indonesia tampaknya siap angkat kaki.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun tajam apakah forum perdamaian global benar-benar bekerja untuk rakyat yang tertindas, atau sekadar memberi ilusi stabilitas? Indonesia, setidaknya untuk saat ini, memilih tidak terjebak pada ilusi itu. @dimas
