Suyudi mengungkap rantai komando Listyo dalam dugaan penyadapan Prabowo, dari perintah operasi hingga penghapusan data di tubuh Polri.
Tabooo.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai memperlihatkan struktur komando di tubuh Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah jenderal, mulai dari pemberi perintah, pelaksana teknis, hingga penerima hasil penyadapan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang diduga menginisiasi perintah penyadapan.
Pernyataan tersebut membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar penyalahgunaan teknologi kepolisian. Dugaan penyadapan ini memperlihatkan bagaimana kewenangan, sistem pengawasan, dan rantai komando aparat penegak hukum diduga berjalan di luar prosedur.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP (Sigit) melalui SU (Slamet Uliandi),” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Menurut pemaparan Suyudi, perintah itu kemudian diteruskan kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Keduanya diduga menjalankan peran dalam rangkaian operasi penyadapan tersebut.
Yang menjadi persoalan, instruksi itu diduga tidak melalui mekanisme administratif yang semestinya. Suyudi menjelaskan, perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp.
Tidak ada surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang menyertai instruksi tersebut. Padahal, penyadapan merupakan tindakan yang membatasi privasi dan membutuhkan dasar hukum serta prosedur yang jelas.
Lima Tahapan Dugaan Operasi Penyadapan
Suyudi menguraikan lima tahapan yang diduga digunakan dalam operasi penyadapan tersebut. Tahapan itu meliputi pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.
Pada tahap pertama, Listyo Sigit diduga memerintahkan Irjen Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan. Slamet kemudian meneruskan instruksi kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Tahap berikutnya berlangsung melalui proses provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS).
LIMS merupakan sistem manajemen penyadapan yang digunakan dalam mekanisme penegakan hukum. Namun, menurut Suyudi, tim diduga memasukkan nomor sasaran tanpa proses verifikasi dan filterisasi.
Persoalan tersebut menjadi penting karena keberadaan sistem resmi tidak otomatis membuat setiap penggunaannya sah. Legalitas tindakan tetap bergantung pada kewenangan, tujuan, dasar hukum, dan prosedur yang dipenuhi.
Pada tahap pelaksanaan, petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan serta mengekspor rekaman komunikasi. Mereka kemudian mengubah hasil penyadapan menjadi transkripsi.
Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring, Irjen Slamet Uliandi, hingga Listyo Sigit. Dalam konstruksi penyidikan yang dipaparkan Suyudi, Listyo disebut sebagai penerima akhir informasi tersebut.
“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkap Suyudi.
Penghapusan data itu menambah dimensi baru dalam perkara. Penyidik kini tidak hanya menghadapi dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga dugaan penghilangan jejak elektronik.
Listyo Disebut sebagai End User, Siapa yang Mengendalikan Operasi?
Salah satu bagian paling krusial dalam pemaparan Suyudi adalah posisi Listyo Sigit sebagai end user atau pengguna akhir hasil penyadapan.
Menurut Suyudi, Listyo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta.
Ahrie kemudian diduga meneruskan perintah kepada operator. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo.
Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan seseorang berinisial TK, yang diketahui berpangkat Brigadir Jenderal, untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menguji tindakan operator teknis. Penyidik juga perlu menelusuri siapa yang memiliki kewenangan menentukan sasaran, menerima informasi, dan mengendalikan keseluruhan proses.
Di sinilah persoalan akuntabilitas menjadi penting. Teknologi penyadapan yang seharusnya mendukung penegakan hukum justru diduga menjadi instrumen pengumpulan informasi tanpa prosedur yang sah.
Namun, seluruh konstruksi tersebut masih merupakan dugaan dalam proses penyidikan. Pembuktian mengenai perintah, aliran informasi, dan tanggung jawab setiap pihak tetap harus diuji melalui proses hukum.
Sasaran Penyadapan Meluas, Presiden hingga Mahasiswa
Persoalan semakin serius ketika Suyudi mengungkap dugaan cakupan sasaran penyadapan. Operasi tersebut disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sasaran diduga mencakup lingkar Istana, kementerian, lembaga negara, pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga tokoh partai politik.
Nama gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, kejaksaan, dan internal Polri juga masuk dalam daftar sasaran. Bahkan, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa turut disebut.
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” ujar Suyudi.
Meski demikian, Suyudi memberikan penegasan penting. Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti pihak-pihak yang disebut terlibat tindak pidana.
Pernyataan itu perlu diperhatikan agar publik tidak mencampuradukkan posisi seseorang sebagai sasaran penyadapan dengan keterlibatannya dalam suatu perkara.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran privasi individu. Penyadapan terhadap berbagai institusi dan kelompok masyarakat berpotensi menyentuh ruang pengawasan demokrasi.
Terlebih, keberadaan KPK, kejaksaan, aktivis, dan mahasiswa memiliki posisi penting dalam mengawasi kekuasaan. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap mereka memunculkan pertanyaan mengenai batas penggunaan kewenangan aparat.
Empat Jenderal Jadi Tersangka, DPR Dorong Pasal Makar
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga rangkaian tindakan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Setiap tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana sesuai dugaan perannya.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pasal ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman pidananya mencapai enam atau tujuh tahun, sesuai ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP mengenai dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain. Polri turut menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Sementara itu, Komisi III DPR RI mengambil sikap lebih jauh. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik tersebut masuk kategori makar.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar,” kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat.
Komisi III kemudian meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. DPR juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, dorongan politik dan kesimpulan rapat DPR tidak menggantikan pembuktian unsur pidana. Penetapan suatu tindakan sebagai makar tetap membutuhkan dasar hukum dan pembuktian yang memenuhi unsur delik.
Ketika Sistem Pengawasan Justru Dipertanyakan
Kasus ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam penggunaan teknologi intelijen penegakan hukum. Sistem penyadapan yang memiliki legitimasi kelembagaan dapat kehilangan fungsi pengaman apabila penggunanya mengabaikan prosedur.
LIMS dan PLX bukan sekadar perangkat teknis. Keduanya berkaitan dengan kemampuan negara mengakses komunikasi pribadi seseorang.
Karena itu, persoalan utamanya bukan hanya siapa yang memberikan perintah. Publik juga perlu mengetahui siapa yang mengawasi penggunaan sistem, bagaimana persetujuan penyadapan diberikan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika prosedur dilanggar.
Dugaan penghapusan data pada Oktober 2026 juga memunculkan pertanyaan mengenai integritas sistem digital Polri. Apakah sistem tersebut memiliki mekanisme audit yang mampu mencatat setiap aktivitas pengguna?
Jika data dapat dihapus melalui perintah internal, seberapa kuat pengawasan terhadap tindakan para pemegang kewenangan?
Di sisi lain, perkara ini menuntut transparansi penyidikan. Polri perlu membuktikan hubungan antara pemberi perintah, pelaksana teknis, penerima hasil, dan pihak yang diduga menghilangkan data.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana penyidik menjaga independensi perkara ketika salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi tersebut.
Inilah persoalan yang lebih besar dari sekadar penyadapan seorang presiden. Ketika instrumen pengawasan negara diduga digunakan tanpa prosedur, yang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Kasus ini akan menjadi ujian bagi Polri: apakah rantai komando mampu membuka pertanggungjawaban hingga tingkat tertinggi, atau justru berhenti pada pembuktian teknis semata? @dimas
