Bung Tomo dikenang lewat suara lantangnya dalam Pertempuran Surabaya. Simak perjalanan perjuangan, kiprah politik, hingga jejak perlawanannya terhadap kekuasaan.
Tabooo.id – Ada suara yang tidak lahir dari ruang kekuasaan, tetapi mampu mengguncang sebuah bangsa. Pada November 1945, suara itu datang dari seorang pemuda bernama Sutomo. Melalui siaran radio, ia membakar keberanian rakyat Surabaya menghadapi pasukan Inggris.
Namanya kemudian dikenal sebagai Bung Tomo. Ia bukan jenderal dengan pasukan besar atau pejabat yang memiliki kendali atas negara. Namun, melalui mikrofon dan kata-kata, ia menjelma menjadi salah satu simbol perlawanan paling kuat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Setiap menjelang 10 November, namanya kembali disebut. Pidatonya diputar, fotonya dipajang, dan pekik perjuangannya dikenang. Namun, sejarah Bung Tomo sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar sosok orator yang meneriakkan perlawanan.
Di balik citra pahlawan, terdapat perjalanan seorang wartawan, organisator, politikus, pengkritik kekuasaan, hingga tahanan politik pada masa Orde Baru.
Dari keluarga sederhana menuju kesadaran perjuangan
Ayahnya, Kartawan Tjiptowidjojo, pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah dan perusahaan swasta. Sementara ibunya, Subastita, berasal dari keluarga dengan latar belakang Jawa, Sunda, dan Madura.
Keluarganya menghargai pendidikan. Namun, krisis ekonomi dunia pada 1930-an mengubah perjalanan hidup Sutomo.
Ketika berusia sekitar 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan sekolah MULO. Kondisi ekonomi keluarga memaksanya mencari pekerjaan serabutan.
Meski demikian, Sutomo tidak sepenuhnya meninggalkan pendidikan. Ia kemudian melanjutkan pembelajaran melalui jalur korespondensi di Hoogere Burgerschool (HBS), meskipun tidak memperoleh kelulusan resmi.
Pengalaman tersebut memperlihatkan satu hal: keterbatasan pendidikan formal tidak menghentikan keinginannya untuk berkembang.
Sutomo kemudian bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Pada usia 17 tahun, ia mencapai peringkat Pramuka Garuda.
Di luar kegiatan kepanduan, dunia kewartawanan mulai membentuk cara berpikirnya.
Ia pernah menjadi jurnalis lepas untuk sejumlah media, seperti Soeara Oemoem, Ekspres, Pembela Rakyat, dan Poestaka Timoer.
Dari ruang redaksi, Sutomo belajar memahami kekuatan informasi. Ia mengerti bahwa kata-kata bukan sekadar alat komunikasi. Kata-kata juga bisa membentuk kesadaran dan menggerakkan massa.
Radio menjadi senjata, Surabaya menjadi medan perlawanan
Titik balik perjalanan Bung Tomo terjadi ketika Indonesia menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial setelah Proklamasi Kemerdekaan.
Pada 1944, Sutomo terlibat dalam Gerakan Rakyat Baru dan menjadi pengurus Pemuda Republik Indonesia di Surabaya.
Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, situasi Surabaya semakin memanas. Kedatangan pasukan Sekutu memperbesar ketegangan antara rakyat Indonesia dan kekuatan asing.
Pada 12 Oktober 1945, Bung Tomo memimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI).
Organisasi tersebut menjadi salah satu kekuatan yang menggerakkan perlawanan rakyat. Namun, senjata Bung Tomo tidak hanya berupa organisasi dan semangat perjuangan.
Ia juga memanfaatkan radio.
Melalui Radio Pemberontak, Bung Tomo menyampaikan pidato yang membakar semangat rakyat. Suaranya menyebar melampaui batas kampung dan medan pertempuran.
Puncaknya terjadi menjelang Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
Dalam situasi genting, Bung Tomo menyampaikan seruan perlawanan kepada rakyat. Orasinya kemudian menjadi salah satu rekaman paling ikonik dalam sejarah revolusi Indonesia.
Pertempuran tersebut menelan banyak korban dan memperlihatkan ketimpangan kekuatan militer antara Indonesia dan Inggris.
Secara militer, Indonesia tidak memenangkan pertempuran tersebut. Namun, perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Di sinilah pengaruh Bung Tomo melampaui kemampuan militernya.
Ia membuktikan bahwa perjuangan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Informasi, komunikasi, dan keberanian juga mampu menggerakkan sebuah bangsa.
Setelah merdeka, perjuangan memasuki ruang kekuasaan
Kemerdekaan tidak otomatis mengakhiri persoalan bangsa. Setelah perang, Indonesia menghadapi tantangan membangun pemerintahan dan mengelola berbagai kepentingan politik.
Bung Tomo kemudian memasuki dunia pemerintahan.
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, ia menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran. Ia juga pernah merangkap Menteri Sosial ad interim.
Jabatan tersebut menempatkannya dalam persoalan yang berbeda dari medan perjuangan.
Jika sebelumnya ia menggerakkan rakyat menghadapi kekuatan asing, kini ia harus berhadapan dengan persoalan kesejahteraan para bekas pejuang.
Namun, hubungannya dengan Presiden Sukarno mulai mengalami ketegangan.
Pada 1952, Bung Tomo menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap hubungan Sukarno dengan Hartini, yang saat itu masih bersuami. Sukarno dan Hartini kemudian menikah pada 1953.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian dari memburuknya hubungan keduanya.
Ketegangan politik kemudian semakin terlihat ketika Bung Tomo menjadi anggota Konstituante sejak 1956 melalui Partai Rakyat Indonesia.
Pada 1959, Sukarno membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Bung Tomo menentang keputusan tersebut. Bahkan, ia membawa persoalan itu ke pengadilan, meskipun gugatannya ditolak.
Peristiwa tersebut memperlihatkan sisi lain Bung Tomo. Ia tidak selalu berada dalam barisan pendukung pemerintah, bahkan ketika pemerintah dipimpin tokoh besar revolusi.
Dari pendukung Soeharto menjadi tahanan Orde Baru
Memasuki era Orde Baru, Bung Tomo sempat menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Soeharto.
Namun, hubungan tersebut tidak berlangsung tanpa kritik.
Pada awal 1970-an, ia mulai mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Kritiknya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak membuatnya berhenti mempertanyakan arah kekuasaan.
Pada 11 April 1978, pemerintah menangkap Bung Tomo dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia kemudian menjalani masa tahanan sekitar satu tahun.
Ironisnya, sosok yang pernah mengobarkan perlawanan terhadap kekuatan asing justru harus berhadapan dengan kekuasaan di negaranya sendiri.
Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam membaca perjalanan politik Bung Tomo.
Citra pahlawan sering kali menempatkan seseorang dalam ruang penghormatan yang nyaris tanpa cela. Padahal, Bung Tomo juga merupakan manusia politik yang memiliki sikap, perbedaan pandangan, dan konsekuensi atas keberaniannya.
Setelah keluar dari penjara, ia tidak lagi tampil vokal seperti sebelumnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan mendalami kehidupan keagamaannya.
Akhir perjalanan di Tanah Suci
Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.
Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Indonesia. Keputusan tersebut berbeda dari kebiasaan pemakaman jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci.
Bung Tomo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ngagel, Surabaya.
Ia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pemakaman tersebut sesuai dengan wasiatnya.
Dua puluh tujuh tahun setelah kematiannya, pemerintah menetapkan Bung Tomo sebagai Pahlawan Nasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan gelar tersebut pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 041/TK/Tahun 2008.
Gelar tersebut menjadi pengakuan negara atas kontribusinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Citra pahlawan dan realitas seorang manusia politik
Ada kecenderungan masyarakat mengenang Bung Tomo hanya melalui satu peristiwa: Pertempuran Surabaya.
Padahal, perjalanan hidupnya memperlihatkan dimensi yang lebih luas.
Ia adalah wartawan yang memahami kekuatan informasi. Ia menjadi pemimpin laskar ketika kemerdekaan terancam. Ia memasuki pemerintahan setelah revolusi, kemudian berhadapan dengan dua rezim politik yang berbeda.
Bahkan, ia pernah mengalami penahanan karena kritik terhadap pemerintahan Orde Baru.
Di sinilah terdapat lapisan sejarah yang penting untuk dibaca kembali.
Bung Tomo bukan sekadar simbol keberanian melawan penjajah. Ia juga merepresentasikan persoalan tentang hubungan antara kekuasaan, kritik, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Pahlawan yang tidak berhenti menjadi pengkritik
Sejarah sering kali menempatkan pahlawan dalam bingkai yang sederhana. Mereka dipuja karena keberaniannya, lalu dikenang melalui upacara dan pidato tahunan.
Namun, kehidupan Bung Tomo menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu berhenti ketika perang usai.
Ia berani melawan kekuatan asing pada 1945. Ia juga berani mengambil posisi berbeda dari Sukarno dan mengkritik Soeharto.
Tentu, setiap sikap politiknya tetap perlu dibaca berdasarkan konteks sejarah. Namun, perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa gelar pahlawan tidak seharusnya membuat sejarah seseorang kebal dari pembacaan kritis.
Ini bukan sekadar cerita tentang seorang orator yang membakar semangat rakyat. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang mempertahankan sikap ketika kekuasaan berganti wajah.
Human impact-nya terasa hingga hari ini. Ketika masyarakat memperingati Hari Pahlawan, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang pernah berjuang merebut kemerdekaan.
Lebih jauh, apakah keberanian untuk mengkritik kekuasaan juga mendapatkan ruang dalam kehidupan demokrasi?
Sebab, mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah. Mempertahankan kebebasan juga berarti menjaga agar suara kritis tidak kembali dibungkam.
Bung Tomo telah meninggalkan suara dari masa revolusi. Tantangannya sekarang adalah memastikan keberanian berbicara tidak hanya menjadi rekaman sejarah. @dimas
