Hari Literasi Internasional mengingatkan bahwa kemampuan membaca belum cukup. Literasi juga berarti memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan.
Tabooo.id – Ada sebuah momen sederhana ketika seseorang pertama kali mampu menulis namanya sendiri.
Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi mereka yang sebelumnya tidak mengenal huruf, nama sendiri menjadi pintu menuju dunia yang jauh lebih luas.
Di situlah makna literasi bermula.
Literasi bukan sekadar kemampuan membaca rangkaian huruf. Literasi membantu manusia memahami informasi, mengambil keputusan, mengenali kebohongan, dan menentukan arah hidupnya.
Kofi Annan pernah menyebut literasi sebagai jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Ia juga melihat literasi sebagai benteng melawan kemiskinan dan bagian penting dari pembangunan.
Namun, dunia hari ini menghadapi persoalan yang lebih rumit.
Banyak orang sudah bisa membaca. Persoalannya, belum tentu mereka mampu memahami apa yang mereka baca.
Dari Buta Aksara ke Krisis Pemahaman
Gagasan tentang Hari Literasi Internasional lahir dari kebutuhan melawan buta aksara.
Pada 1965, para menteri pendidikan dari berbagai negara berkumpul di Teheran untuk membahas persoalan tersebut. Setahun kemudian, UNESCO menetapkan 8 September sebagai Hari Literasi Internasional melalui keputusan pada 26 Oktober 1966 di Paris.
Perayaan pertama berlangsung pada 1967.
Sejak saat itu, dunia terus bergerak. Jumlah manusia yang mampu membaca meningkat. Akses pendidikan juga meluas.
Tetapi tantangan literasi ikut berubah.
UNESCO memperkirakan sekitar 739 juta remaja dan orang dewasa di dunia masih belum memiliki kemampuan literasi dasar. Pada saat yang sama, sekitar empat dari sepuluh anak belum mencapai kemampuan membaca minimum.
Angka tersebut menunjukkan satu hal penting.
Perang melawan buta aksara belum selesai. Namun medan perangnya sudah bergeser dari sekadar mengenal huruf menuju kemampuan memahami makna.
Pada 8-9 September 2026, pertemuan global Hari Literasi Internasional berlangsung di Chiapas, Meksiko. Agenda itu membuka ruang bagi pembicaraan tentang literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran.
Tema tersebut terasa semakin relevan ketika informasi datang tanpa henti.
Indonesia Sudah Jauh Melangkah
Indonesia juga mengalami perubahan besar.
Kemendikdasmen menyebut angka buta aksara kini berada di sekitar 0,92 persen penduduk. Angka itu menunjukkan penurunan yang sangat besar dibanding kondisi sekitar 1945.
Capaian tersebut patut dihargai.
Namun, kemampuan membaca belum otomatis menghasilkan masyarakat yang gemar membaca, apalagi masyarakat yang mampu mengolah informasi secara kritis.
Data Perpusnas dan BPS pada 2025 menunjukkan indeks kegemaran membaca berada pada angka 54,80 dari 100. Pengukuran terbaru tidak hanya melihat aktivitas membaca, tetapi juga proses sebelum, ketika, dan setelah seseorang membaca.
Di sinilah persoalan mulai terlihat.
Kemampuan membaca dapat tumbuh, tetapi budaya membaca belum tentu mengikuti dengan kecepatan yang sama.
Kesenjangan antardaerah juga masih terasa. Nusa Tenggara Timur mencatat angka 62,05, sementara Sulawesi Barat berada pada 48,63 dan Papua 51,12.
Angka tersebut bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada anak yang kesulitan menemukan buku. Ada keluarga yang harus memilih antara membeli bacaan atau memenuhi kebutuhan dapur. Ada pula sekolah yang memiliki ruang, tetapi tidak memiliki koleksi bacaan yang cukup.
Buku Masih Kalah oleh Harga Kebutuhan Pokok
Di tengah persoalan itu, harga menjadi tembok yang sering luput dari pembicaraan.
Bayangkan sebuah buku seharga Rp100.000.
Bagi keluarga dengan penghasilan cukup, angka tersebut mungkin tidak terasa berat. Namun bagi masyarakat yang hidup dekat garis kemiskinan, buku bisa berubah menjadi barang mewah.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 22,93 juta orang atau 8,07 persen pada Maret 2026. Garis kemiskinan berada pada Rp669.235 per orang per bulan.
Dengan ukuran itu, buku seharga Rp100.000 menghabiskan hampir seperenam nilai garis kemiskinan tersebut.
Persoalannya menjadi lebih besar ketika biaya produksi ikut naik.
Gejolak perdagangan global, harga komoditas, tekanan nilai tukar, dan kenaikan biaya bahan baku dapat memengaruhi harga kertas. Penerbit kecil kemudian menghadapi pilihan sulit: mengurangi jumlah cetakan, menaikkan harga, atau menunda penerbitan buku baru.
Pada akhirnya, masalah literasi tidak hanya berada di sekolah.
Ia juga berada di toko buku, rumah, desa, perpustakaan, dan meja makan keluarga.
Ketika Layar Mengajari Kita Melompat
Ada persoalan lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Layar ponsel terus menawarkan sesuatu yang baru.
Satu video selesai, video berikutnya muncul. Satu judul berita berganti dengan unggahan lain. Sebuah informasi belum selesai kita pahami, tetapi perhatian sudah berpindah.
Kebiasaan itu tidak otomatis membuat teknologi menjadi musuh literasi.
Masalah muncul ketika manusia kehilangan kemampuan untuk berhenti.
Membaca mendalam membutuhkan waktu. Memahami konteks membutuhkan kesabaran. Memeriksa sumber membutuhkan kemauan untuk tidak langsung percaya.
Ekonomi perhatian justru bekerja dengan cara sebaliknya.
Ia mendorong manusia untuk terus berpindah dari satu rangsangan menuju rangsangan berikutnya.
Akibatnya, kemiskinan literasi tidak lagi selalu terlihat seperti seseorang yang tidak mampu membaca.
Bentuk barunya bisa jauh lebih halus.
Seseorang dapat membaca ribuan unggahan setiap hari, tetapi gagal membedakan fakta dan opini. Ia dapat mengetahui banyak judul, tetapi tidak memahami konteks. Ia bahkan bisa memiliki akses terhadap informasi tanpa memiliki kemampuan untuk menilai kebenarannya.
Di titik itu, literasi berubah menjadi persoalan demokrasi.
Masyarakat yang mudah menerima informasi tanpa memeriksa sumber akan lebih mudah diarahkan oleh emosi, propaganda, dan kepentingan.
Membaca Adalah Bentuk Perlawanan yang Sunyi
Bayangkan seorang petani di Sumba membaca kontrak penjualan hasil panennya.
Ia tidak sedang mengejar nilai ujian. Ia sedang memastikan hasil kerja kerasnya tidak merugikan dirinya sendiri.
Bayangkan pula seorang ibu di Sulawesi Barat membaca label obat sebelum memberikannya kepada anak.
Ia tidak sedang mengikuti kelas literasi. Ia sedang menjaga keluarganya.
Di Papua, seorang remaja mungkin membandingkan beberapa sumber berita sebelum mempercayai sebuah informasi.
Tindakan itu terlihat kecil.
Namun, kemampuan untuk membaca, memahami, lalu mengambil keputusan berdasarkan informasi dapat mengubah posisi seseorang di hadapan dunia.
Literasi memberi manusia kendali.
Karena itu, literasi tidak boleh berhenti pada angka jumlah buku yang dibaca. Ukuran yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah seseorang membaca.
Literasi tidak cukup diukur dari jumlah buku yang dibaca, tetapi dari kemampuan memahami informasi, mengambil keputusan, dan memperbaiki kehidupan.
Pertanyaan seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa halaman yang selesai dibaca.
Negara Tidak Bisa Hanya Membagikan Buku
Pemerintah telah menempatkan literasi dalam agenda pendidikan 2026 dengan alokasi prioritas sekitar Rp52,12 triliun.
Targetnya mencakup penyediaan dan distribusi buku berkualitas untuk 27.627 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, lengkap dengan kebutuhan pendukung seperti alat tulis.
Langkah tersebut penting.
Namun, buku yang sampai ke sekolah belum otomatis menjadi budaya membaca.
Indonesia juga memiliki jaringan perpustakaan yang sangat besar. Perpusnas mencatat 219.415 perpustakaan, tetapi distribusinya masih timpang. Sekitar 44,49 persen berada di Pulau Jawa, sedangkan Papua hanya sekitar 1,21 persen.
Teknologi kemudian menawarkan jalan lain.
iPusnas dan Indonesia OneSearch telah memberikan akses digital kepada jutaan pengguna. Infrastruktur internet dan dukungan kuota pendidikan juga dapat memperluas kesempatan membaca.
Tetapi teknologi tetap membutuhkan manusia yang mampu menggunakannya secara kritis.
Karena itu, guru dan orang tua memegang peran penting.
Anak akan lebih mudah mencintai buku ketika melihat orang dewasa di sekitarnya membaca. Kebiasaan sederhana seperti membaca selama 15 menit setiap hari dapat menjadi awal.
Desa juga dapat menyediakan ruang baca melalui pemanfaatan dana desa. Dunia usaha dapat ikut mendukung perpustakaan komunitas melalui program tanggung jawab sosial.
Penerbit kecil dan penerbit lokal pun membutuhkan ruang agar buku yang lahir dari pengalaman masyarakat tidak kalah sebelum mencapai pembaca.
Ini Bukan Lagi Perang Melawan Huruf
Dulu, tantangan terbesar adalah membuat seseorang mengenal huruf.
Sekarang, tantangannya jauh lebih dalam.
Kita harus membuat manusia mampu memahami makna, memeriksa sumber, membaca konteks, dan mengambil keputusan.
Perubahan itu membuat definisi literasi ikut berkembang.
Seseorang tidak cukup hanya mampu mengeja sebuah kalimat. Ia harus mampu bertanya: siapa yang menulisnya, mengapa informasi itu muncul, apa buktinya, dan siapa yang mendapat keuntungan jika saya mempercayainya?
Di situlah literasi menjadi kekuatan.
Bukan kekuatan yang berisik. Bukan pula kemampuan untuk terlihat paling pintar.
Literasi bekerja secara lebih sunyi.
Ia membantu seseorang menolak kontrak yang merugikan. Ia membuat seorang ibu lebih hati-hati memilih obat. Ia membuat seorang remaja tidak mudah percaya pada kabar yang beredar.
Literasi juga memberi manusia kesempatan untuk memahami dunia sebelum dunia menentukan pikirannya.
Hari Literasi Internasional akhirnya bukan sekadar perayaan tentang buku.
Ia adalah pengingat bahwa kemampuan membaca harus berujung pada kemampuan memahami.
Sebab kita mungkin sudah berhasil mengurangi buta aksara. Namun, tantangan berikutnya jauh lebih besar: jangan sampai masyarakat bisa membaca, tetapi kehilangan kemampuan untuk mengerti.
Dan mungkin, di tengah dunia yang terus meminta kita bergerak cepat, membaca dengan perlahan adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi.
Satu halaman.
Satu pemahaman.
Satu keputusan yang lebih baik.
Dari sana, perubahan bisa dimulai. @dimas
