MBG hingga militerisme jadi sorotan. Mahasiswa menagih transparansi, evaluasi, dan akuntabilitas pemerintah dalam kebijakan nasional.
Tabooo.id: Jakarta – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan berencana menggelar aksi di depan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026) siang. Mereka membawa tuntutan tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, hingga evaluasi pelatihan berorientasi militerisme.
Aksi tersebut mengusung tema “Evaluasi Militerisme, Transparansi Tata Kelola Program Nasional, dan Penegakan Akuntabilitas Pemerintah.” Tema itu menunjukkan kritik mahasiswa terhadap cara pemerintah menjalankan program nasional dan mengelola kekuasaan.
Koordinator Lapangan Aksi, Dicky, mengatakan massa akan memulai aksi sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Menteng.
“Kami akan gelar aksi kurang lebih jam 14.00 WIB ya, di Kantor BGN dulu,” kata Dicky, Rabu.
Setelah menyampaikan tuntutan di BGN, massa akan bergerak menuju Kantor Kemenhan di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir.
“Rencananya nanti setelah dari BGN akan geser ke depan Kemenhan,” ujar Dicky.
Sekitar 10 organisasi mahasiswa akan bergabung dalam aksi tersebut. Mereka terdiri atas LMND, HMI MPO, GMNI, PMKRI, HMI Dipo, SEMMI, PMII, IMM, KAMMI, dan Hikmah Budhi.
Mahasiswa memperkirakan jumlah peserta mencapai 50 hingga 100 orang.
MBG dan Pertanyaan tentang Uang Publik
Di depan BGN, mahasiswa membawa empat tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi seluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua, mereka meminta pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dan memperkuat pengawasan program.
Ketiga, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi jika menemukan bukti.
Keempat, mereka meminta pemerintah memastikan MBG berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Tuntutan tersebut membawa MBG ke pertanyaan yang lebih besar.
Bagaimana negara memastikan anggaran publik benar-benar menghasilkan manfaat publik?
Pertanyaan itu penting karena MBG menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program dalam skala besar.
Pemerintah juga harus menunjukkan cara kerja program, penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasannya.
Dengan begitu, publik bisa melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuan.
Dari MBG ke Kemenhan
Setelah BGN, mahasiswa akan menyampaikan tuntutan berbeda di Kemenhan.
Mereka mendesak Prabowo mencopot Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh pelatihan berorientasi militerisme yang melibatkan masyarakat atau peserta sipil.
Mahasiswa turut meminta investigasi transparan dan akuntabel atas meninggalnya lima peserta dalam kegiatan pelatihan yang menjadi perhatian publik.
Jika investigasi menemukan unsur kelalaian atau pelanggaran, mereka meminta pemerintah menindak pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum.
Selain itu, mahasiswa mendesak Kemenhan memperbaiki standar keselamatan, pengawasan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kegiatan pelatihan.
Di titik ini, persoalannya menjadi lebih sensitif.
Pelatihan yang melibatkan peserta sipil tidak hanya menyangkut disiplin atau ketahanan fisik. Kegiatan tersebut juga menyangkut keselamatan manusia.
Karena itu, kematian peserta memunculkan pertanyaan yang tidak bisa selesai dengan kata “evaluasi”.
Siapa yang mengawasi? Seberapa ketat standar keselamatannya? Dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kelalaian?
Ini Bukan Sekadar Demonstrasi
Dua lokasi aksi tersebut memang membawa isu berbeda.
BGN menghadapi tuntutan soal MBG, anggaran, dan pengawasan. Sementara Kemenhan menghadapi tuntutan soal pelatihan, keselamatan, dan akuntabilitas.
Namun, keduanya bertemu pada satu kata pertanggungjawaban.
Publik memberi pemerintah mandat untuk menjalankan kebijakan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menjelaskan proses, penggunaan anggaran, serta hasil kebijakan tersebut.
Masalahnya, kata “evaluasi” sering menjadi jawaban paling mudah ketika sebuah kebijakan menghadapi masalah.
Padahal, evaluasi membutuhkan hasil yang bisa diperiksa.
Apa yang salah?
Siapa yang bertanggung jawab?
Apa yang berubah?
Bagaimana pemerintah mencegah masalah serupa?
Pertanyaan tersebut membuat kritik mahasiswa memiliki dimensi lebih luas.
Ini bukan sekadar aksi. Ini adalah cara masyarakat sipil menagih jawaban ketika kebijakan negara menyentuh kepentingan publik.
879 Personel Amankan Aksi
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri membenarkan rencana demonstrasi tersebut.
Sebanyak 879 personel gabungan dari Polda, Polres, Polsek jajaran, dan pelayanan unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat akan mengamankan aksi.
Dicky mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya.
Surat tersebut bernomor 10/B/Ext/Cipayung Plus-Jaksel/8/2026.
Dicky berharap aparat tidak menghambat aksi. Ia juga berharap mahasiswa dapat menyampaikan tuntutan tanpa gangguan.
Harapan tersebut menjadi bagian penting dalam ruang demokrasi.
Mahasiswa memang harus menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Namun, pemerintah juga perlu memastikan ruang kritik tetap terbuka.
Sebab, kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap negara.
Dalam banyak kasus, kritik justru menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap cara negara menjalankan kekuasaan.
Ketika Negara Harus Menjawab
MBG menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, persoalan pelatihan menyentuh keselamatan peserta.
Keduanya memiliki satu kesamaan keputusan pemerintah selalu membawa konsekuensi bagi manusia.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup pemerintah ukur dari besarnya anggaran atau jumlah target.
Pemerintah juga perlu menunjukkan transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab ketika masalah muncul.
Di sinilah aksi mahasiswa hari ini menemukan relevansinya.
Mereka tidak mengelola BGN. Mereka juga tidak mengendalikan Kemenhan.
Namun, mereka menjalankan fungsi masyarakat sipil dengan mengajukan pertanyaan kepada pemegang kekuasaan.
Demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang selalu benar. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang mau menjawab ketika publik bertanya.
Maka, ketika mahasiswa turun ke jalan, pemerintah memiliki dua pilihan.
Menganggap kritik sebagai gangguan.
Atau membacanya sebagai alarm.
Sebab, program boleh besar. Anggaran boleh besar. Kekuasaan juga boleh besar.
Tetapi ketika kebijakan menyangkut kepentingan publik, pertanggungjawaban tetap harus kembali kepada publik.
Program nasional boleh besar, tetapi alasan untuk tidak transparan tidak pernah boleh ikut membesar. @dimas
