Mabuk miras, prajurit TNI diduga aniaya enam santri di Pangandaran. Pelaku kini ditahan di Denpom Garut untuk menjalani proses hukum.
Tabooo.id – Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi pengalaman menakutkan bagi para santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Kini, Serda HCB menjalani penahanan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut. Komando satuannya menyebut pengaruh minuman keras (miras) menjadi pemicu tindakan kekerasan tersebut.
Namun, perkara ini tidak berhenti pada persoalan seorang prajurit yang mengonsumsi alkohol. Kasus tersebut juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana institusi menjaga disiplin anggotanya dan memastikan masyarakat tetap aman dari penyalahgunaan kewenangan.
Malam yang Mengusik Ruang Aman Pesantren
Berdasarkan keterangan pengasuh pesantren, Utay, Serda HCB datang ke lingkungan pondok pada dini hari untuk mencari pimpinan pesantren.
Situasi kemudian memanas. Prajurit tersebut diduga melakukan kekerasan terhadap sejumlah santri yang sedang beristirahat.
Ketegangan juga terjadi di area asrama putri. Sejumlah santriwati berusaha mencegah prajurit tersebut memasuki lingkungan asrama.
Dalam peristiwa itu, seorang santriwati disebut mendapat ancaman setelah menolak memberikan nomor teleponnya. Tiga santri bahkan dilaporkan meninggalkan pesantren pada malam kejadian karena ketakutan dan trauma.
Dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan kekerasan fisik. Peristiwa tersebut juga mengguncang rasa aman para santri di tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar dan perlindungan.
Pesantren bukan sekadar tempat tinggal. Di dalamnya, para santri mempercayakan pendidikan, keselamatan, dan kehidupan sehari-hari kepada lingkungan pengasuhan.
Karena itu, dugaan kekerasan di lingkungan pesantren menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada konflik individual. Ada rasa aman yang terganggu dan kepercayaan yang harus dipulihkan.
Miras Disebut Menjadi Pemicu
Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 50 Kandang Wesi, Letkol Inf Naryanto, membenarkan dugaan keterlibatan anggotanya.
Ia menyebut pengaruh alkohol menjadi pemicu tindakan Serda HCB. Pihak satuan langsung memeriksa prajurit tersebut pada Kamis siang setelah menerima laporan pengasuh pesantren.
“Kira-kira (Kamis) siang kami langsung tindak lanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan,” kata Naryanto dalam konferensi pers di Pangandaran, Jumat (13/11/2026).
Menurut Naryanto, pemeriksaan internal menghasilkan pengakuan dari Serda HCB. Satuan kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada Polisi Militer.
“Mendapatkan pengakuan, kami langsung limpahkan ke Polisi Militer. Kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum oknum yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa satuan telah mengambil langkah awal setelah menerima laporan. Namun, pengakuan dalam pemeriksaan internal bukan pengganti proses pembuktian di peradilan militer.
Penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga proses persidangan tetap menjadi bagian penting untuk mengungkap perkara secara utuh.
Penahanan Bukan Akhir Pertanggungjawaban
Serda HCB merupakan personel Batalyon Infanteri TP 336/Merak Sakti. Ia baru bertugas di satuan tersebut sejak Agustus 2026.
Setelah pemeriksaan internal, pihak satuan menyerahkan penanganan perkara kepada Polisi Militer. Naryanto memastikan Serda HCB kini menjalani penahanan di Denpom Garut.
“Penjatuhan vonis ada di oditur dan hakim,” kata Naryanto.
Pernyataan itu menegaskan batas kewenangan satuan. Komando dapat mengambil tindakan awal dan melimpahkan perkara, sedangkan penentuan kesalahan serta hukuman harus melalui mekanisme peradilan militer.
Naryanto juga meminta masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan tidak meragukan komitmen TNI dalam menangani pelanggaran anggotanya.
“Kami sampaikan kepada masyarakat dan Pesantren Nurul Bayan tidak usah ragu dengan komitmen kami terhadap tindakan kepada oknum,” ujarnya.
Meski demikian, ukuran penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemindahan seorang prajurit ke sel tahanan. Publik juga berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara dan memastikan hak para korban mendapat perhatian.
Persoalan yang Tidak Selesai dengan Penjelasan Alkohol
Pengaruh alkohol dapat menjadi bagian dari penjelasan mengenai kondisi pelaku saat kejadian. Namun, faktor tersebut tidak menghapus tanggung jawab atas tindakan yang diduga terjadi.
Ada enam santri yang harus menjalani dampak peristiwa tersebut. Ada pula keluarga dan pengelola pesantren yang membutuhkan kepastian bahwa lingkungan pendidikan mereka kembali aman.
Di titik ini, perhatian terhadap korban harus berjalan beriringan dengan proses hukum. Pemeriksaan kondisi fisik, pendampingan psikologis, serta perlindungan terhadap santri menjadi hal penting yang perlu dipastikan.
Sementara itu, institusi militer menghadapi ujian yang tidak ringan. Penindakan terhadap satu anggota memang menjadi langkah awal, tetapi pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang membutuhkan evaluasi disiplin dan pengawasan internal.
Publik juga perlu mendapat penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, hasil pemeriksaan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Transparansi menjadi penting agar penegakan hukum tidak berhenti sebagai pernyataan komitmen.
Kasus di Pangandaran ini pada akhirnya bukan hanya tentang seorang prajurit yang diduga melakukan kekerasan setelah mengonsumsi miras. Perkara ini menyangkut keselamatan enam santri dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang membawa mandat menjaga negara.
Seragam militer melekat pada tanggung jawab, bukan kekebalan. Di hadapan hukum, pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi penghalang bagi pengungkapan perkara.
Sebab, ruang aman bagi santri tidak boleh runtuh oleh tindakan siapa pun, terlebih oleh mereka yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat. @dimas
