Konflik Houthi-Arab Saudi mengganggu perjalanan umrah jemaah Indonesia. Sebanyak 401 jemaah terdampak pembatalan penerbangan transit melalui Dubai.
Tabooo.id: Arab Saudi – Konflik Houthi-Arab Saudi kembali menempatkan keselamatan perjalanan ibadah di tengah ketidakpastian geopolitik Timur Tengah. Sebanyak 401 jemaah umrah Indonesia terdampak pembatalan penerbangan lanjutan melalui Dubai pada Senin (12/10/2026), ketika situasi keamanan kawasan memanas.
Gangguan ini memperlihatkan bahwa konflik regional tidak berhenti di medan militer. Dampaknya dapat merembet hingga ke bandara, jadwal penerbangan, dan perjalanan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah.
Pakar kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan peningkatan konflik Houthi-Arab Saudi berdampak terhadap perjalanan jemaah umrah Indonesia, terutama mereka yang menggunakan penerbangan transit.
“Jemaah yang langsung menuju Jeddah atau Madinah itu relatif aman,” kata Yon, Senin (12/10/2026).
Namun, Yon mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak otomatis menjamin seluruh ruang udara Arab Saudi dan kawasan sekitarnya aman. Ancaman rudal dan drone yang diluncurkan dari Yaman menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi.
Ratusan Jemaah Terdampak, Perjalanan Berubah
Dampak konflik mulai terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 401 penumpang terdampak pembatalan pada lima penerbangan dari sejumlah maskapai yang melayani perjalanan transit melalui Dubai.
Assistant Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, menyampaikan bahwa pembatalan tersebut merupakan keputusan operasional masing-masing maskapai.
Dari jumlah tersebut, 41 jemaah telah melanjutkan perjalanan menuju Riyadh. Sementara itu, 14 jemaah tetap berangkat dengan pengalihan rute melalui Turki.
Adapun 30 jemaah membatalkan perjalanan dan memperoleh penanganan sesuai kebijakan maskapai, termasuk pengembalian dana atau penjadwalan ulang.
Data tersebut belum menjelaskan secara rinci status seluruh penumpang terdampak. Karena itu, kepastian mengenai perjalanan mereka masih memerlukan pembaruan dari maskapai dan penyelenggara perjalanan umrah.
Jalur Udara Menjadi Titik Rawan
Persoalan utama dalam situasi ini bukan sekadar pembatalan penerbangan. Konflik bersenjata juga meningkatkan ketidakpastian bagi penerbangan sipil yang melintasi atau mendekati kawasan berisiko.
Yon menjelaskan, ancaman dapat muncul ketika jalur penerbangan beririsan dengan lintasan rudal atau drone yang diluncurkan dari Yaman, tempat kelompok Houthi beroperasi.
Menurut Yon, kelompok Houthi menyatakan kota-kota suci tidak akan menjadi sasaran serangan, kecuali lokasi strategis seperti pelabuhan, kilang minyak, dan fasilitas distribusi minyak yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi Arab Saudi.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh jalur penerbangan bebas risiko. Keselamatan penerbangan tetap bergantung pada perkembangan ancaman, penilaian otoritas penerbangan, dan keputusan operasional maskapai.
Dengan demikian, jemaah tidak cukup hanya mengandalkan rencana perjalanan awal. Mereka juga perlu mengikuti perubahan jadwal, rute, serta arahan resmi selama konflik berlangsung.
Indonesia Perlu Bergerak Sebelum Musim Haji
Yon meminta pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Haji dan Umrah, terus memantau perkembangan konflik Houthi-Arab Saudi. Pemantauan perlu diperkuat menjelang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Ia berharap situasi keamanan mengalami deeskalasi sebelum musim haji berlangsung. Harapan itu penting karena perjalanan haji melibatkan mobilitas jemaah dalam jumlah besar dan membutuhkan koordinasi lintas negara.
Selain langkah pemerintah, Yon mendorong Indonesia menggerakkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membantu meredakan konflik.
Menurutnya, negara-negara Islam memiliki kepentingan bersama dalam penyelesaian konflik. Sebab, ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mengganggu perjalanan umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji.
Dorongan diplomasi ini menjadi penting karena gangguan penerbangan hanya salah satu dampak yang terlihat. Jika konflik meluas, penyelenggaraan perjalanan ibadah berpotensi menghadapi persoalan yang lebih kompleks.
Keselamatan Jemaah Bukan Sekadar Urusan Maskapai
Di tengah situasi tersebut, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan, meminta keluarga jemaah di Indonesia tetap tenang dan menjaga komunikasi dengan jemaah maupun pihak biro perjalanan.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta merujuk pada kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta otoritas Arab Saudi.
Imbauan ini penting untuk mencegah kepanikan sekaligus memastikan jemaah memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ketenangan publik harus berjalan bersama kesiapsiagaan pemerintah. Informasi yang jelas mengenai perubahan rute, pembatalan, pengembalian dana, dan prosedur penanganan jemaah akan menentukan seberapa baik masyarakat menghadapi ketidakpastian.
Konflik Houthi-Arab Saudi menunjukkan bahwa perjalanan ibadah juga dapat bersinggungan dengan risiko geopolitik. Bagi jemaah, dampaknya berupa perubahan jadwal dan ketidakpastian perjalanan. Bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan perlindungan tidak berhenti pada imbauan agar masyarakat tetap tenang.
Sebab, ketika konflik melintasi batas negara, keselamatan jemaah tidak cukup dijaga dengan doa dan harapan. Kesiapan informasi, koordinasi diplomatik, serta keputusan penerbangan yang tepat juga menjadi bagian dari perlindungan. @dimas
