Tabooo.id: Deep – Pembantaian Ulama di Era Amangkurat I sering diceritakan sebagai tragedi berdarah yang tak terbantahkan. Namun, semakin kita menelusuri sumber-sumbernya, semakin terlihat bahwa cerita ini tidak berdiri sendiri sebagai fakta, melainkan juga sebagai narasi yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di titik ini, pertanyaannya berubah: apakah kita sedang membaca sejarah… atau mengulang persepsi yang sudah dibentuk sejak lama?
Narasi tentang Amangkurat I sebagai raja kejam memang sangat kuat dalam ingatan kolektif. Dalam berbagai literatur populer dan cerita turun-temurun, ia digambarkan sebagai sosok yang memerintahkan pembunuhan ribuan ulama dan santri dalam satu peristiwa besar di Mataram.
Namun, jika kita kembali ke sumber utama seperti Babad Tanah Jawi, kita harus berhenti sejenak. Babad bukan catatan sejarah modern yang objektif, melainkan karya sastra-politik yang ditulis dengan tujuan tertentu, sering kali untuk melegitimasi kekuasaan atau membentuk citra tokoh tertentu.
Sejarawan seperti M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia Since c. 1200 menegaskan bahwa sumber-sumber Jawa tradisional harus dibaca secara kritis karena sarat simbolisme, bias, dan kepentingan politik. Artinya, kisah “pembantaian ulama” tidak bisa langsung diterima sebagai fakta literal tanpa analisis konteks.
Konflik Internal Mataram: Politik Atau Agama?
Pada masa pemerintahan Amangkurat I (1646–1677), Kesultanan Mataram berada dalam kondisi tidak stabil. Konflik bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam struktur kekuasaan sendiri.
Berdasarkan kajian Ricklefs dan Anthony Reid (Southeast Asia in the Age of Commerce), kelompok ulama pada masa itu bukan hanya entitas religius, tetapi juga memiliki pengaruh sosial dan politik yang besar. Mereka sering menjadi pusat legitimasi kekuasaan alternatif di luar istana. Karena itu, benturan antara raja dan ulama tidak selalu murni soal agama. Sering kali, itu adalah konflik otoritas.
Narasi tentang tindakan keras Amangkurat I tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan yang sedang ia pertahankan. Ia tidak sekadar berhadapan dengan kelompok religius, tetapi juga menghadapi potensi pemberontakan yang dapat mengancam stabilitas kerajaan.
Karena itu, tindakan represif yang terjadi lebih tepat dibaca sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, istilah “ulama” dalam catatan sejarah bisa saja tidak merujuk semata pada tokoh agama, tetapi juga mencakup kelompok oposisi yang memiliki pengaruh politik dan basis massa yang kuat.
Pembantaian: Antara Fakta dan Interpretasi
Beberapa sumber menyebut angka korban mencapai ribuan. Namun angka ini tidak pernah memiliki verifikasi kuantitatif yang jelas dalam sumber primer yang kredibel.
Dalam metodologi sejarah modern, klaim besar seperti ini harus diuji melalui konsistensi antar sumber, bukti arkeologis, dan kesaksian lintas perspektif. Sayangnya, sebagian besar data tentang peristiwa ini berasal dari satu jalur narasi, yaitu tradisi Babad Jawa.
Menurut standar historiografi modern, ketergantungan pada satu jenis sumber tanpa verifikasi silang membuka ruang besar untuk distorsi. Jadi, apakah pembantaian itu terjadi? Kemungkinan besar iya, sebagai bagian dari kekerasan politik.
Namun apakah itu semata-mata “pembantaian ulama”? Di sinilah narasi mulai perlu dipertanyakan.
Amangkurat I dan Voc: Antek Atau Strategis?
Narasi kedua yang melekat kuat adalah bahwa Amangkurat I adalah antek VOC. Akan tetapi, mesti dipahami, bahwa hubungan Mataram dan VOC jauh lebih kompleks.
VOC pada abad ke-17 bukan sekadar perusahaan dagang. Ia adalah kekuatan geopolitik dengan militer dan kepentingan ekonomi besar di Nusantara. Menurut Leonard Blussé dan Ricklefs, hubungan antara kerajaan lokal dan VOC sering bersifat pragmatis.
Raja-raja melakukan kerja sama bukan karena tunduk, tetapi karena situasi memaksa. Dalam konteks Mataram di masa itu, wilayah pesisir mulai lepas kontrol, ekonomi agraris menghadapi tekanan, dan pemberontakan internal meningkat Dalam situasi seperti ini, bersekutu dengan VOC bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk mempertahankan kekuasaan.
Jadi, apakah itu pengkhianatan? Atau bentuk adaptasi politik dalam tekanan zaman?
Amangkurat I = Raja Kejam?
Kisah Amangkurat I bukan sekadar cerita tentang raja kejam. Ini tentang bagaimana sejarah disederhanakan. Sebuah narasi butuh tokoh, pahlawan dan penjahat. Dan Amangkurat I tampaknya ditempatkan dalam posisi “penjahat sejarah” yang mudah diingat.
Padahal, realitanya jauh lebih kompleks, kekuasaan, ketakutan, tekanan politik, dan strategi bertahan hidup.
Kenapa ini penting buat kamu? Karena pola ini tidak berhenti di masa lalu.
Hari ini, kita masih melihat bagaimana label digunakan, seperti “radikal”, “pengkhianat”, “anti-negara”. Dan sering kali, kita menerima label itu tanpa mempertanyakan siapa yang membuat narasi tersebut.
Kalau kita tidak belajar membaca sejarah secara kritis, alhasil kita akan terus mengulang pola yang sama, percaya tanpa memahami.
Sejarah Tergantung Siapa yang Menulis?
Besar kemungkinan Amangkurat I memang menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, mereduksi seluruh kompleksitas sejarah menjadi satu label sebagai “pembantai ulama” adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Sebab itu akan menghapus konteks mengenai konflik internal kerajaan, pergeseran kekuasaan, dan tekanan ekonomi, serta situasi geopolitik saat itu.
Parahnya lagi, itu membuat kita berhenti berpikir. Satu kalimat yang perlu kamu ingat, bahwa sejarah yang terlalu sederhana… biasanya sudah disederhanakan.
Jadi, apakah Amangkurat I benar-benar antek kompeni dan pembantai ulama? Atau kita sedang mengulang cerita yang sudah dibingkai sejak awal? Dan kalau sejarah saja bisa berubah tergantung siapa yang menulis… lalu siapa yang menulis “kebenaran” hari ini? @tabooo
