Indonesia terus mengejar swasembada pangan. Pemerintah menjaga stok beras, mengendalikan inflasi, dan mendorong produksi setiap musim tanam. Namun, satu pertanyaan terus muncul dari pematang sawah kalau beras menjadi komoditas strategis, kenapa petani masih harus memperjuangkan harga gabahnya sendiri? bahkan harga gabah masih diperdebatkan.
Tabooo.id – Saat harga pupuk, benih, hingga ongkos tenaga kerja terus naik, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram kembali memicu perdebatan. Isunya bukan sekadar angka. Persoalannya jauh lebih mendasar, yaitu apakah petani masih memperoleh keuntungan yang layak dari kerja keras mereka dan apakah harga gabah layak diperdebatkan?.
HPP Bukan Sekadar Angka, Tapi Jaring Pengaman Petani
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebagai harga minimum pembelian gabah dari petani. Kebijakan ini bertujuan menjaga harga gabah agar tidak anjlok ketika panen raya sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.
Namun, kebijakan itu hanya bekerja jika pemerintah rutin menyesuaikannya dengan kondisi riil di lapangan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap HPP GKP yang saat ini berada di angka Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, pemerintah harus memastikan petani tetap menikmati keuntungan di tengah kenaikan biaya produksi dan perubahan harga gabah.
“Ketika biaya produksi naik dan harga gabah bergerak, maka HPP GKP di tingkat petani harus dibuka peluang untuk dievaluasi dan dinaikkan. Tujuannya agar intervensi pemerintah benar-benar menjaga nilai tukar petani dan memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang layak,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin, 13/07/2026.
Misbakhun juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengejar target produksi atau menjaga harga beras bagi konsumen.
“Petani tidak boleh hanya menjadi bagian dari target produksi. Mereka adalah pelaku utama pangan nasional. Kalau petaninya tidak sejahtera, fondasi ketahanan pangan kita juga tidak akan kuat.”
Biaya Produksi Terus Naik, HPP Jangan Jalan di Tempat
Masalah terbesar bukan terletak pada keberadaan HPP. Masalah muncul ketika pemerintah membiarkan HPP stagnan, sementara biaya produksi terus bergerak naik.
Harga pupuk meningkat. Ongkos tenaga kerja bertambah. Sewa alat pertanian ikut melonjak. Biaya distribusi juga semakin besar. Semua komponen itu langsung menggerus keuntungan petani. Ironisnya, banyak petani tetap menjual gabah dengan margin yang semakin tipis.
Ekonom pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dwi Andreas Santosa, dalam berbagai forum pangan nasional sepanjang 2024–2025, berulang kali mengingatkan bahwa pemerintah harus menyesuaikan harga gabah dengan struktur biaya produksi agar petani tetap memiliki insentif untuk bertanam.
“Kalau margin petani terus tertekan, mereka akan kehilangan motivasi untuk bertani. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional.”
Pesan itu terdengar sederhana. Namun, kebijakan sering kali datang setelah persoalan membesar.
Kalau HPP Tidak Bergerak, Siapa yang Paling Diuntungkan?
Pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman Ketika pemerintah menahan harga gabah demi menjaga harga beras tetap stabil, konsumen memang menikmati harga yang lebih terkendali. Pedagang juga memiliki ruang membeli gabah dengan harga lebih rendah. Sebaliknya, petani kecil justru memikul beban terbesar.
Sebagian besar petani tidak memiliki gudang penyimpanan. Mereka juga tidak memiliki modal besar untuk menahan hasil panen sampai harga membaik. Akibatnya, mereka terpaksa menjual gabah segera setelah panen meski harga belum menguntungkan.
Sosiolog pedesaan IPB Prof. Dwi Rachmina, dalam berbagai kajian ekonomi rumah tangga petani sepanjang 2023–2025, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur dari besarnya produksi.
“Produksi tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan ketika harga jual gagal memberikan keuntungan yang layak.”
Kalimat itu mengingatkan kita bahwa panen melimpah belum tentu membuat kehidupan petani ikut membaik.
Harga Beras Murah Tidak Selalu Menandakan Sistem yang Sehat
Masyarakat tentu menginginkan harga beras tetap terjangkau. Namun, menjaga harga beras dengan terus menekan harga gabah hanya memindahkan beban dari konsumen kepada petani. Strategi itu mungkin terlihat berhasil dalam jangka pendek.
Namun, dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan regenerasi petani, mengurangi minat bertani, bahkan mengancam ketahanan pangan nasional.
Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah mengingatkan dalam berbagai forum kebangsaan pada 2024 bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan.
“Kalau manusia di belakang sistem tidak dimuliakan, maka sistem itu sendiri akan kehilangan rohnya.” Kalimat itu terasa relevan ketika membahas petani.
Sebab negara tidak hanya membutuhkan hasil panen. Negara juga membutuhkan manusia yang tetap percaya bahwa bertani mampu memberi masa depan.
Evaluasi Tidak Boleh Berhenti Menjadi Laporan
Selain meminta evaluasi terhadap HPP GKP, Misbakhun juga mendorong Kementerian PPN/Bappenas memperkuat evaluasi pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah harus mengukur setiap program secara konkret, mulai dari pelaksana, target, realisasi, dampak, hingga rekomendasi perbaikannya.
“Evaluasi itu harus konkret. Siapa pelaksananya, di mana sebaran programnya, berapa target dan realisasinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa rekomendasi perbaikannya. Dengan begitu, Bappenas bisa memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di lapangan.”
Pesannya sederhana yaitu Pemerintah tidak boleh membiarkan evaluasi berhenti sebagai laporan yang rapi di atas meja. Evaluasi harus benar-benar mengubah kondisi di lapangan.
Yang Sebenarnya Sedang Dipertaruhkan
Setiap musim tanam, negara meminta petani meningkatkan produksi. Petani menjawab permintaan itu dengan bekerja sejak matahari belum terbit hingga senja datang.
Namun ketika panen tiba, publik justru kembali memperdebatkan harga yang layak mereka terima.
Ironisnya, kita sering berbicara tentang ketahanan pangan tanpa lebih dulu membicarakan ketahanan hidup petani.
Ini bukan sekadar perdebatan soal HPP Rp6.500 per kilogram. Ini soal cara negara menghargai orang-orang yang setiap hari memastikan nasi tetap tersedia di meja makan kita.
Kalau pemerintah terus meminta petani bertahan sementara biaya produksi terus naik, mungkin yang perlu berubah bukan hanya angka HPP.
Cara kita memandang ketahanan pangan juga harus berubah. Sebab ketahanan pangan tidak lahir dari gudang beras yang penuh.
Ketahanan pangan tumbuh ketika petani masih mampu hidup layak dari sawah yang mereka garap. @teguh
