Tabooo.id: Nasional – Hujan belum benar-benar reda sejak akhir November ketika kabar banjir dan longsor dari Sumatera terus masuk seperti notifikasi yang tak berhenti. Dari Sumatera Utara hingga Aceh, tanah yang basah mulai patah, rumah-rumah hanyut, dan ribuan keluarga mengungsi dalam gelap. Di tengah kepanikan itu, publik menunggu satu hal keputusan pemerintah pusat. Apakah bencana ini akan dinaikkan menjadi status darurat nasional?
Presiden Prabowo akhirnya muncul di hadapan wartawan saat menghadiri acara di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam. Tetapi jawaban yang keluar justru membuat tanda tanya makin besar.
“Kita terus monitor… kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujarnya.
Kata “monitor” itu terdengar formal, rapi, dan aman tapi tak mampu menutup kegelisahan warga yang kehilangan rumah dan keluarga.
Di Lapangan, Angka Korban Berlari Lebih Cepat dari Koordinasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru 13 kabupaten di Sumut terdampak banjir dan longsor. Di provinsi ini saja, 116 orang meninggal dunia, sementara 42 lainnya masih hilang, kemungkinan tertimbun atau terseret arus.
Di Sumatera Barat, situasinya tak kalah mengerikan. 23 orang meninggal, 12 hilang, dan hampir 4.000 keluarga mengungsi.
Lalu Aceh, yang ruas jalannya banyak terputus dan jembatannya roboh, mencatat 35 orang meninggal, 25 hilang, dan 4.800 keluarga kehilangan tempat tinggal.
Langit Sumatera jelas tidak memberi jeda. Dua fenomena cuaca besar Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B memicu awan konvektif dan hujan ekstrem selama beberapa hari. Namun masyarakat tahu, penyebab bencana bukan hanya di langit, melainkan juga di kaki-kaki gunung dan tepi-tepi sungai yang menipis vegetasinya.
Para Gubernur Bergerak Duluan
Sementara pemerintah pusat memilih berhitung, para gubernur tak punya kemewahan untuk menunggu.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November. Disusul Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 28 November. Gubernur Sumut Bobby Nasution pun mengambil langkah serupa sehari sebelumnya.
Keputusan mereka sama 14 hari status tanggap darurat untuk memulai evakuasi, membuka dapur umum, dan meminjam semua alat berat yang tersedia.
Namun batas kemampuan daerah terlihat jelas logistik cepat habis, jalur distribusi sering terputus, dan tenaga relawan makin kewalahan.
DPR: “Ini Sudah Lewat Kapasitas Daerah”
Melihat eskalasi bencana, desakan datang dari DPR RI. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, secara terang menyebut bahwa kondisi Sumatera sudah tidak bisa ditangani oleh provinsi dan kabupaten saja.
“Ini sudah seharusnya bencana nasional,” ujarnya.
Menurut Marwan, status nasional akan memungkinkan mobilisasi lintas kementerian mulai dari TNI, Basarnas, Kementerian PUPR, hingga Kemenkes tanpa harus melewati birokrasi panjang yang kerap menghambat di hari-hari krisis.
Dalam konteks ini, yang paling diuntungkan dari penetapan status darurat nasional adalah masyarakat itu sendiri. Koordinasi menjadi lebih cepat, anggaran terbuka lebih luas, dan bantuan dapat bergerak tanpa menunggu makalah evaluasi.
Namun selama keputusan itu belum diambil, yang paling dirugikan tentu adalah korban bencana, serta pemerintah daerah yang bekerja dengan sumber daya terbatas.
Masalah Lama yang Tak Pernah Selesai
Di balik lumpur dan derasnya arus, ada persoalan yang lebih berat: kerusakan lingkungan. Prabowo sempat menyinggung hal ini, namun tanpa kebijakan konkret, pernyataan itu sekadar angin yang lewat bersama hujan.
Sumatera adalah pulau yang sejak lama berjuang dengan deforestasi besar-besaran, pembukaan lahan agresif, izin tambang yang luas, hingga pembangunan yang jarang mempertimbangkan daya tahan tanah.
Cuaca ekstrem hanya menekan tombol yang sudah lama siap runtuh.
Menunggu Keputusan yang Tak Boleh Terlambat
Kini publik menunggu apakah pemerintah pusat hanya akan “monitor” atau mengambil langkah lebih tegas. Setiap jam, laporan baru tentang korban dan kerusakan muncul. Setiap malam, para pengungsi tidur dengan rasa takut yang sama hujan mungkin turun lagi.
Jika pemerintah menunda terlalu lama, keputusan yang kelak diambil bisa berubah menjadi pernyataan penyesalan.
Karena dalam bencana, waktu tidak pernah menunggu. Dan masyarakat tahu, yang lebih berbahaya dari siklon tropis adalah kebijakan yang terlalu lama dipertimbangkan. @dimas
