BEM SI menggelar aksi di DPR dan mendesak pendidikan gratis. Empat tuntutan mencakup revisi UU Sisdiknas, kesejahteraan guru, hingga keberlanjutan PTS.
Tabooo.id: Jakarta – Pendidikan kembali menjadi medan tarik-menarik antara janji negara dan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Senin, 5 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membawa tuntutan itu ke depan Gedung DPR RI.
BEM SI menggelar aksi nasional dengan tema “Pendidikan Harus Gratis Apapun Harganya.” Mereka membawa empat tuntutan yang menyasar aturan pendidikan, biaya sekolah, kesejahteraan guru, hingga masa depan perguruan tinggi swasta.
Bagi BEM SI, pendidikan gratis bukan sekadar slogan. Mereka menilai negara harus memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya yang menghambat.
“Pendidikan gratis bukan sekadar janji. Ia adalah hak yang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi,” demikian seruan BEM SI.
Empat Tuntutan, Satu Persoalan Besar
Tuntutan pertama menyasar revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). BEM SI meminta pemerintah dan DPR membuka proses revisi secara partisipatif serta menyusun regulasi secara komprehensif.
Mereka juga menuntut pemerintah segera merealisasikan pendidikan gratis. Bagi mahasiswa, akses pendidikan tidak cukup hanya tersedia. Negara juga harus memastikan biaya tidak menjadi tembok bagi masyarakat untuk belajar.
Masalah berikutnya menyentuh mereka yang berada di ruang kelas setiap hari guru dan tenaga kependidikan.
BEM SI menilai pemerintah harus memperkuat kesejahteraan, kepastian, serta penghargaan yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan. Sebab, kebijakan pendidikan tidak akan berjalan tanpa orang-orang yang menjalankannya di sekolah.
Tuntutan keempat menyentuh perguruan tinggi swasta (PTS). BEM SI meminta pemerintah memastikan keberlanjutan PTS ketika kebijakan pendidikan tinggi gratis berjalan.
Di titik ini, persoalannya menjadi lebih rumit.
Jika negara ingin menghapus biaya pendidikan, siapa yang menanggung biaya operasional lembaga pendidikan? Bagaimana pemerintah menjaga kualitas layanan? Lalu, bagaimana nasib PTS yang selama ini ikut menopang akses pendidikan tinggi?
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak berhenti pada penghapusan uang kuliah atau biaya sekolah. Negara juga harus menyiapkan desain kebijakan, anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Ketika Tuntutan Pendidikan Bertemu Pengamanan
Di luar gedung parlemen, aparat menyiapkan pengamanan dalam jumlah besar.
Sebanyak 3.983 personel gabungan TNI, Polri, Pemda DKI Jakarta, dan Pamdal bersiap mengamankan rangkaian aksi. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Jalan Gatot Subroto dan meminta pengguna jalan memilih jalur alternatif.
Jumlah personel tersebut menunjukkan skala perhatian aparat terhadap aktivitas massa di kawasan DPR. Namun, inti persoalan tetap berada di dalam tuntutan mahasiswa: bagaimana negara memastikan pendidikan benar-benar menjadi hak yang dapat dijangkau semua warga.
BEM SI tidak hanya mempersoalkan biaya. Mereka mempertanyakan arah kebijakan pendidikan secara lebih luas.
Di sinilah tuntutan tersebut menemukan persoalan yang lebih besar.
Pendidikan gratis membutuhkan lebih dari sekadar keputusan politik. Pemerintah harus menghitung biaya, menjaga kualitas, melindungi tenaga pendidik, dan memastikan lembaga pendidikan tetap bertahan.
Pendidikan Gratis dan Ujian Negara
Aksi BEM SI pada akhirnya membawa satu pertanyaan penting ke depan DPR seberapa serius negara menjadikan pendidikan sebagai hak publik?
Pemerintah dapat membuat kebijakan pendidikan gratis. Namun, kebijakan itu harus menjawab persoalan yang muncul setelahnya.
Sekolah membutuhkan guru. Guru membutuhkan kesejahteraan. Perguruan tinggi membutuhkan biaya operasional. Masyarakat membutuhkan akses yang benar-benar terjangkau.
Karena itu, tuntutan BEM SI tidak berhenti pada persoalan membayar atau tidak membayar biaya pendidikan.
Mereka sedang mendorong negara untuk menentukan ulang siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan publik, bagaimana negara membiayainya, dan sejauh mana masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya.
Pendidikan gratis bukan sekadar soal menghapus biaya. Ini soal memastikan negara hadir dari ruang kelas sampai perguruan tinggi. @dimas
