Tabooo.id: Edge – Di sebuah kantor pemerintahan imajiner tempat di mana AC-nya, kalau hidup, bunyinya mirip helikopter siap lepas landas para pegawai tampak sibuk luar biasa. Bukan sibuk menyelesaikan laporan, bukan pula sibuk melayani publik. Mereka justru berkutat memastikan fingerprint mereka benar-benar terekam sistem, demi menghindari tuduhan klasik “titip absen.”
Di sudut ruangan, seorang staf muda yang wajahnya masih penuh optimisme jenis optimisme yang biasanya hilang setelah dua tahun menjadi ASN mengangkat tangan dan nyeletuk, “Kak, kalau korupsi dimulai dari hulu, berarti kita harus ke gunung dulu nggak sih?”
Seluruh ruang seketika hening. Suasana menjadi setegang film thriller, hanya saja musik dramatis digantikan suara printer tua yang sejak 2016 belum pernah benar-benar pulih dari trauma kertas macet.
Janji Antikorupsi dari Hulu: Data Kinclong, Realita Belum Selaras
Menteri PANRB Rini Widyantini sebelumnya menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa lagi dilakukan sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus dibangun dari hulu sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.
“Momentum Hakordia harus jadi evaluasi dan percepatan ekosistem pencegahan korupsi,” ujarnya pada 10 Desember 2025.
Data yang dibawa Rini terdengar cukup meyakinkan: 2.302 unit kerja sudah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 322 unit lainnya masuk kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Angka yang tampak seperti statistik dalam slide presentasi yang biasanya membuat peserta rapat mengangguk-angguk meski tak benar-benar paham.
Dari Komentator Biasa Menjadi Auditor Tak Resmi
Namun di luar gedung kementerian, dunia nyata punya rasa yang berbeda. Masyarakat sudah berubah jadi komentator profesional. Tiap kali pemerintah mengumumkan Zona Integritas baru, warganet otomatis refleks mengetik:
“Integritasnya zona mana dulu nih? Zona nyaman?”
Masyarakat makin sering mendengar jargon-jargon yang terdengar futuristik digitalisasi layanan publik, merit system, Stranas PK. Semuanya terdengar seperti nama-nama fitur premium dalam game. Tapi rakyat Indonesia, seperti biasa, hanya meminta hal-hal sederhana:
- Ngurus KTP jangan berasa kayak side quest RPG yang panjangnya tidak manusiawi.
- Promosi jabatan jangan terasa seperti buka lootbox: random, misterius, dan sering zonk.
- Samsat jangan menyerupai ATM hidup: masuk bayar, keluar bayar, parkir bayar, napas pun kayaknya kena tarif.
Harapan Cerah, Kenyataannya Sering “Sistem Offline”
Digitalisasi layanan publik juga sering disebut sebagai tameng anti-suap. Memang betul. Tapi kalau aplikasinya error, petugas di loket biasanya mengeluarkan mantra sakti yang sudah turun-temurun:
“Mohon maaf sistem offline, tapi bisa kita bantu manual… ya ngerti sendiri lah.”
Kalimat yang sukses memicu imajinasi negatif seluruh bangsa tanpa harus menyebut apa-apa.
Teorinya Bersih, Praktiknya Masih Tergantung “Siapa”
Soal merit system, masyarakat sudah lama menunggu. Karena kalau jabatan masih bisa dibeli seperti barang di marketplace, fenomenanya selalu sama:
“Lah, kok yang naik pangkat dia? Yang kerja gue.”
Klasik. Yang promosi bukan yang berprestasi, tapi yang persuasi atau depositnya lebih kuat.
Barang Langka yang Lebih Mahal dari APIP Baru
Pada akhirnya, meski program anti-korupsi terdengar megah dan ambisius, rakyat masih menunggu hal yang paling langka di birokrasi:
Konsistensi.
Sistem boleh makin canggih, aplikasi boleh bersinar seperti UI fintech, formasi APIP boleh diperlebar hingga ribuan. Tapi bila budaya “bisa dibicarakan” masih hidup subur, semua itu tak lebih dari mengecat tembok rumah yang fondasinya sudah retak. Indah dipandang, tetapi goyang sedikit langsung roboh.
Hulunya Diperbaiki, Hilirnya Jangan Jadi Kolam Pungli
Hulu birokrasi perlu dibersihkan, itu sudah jelas. Tapi jangan lupa satu hal:
Kalau hulunya sudah sehat, tolong pastikan hilirnya tidak berubah jadi kolam renang pungli.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak menuntut birokrasi yang sempurna…
Mereka hanya ingin birokrasi yang tidak membuat mereka merasa sedang berusaha kabur dari escape room buatan negara. @dimas
