Nanang Haryono baru menjabat Kapolresta Sleman sebelum Mabes Polri memutasinya sebagai Dirpolairud Polda Jambi pada 10 Oktober 2026. Mutasi singkat ini memunculkan pertanyaan publik.
Tabooo.id: Sleman – Kombes Pol Nanang Haryono baru mengikuti serah terima jabatan Kapolresta Sleman pada 10 Oktober 2026. Namun, pada hari yang sama, Mabes Polri menugaskannya sebagai Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jambi. Perubahan cepat ini memunculkan pertanyaan tentang pertimbangan di balik rotasi tersebut.
Mabes Polri Ubah Penugasan Nanang
Surat telegram Mabes Polri tertanggal 10 Oktober 2026 mencantumkan penugasan Nanang ke Polda Jambi. Kasi Humas Polresta Sleman, Iptu Argo Anggoro, membenarkan informasi itu pada Selasa, 13 Oktober 2026.
“Betul, sesuai dengan TR Mabes Polri tanggal 10 Oktober 2026, Kombes Pol Nanang Haryono mendapat penugasan sebagai Dirpolairud Polda Jambi,” kata Argo.
Sebelum masuk ke Polresta Sleman, Nanang menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mabes Polri menunjuknya sebagai Kapolresta Sleman melalui telegram tertanggal 30 Agustus 2026.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo memimpin sertijab di Gedung Anton Soedjarwo, Polda DIY, pada 10 Oktober. Dalam prosesi itu, Nanang menggantikan Kombes Pol Adhitya Panji Anom. Adhitya kemudian mengemban tugas sebagai Kapolresta Bogor Kota.
Namun, penugasan Nanang di Sleman segera berakhir. Ia beralih ke jabatan baru sebelum sempat menjalankan tugas Kapolresta dalam waktu yang berarti.
Rotasi Juga Menyentuh Pejabat Lain
Mabes Polri turut mengubah sejumlah posisi di lingkungan Polda DIY. Kombes Pol Oki Bagus Setiaj mendapat tugas sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Banten. Sementara itu, Kombes Pol Hendria Lesmana, yang sebelumnya menjabat Kapolresta Deli Serdang, mengisi posisi Dirbinmas Polda DIY.
Perubahan juga menyentuh jajaran Polres Kulon Progo. AKBP Ridho Hidayat beralih menjadi Wakapolresta Sleman. Adapun AKBP Agus Prihadinika, yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, kini memimpin Polres Kulon Progo.
Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menjelaskan bahwa Mabes Polri memegang kewenangan mutasi dan rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Ia menyebut penyegaran sebagai salah satu pertimbangan.
Namun, penjelasan itu belum menguraikan alasan khusus yang mendorong perpindahan Nanang dalam waktu sangat singkat. Publik pun belum memperoleh gambaran lengkap tentang pertimbangan di balik keputusan tersebut.
JPW Menilai Pergantian Ini Tidak Lazim
Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba, menilai pergantian Kapolresta Sleman kali ini tidak lazim. Ia bahkan menyebut durasi jabatan Nanang berpotensi menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Polri, seperti dikutip TribunJogja.
Sebagai pembanding, AKBP M Probandono Bobby Danuardi menjabat Kapolres Cilegon sejak 29 Juli hingga 10 Oktober 2026. Ia mengemban jabatan itu selama hampir dua setengah bulan sebelum pindah menjadi Kapolres Serang.
Perbandingan tersebut menunjukkan betapa singkatnya masa penugasan Nanang di Sleman. Meski demikian, perbedaan durasi jabatan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau masalah dalam proses mutasi.
Publik Berhak Mengetahui Alasannya
Rotasi merupakan bagian dari mekanisme organisasi kepolisian. Mabes Polri tentu memiliki kewenangan untuk menempatkan personel sesuai kebutuhan. Namun, pergantian dalam hitungan jam menghadirkan pertanyaan yang layak mendapat jawaban lebih jelas.
Jika kebutuhan organisasi menjadi dasar keputusan, penjelasan mengenai kebutuhan tersebut dapat membantu masyarakat memahami arah kebijakan. Pernyataan bahwa mutasi merupakan kewenangan Mabes Polri belum menjawab mengapa Nanang harus berpindah begitu cepat.
Bagi warga Sleman, pergantian pimpinan bukan sekadar urusan jabatan. Masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian yang konsisten, penanganan perkara yang berkelanjutan, serta kepastian dalam menjaga keamanan. Karena itu, transisi kepemimpinan juga perlu mendapat perhatian.
Pertanyaan utamanya bukan hanya mengapa Nanang Haryono pindah ke Jambi begitu cepat. Publik juga perlu mengetahui pertimbangan konkret yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Jabatan dapat berganti dalam hitungan jam. Namun, kepercayaan publik membutuhkan penjelasan yang terang. @dimas
