Tabooo.id: Global – Washington memanas, Tel Aviv tetap ngotot. Gedung Putih secara terbuka menolak rencana Israel untuk memperluas kendali sekaligus menganeksasi wilayah Tepi Barat, Palestina. Penolakan ini muncul setelah pemerintah Israel merilis kebijakan baru yang membuka jalan bagi ekspansi permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.
Langkah Israel itu langsung memicu reaksi dari Washington. Seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump menentang rencana aneksasi tersebut. Menurutnya, stabilitas Tepi Barat justru lebih menguntungkan bagi keamanan Israel dan sejalan dengan agenda perdamaian AS di Timur Tengah.
“Stabilitas Tepi Barat menjaga keamanan Israel dan mendukung tujuan perdamaian kawasan,” ujar pejabat itu, dikutip dari The Guardian.
Israel Tancap Gas, AS Tarik Rem
Namun demikian, sikap AS berbanding terbalik dengan manuver Israel di lapangan. Pada Minggu (8/2/2026), kabinet keamanan Israel menyetujui aturan yang mengizinkan warga Yahudi Israel membeli tanah di Tepi Barat secara langsung. Selain itu, Israel juga berencana memperluas kontrol atas wilayah yang selama ini berada di bawah Otoritas Palestina.
Tak hanya itu, pemerintah Israel akan mencabut aturan warisan yurisdiksi Yordania sebelum 1967. Akibatnya, data registrasi tanah kini terbuka untuk publik. Dengan aturan baru ini, warga Yahudi makin mudah membeli tanah, sementara warga Palestina semakin tersisih.
Tujuan Terang-terangan: Kubur Negara Palestina
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich berbicara tanpa basa-basi. Bersama Menteri Pertahanan Israel Katz, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat keberadaan Israel di seluruh wilayah yang mereka klaim sebagai Tanah Israel.
Menurut Smotrich, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk “mengubur ide negara Palestina”. Pernyataan ini sekaligus menegaskan arah politik Israel yang semakin menjauh dari solusi dua negara.
Di sisi lain, reformasi ini menyasar sektor sensitif. Israel mengambil alih kewenangan izin bangunan di Hebron dari Otoritas Palestina. Israel juga meningkatkan kontrol atas dua situs religius utama di selatan Tepi Barat, yakni Makam Rahel dekat Bethlehem dan Gua Makpela di Hebron.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?
Keuntungan terbesar jatuh ke tangan sekitar 500.000 pemukim Israel di Tepi Barat. Mereka kini mendapat kepastian hukum, ruang ekspansi, dan perlindungan negara.
Sebaliknya, hampir tiga juta warga Palestina harus menanggung dampaknya. Ruang hidup mereka menyempit, baik secara politik, ekonomi, maupun teritorial. Kepresidenan Palestina di Ramallah menilai kebijakan ini sebagai langkah nyata untuk memperdalam aneksasi wilayah pendudukan.
Dunia Bereaksi Keras
Gelombang kecaman pun mengalir dari berbagai penjuru dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menilai langkah Israel bersifat destabilisasi dan merusak peluang solusi dua negara.
Guterres juga mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal. Inggris turut bersuara. London menegaskan bahwa perubahan sepihak atas susunan geografis dan demografis Palestina bertentangan dengan hukum internasional.
Selain itu, blok negara Arab dan mayoritas Muslim termasuk Arab Saudi, UEA, Yordania, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turkiye secara kompak mengutuk langkah Israel.
Di tengah tekanan global ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Donald Trump di AS pada Rabu (11/2/2026).
Kini pertanyaannya tak lagi rumit. Saat Gedung Putih saja sudah berkata “cukup”, akankah Israel berhenti atau justru semakin keras menancapkan kuku? @esp
