Tabooo.id: Edge – Bayangkan sebuah pesta. Dulu suasananya riuh, penuh spanduk, dan rakyat datang pakai kaus oblong sambil meneriakkan nama jagoannya. Kini pestanya masih ada, tetapi lokasinya pindah ke ruang rapat DPRD. Undangannya terbatas, snack-nya eksklusif. Sementara itu, rakyat cukup menonton highlight-nya lewat berita malam.
Gambaran itulah yang muncul ketika wacana Pilkada lewat DPRD kembali menghangat. Wacana ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan perubahan arah. Sistem yang semula bertumpu pada suara rakyat kini bergeser ke suara elite. Pendukungnya menyebut langkah ini lebih ringkas dan efisien. Bahkan, sebagian menganggapnya lebih “dewasa”.
Hadiah Reformasi yang Ingin Ditarik
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai penolakan publik sebagai reaksi yang wajar. Ia mengingatkan bahwa hak memilih langsung kepala daerah bukan hadiah undian, melainkan capaian penting reformasi. Kini, capaian itu justru tampak seperti hendak ditarik kembali, tanpa basa-basi.
Lebih jauh, Iwan menjelaskan bahwa wacana ini berpotensi mencabut hak istimewa rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kekuasaan memilih berpindah dari jutaan pemilih ke segelintir elite partai. Demokrasi memang masih disebut demokrasi, tetapi rasanya berubah seperti kopi sachet yang mengklaim diri sebagai specialty.
Dari Pesta Rakyat ke Pesta Parpol
Tak bisa dimungkiri, Pilkada langsung menyisakan banyak masalah. Biaya penyelenggaraan mahal, politik uang terus menghantui, dan baliho sering kali lebih banyak dari pepohonan. Namun, memindahkan Pilkada ke DPRD tidak serta-merta menyelesaikan persoalan itu.
Sebaliknya, menurut Iwan, skema tersebut hanya menggeser masalah. Jika diterapkan, Pilkada tak lagi layak disebut pesta rakyat. Label yang lebih pas justru pesta DPRD dan partai politik. Musiknya boleh pelan, tetapi transaksi politiknya berlangsung keras.
Dalam skema Pilkada lewat DPRD, peta kekuasaan menjadi jauh lebih sederhana. Partai besar dengan kursi terbanyak otomatis memegang kendali. Mengganti pilihan hampir mustahil, sementara menentukan kepala daerah cukup dengan menghitung kursi.
Pada titik ini, koalisi partai penguasa berada di posisi paling nyaman. Kandidat tak perlu lagi blusukan ke gang sempit atau berdialog dengan warga. Sebaliknya, mereka mengalihkan fokus ke lobi-lobi tertutup. Demokrasi pun berganti format, dari partisipatif menjadi administratif.
Ketika Kekuasaan Naik, Rakyat Tergeser
Jika sebelumnya rakyat menjadi penentu utama, kini keputusan politik berisiko terkonsentrasi di tangan elite partai. Iwan bahkan menduga proses penentuan calon kepala daerah ke depan akan lebih banyak bergantung pada kesepakatan internal, alias deal-dealan.
Akibatnya, nama-nama calon muncul bukan karena rekam jejak atau gagasan, melainkan karena kedekatan, loyalitas, dan meminjam istilah netizen “isi tas”.
Pendukung Pilkada lewat DPRD kerap mengusung argumen efisiensi. Mereka meyakini cara ini bisa memangkas biaya dan menekan politik uang di tingkat pemilih. Namun, Iwan menilai asumsi itu terlalu optimistis.
Biaya politik, kata dia, tidak benar-benar lenyap. Ia hanya berpindah alamat. Jika sebelumnya biaya menyebar ke jutaan pemilih, kini biaya itu justru terpusat di DPRD dan partai politik. Memang lebih ringkas, tetapi juga jauh lebih terkonsentrasi.
Politik Dinasti Selalu Siaga
Masalah lain yang mengintai adalah politik dinasti. Iwan mengingatkan bahwa praktik ini masih tumbuh subur di tubuh partai politik. Tanpa mekanisme seleksi yang transparan, peluang bagi keluarga, kolega, dan lingkar dalam elite semakin terbuka.
Risiko tersebut membesar jika wacana koalisi permanen benar-benar diterapkan. Dalam kondisi itu, kepala daerah berpotensi lebih merepresentasikan kehendak penguasa ketimbang aspirasi warga.
Sikap publik sebenarnya sudah jelas. Data Litbang Kompas menunjukkan 77,3 persen responden menilai Pilkada langsung sebagai sistem paling cocok. Alasan mereka sederhana demokrasi, partisipasi, dan kualitas pemimpin.
Sebaliknya, hanya 5,6 persen yang mendukung Pilkada lewat DPRD. Sisanya memilih menjawab “sama saja” atau “tidak tahu”. Angka ini menegaskan bahwa mayoritas rakyat masih ingin terlibat langsung, bukan sekadar menerima hasil akhir.
Efisiensi Versi Elite
Di parlemen, lima partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan Demokrat secara terbuka mendukung Pilkada lewat DPRD. Mereka mengusung narasi efisiensi anggaran, mekanisme yang lebih sederhana, serta ongkos politik yang lebih rendah.
Partai Demokrat bahkan menegaskan bahwa sistem ini sah secara konstitusi. Klaim itu benar secara hukum. Namun, sah secara hukum tidak selalu berarti sehat secara demokrasi.
Punchline: Demokrasi Diskon
Pada akhirnya, Pilkada lewat DPRD memang tampak lebih murah. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama murah untuk siapa?
Jika demokrasi terus dipangkas demi efisiensi, sementara partisipasi dianggap pemborosan, jangan heran jika suatu hari rakyat benar-benar berhenti datang ke pesta. Bukan karena malas, melainkan karena undangan itu tak lagi ditujukan kepada mereka. @dimas
