Tabooo.id: Global – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa organisasi dunia itu menghadapi krisis keuangan serius. Ia menekankan bahwa PBB bisa kehabisan dana operasional pada Juli 2026 jika negara anggota tidak segera melunasi kontribusi mereka.
Guterres menyampaikan peringatan ini melalui surat kepada negara anggota pada Jumat (30/1/2026). Ia menyoroti persoalan anggaran kronis yang terus membelit PBB dan menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran memaksa organisasi memangkas anggaran serta menghentikan perekrutan di beberapa sektor.
“Entah semua negara menghormati kewajiban mereka, atau kita harus merombak aturan keuangan agar mencegah keruntuhan yang semakin dekat,” tulis Guterres.
Ia menambahkan, kondisi keuangan saat ini tidak berkelanjutan dan meningkatkan risiko struktural bagi organisasi.
Tunggakan Membengkak, Tekanan Kian Berat
Data keuangan PBB menunjukkan bahwa lebih dari 150 negara membayar kontribusi, namun PBB menutup 2025 dengan tunggakan 1,6 miliar dollar AS (Rp 26 triliun), dua kali lipat dibanding 2024. Jumlah ini hampir menyamai iuran Dewan Perdamaian inisiatif Presiden AS Donald Trump senilai 1 miliar dollar AS (Rp 16,7 triliun).
Selain tunggakan, PBB harus mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota. Juru bicara Guterres, Farhan Haq, menjelaskan, kewajiban ini menambah tekanan likuiditas dan membuat PBB terjebak dalam “siklus Kafkaesque” diminta mengembalikan uang tunai yang sebenarnya tidak ada.
Guterres memperingatkan, tanpa perbaikan signifikan dalam pembayaran iuran, PBB tidak bisa menjalankan anggaran reguler 2026 sepenuhnya. Jika tren ini berlanjut, kas anggaran reguler kemungkinan habis pada Juli mendatang.
Politik Global Memperparah Krisis
Krisis keuangan PBB terjadi di tengah dinamika politik global yang rumit. Dewan Keamanan PBB lumpuh akibat perselisihan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China, ketiganya memiliki hak veto. Tekanan ini bertambah setelah pemerintahan Trump memangkas pendanaan beberapa badan PBB dan menunda pembayaran kontribusi wajib.
Trump juga meluncurkan Dewan Perdamaian, yang dianggap pengkritik berpotensi menjadi tandingan PBB. Pemangkasan bantuan pembangunan dan kemanusiaan di bawah kebijakan “America First” semakin mengurangi kemampuan PBB menjalankan program global.
Siapa yang Paling Terdampak?
Masyarakat dunia yang bergantung pada program PBB, terutama warga di wilayah konflik dan krisis kemanusiaan, menanggung dampak langsung. Dana yang menipis mengurangi bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sipil, meninggalkan jutaan orang rentan dalam kondisi darurat.
Guterres menegaskan, stabilitas PBB bergantung pada kepatuhan negara anggota. Tanpa itikad baik, PBB hanya menjadi simbol retak diplomasi global sementara orang biasa terus menanggung beban nyata dari krisis ini.
Sindiran akhir PBB bisa memimpin dunia, tetapi tanpa uang, organisasi yang seharusnya melindungi manusia pun hanya bisa menunggu sumbangan negara kaya. Ironi terbesar: diplomasi global berteori tinggi, tetapi kasnya menipis seperti kantong warga biasa yang berharap bantuan. @dimas
