Banjir Aceh Tamiang kembali mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga Sabtu 14/11/2026, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 987 kepala keluarga (KK) atau 2.460 jiwa terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 1.180 jiwa yang berasal dari 601 KK terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi.
Tabooo.id: Aceh – Banjir Aceh Tamiang mulai melanda wilayah tersebut pada Kamis 12/11/2026, setelah hujan berintensitas tinggi menyebabkan Sungai Tamiang meluap. Air kemudian menggenangi 26 desa yang tersebar di delapan kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBA, Bahron Bakti, menyebut Kecamatan Bendahara dan Rantau sebagai wilayah dengan jumlah rumah terendam tertinggi.
“Hingga hari ini, delapan kecamatan terendam di Aceh Tamiang yaitu Kota Kualasimpang, Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway. Dampak terparah tercatat di Kecamatan Rantau dengan 424 rumah terendam dan Kecamatan Bendahara sebanyak 552 rumah,” ujar Bahron, Sabtu 14/11/2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa banjir tidak hanya mengganggu permukiman, tetapi juga memaksa ribuan warga meninggalkan tempat tinggal mereka dalam waktu singkat.
Banjir Aceh Tamiang: Jalan Terputus, Tanggul Jebol, Aktivitas Warga Terganggu
Dampak banjir meluas hingga infrastruktur dan akses transportasi. Jalan penghubung Seruway–Rantau terputus sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Kondisi semakin serius setelah tanggul penahan banjir di Gampong Raja, Kecamatan Bendahara, dilaporkan jebol.
Ketinggian air di sejumlah wilayah masih berkisar 30–120 sentimeter. Di Kecamatan Tenggulun, genangan mencapai satu meter sehingga kendaraan belum bisa melintasi sejumlah jalan desa. Sementara itu, wilayah Seruway mencatat ketinggian air sekitar 60 sentimeter.
Banjir juga merendam jalan nasional, perkebunan, dan lahan pertanian. Kondisi ini berpotensi mengganggu distribusi barang, aktivitas perdagangan, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Bahron menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Bantuan terus didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Meski sebagian desa terendam sudah mulai surut banjirnya, namun mayoritas desa masih terendam banjir,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses penanganan masih berlangsung. Namun, surutnya air di sebagian wilayah belum berarti kondisi darurat telah berakhir.
Delapan Kecamatan dan 26 Desa Terdampak
Berdasarkan data yang disampaikan BPBA, banjir menyebar ke delapan kecamatan dengan rincian wilayah sebagai berikut:
| Kecamatan | Desa/kampung terdampak |
|---|---|
| Karang Baru | Sukajadi, Simpang Empat, Kebun Tanah Terban |
| Bendahara | Lubuk Batil, Marlempang, Balai, Mesjid Sungai Iyu, Lambung Blang, Rantau Pakam, Tanjung Lipat I |
| Rantau | Alur Manis, Alur Cucur, Landuh, Perkebunan Rantau |
| Tenggulun | Kampung Tenggulun, Selamat |
| Kejuruan Muda | Bukit Rata, Alur Selebu, Sungai Liput |
| Kota Kuala Simpang | Kampung Perdamaian, Kampung Kota Kuala Simpang |
| Bandar Pusaka | Pengidam, Babo, Serba |
| Seruway | Paya Udang, Padang Langgis |
Wilayah Bendahara mencatat 552 rumah terendam, sedangkan Rantau mencapai 424 rumah. Kedua kecamatan tersebut menjadi titik dengan jumlah rumah terdampak tertinggi berdasarkan laporan BPBA.
Warga Khawatir Banjir Kembali Berulang
Banjir kali ini juga mengingatkan masyarakat pada pengalaman banjir sebelumnya. ANTARA melaporkan kekhawatiran warga terhadap kemungkinan terulangnya bencana serupa.
Asnita (63), warga Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, mengungkapkan kekhawatirannya saat banjir kembali datang.
“Kami tadi malam mengangkat barang-barang ke atas karena takut banjir seperti tahun lalu,” kata Asnita, Jumat 13/11/2026.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa banjir bukan sekadar persoalan genangan sementara. Pengalaman bencana sebelumnya membentuk kewaspadaan sekaligus kecemasan masyarakat ketika hujan deras kembali mengguyur wilayah mereka.
Penanganan Darurat dan Persoalan Infrastruktur
BPBA menyebut pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Namun, penanganan banjir tidak cukup berhenti pada distribusi logistik dan evakuasi.
Ada tiga persoalan yang membutuhkan perhatian dalam penanganan bencana ini:
1. Keselamatan pengungsi. Sebanyak 1.180 jiwa membutuhkan tempat pengungsian yang aman, kebutuhan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.
2. Pemulihan infrastruktur. Putusnya akses Seruway–Rantau dan jebolnya tanggul Gampong Raja membutuhkan penanganan teknis agar mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok kembali berjalan.
3. Perlindungan ekonomi masyarakat. Genangan yang merendam perkebunan, persawahan, dan jalan nasional berpotensi menghambat kegiatan produksi serta perdagangan lokal.
BNPB dalam laporan situasi 13/11/2026 juga mencatat banjir di Aceh Tamiang dan menyebut kebutuhan mendesak berupa logistik makanan siap saji pada titik terdampak awal di Desa Perdamaian.
Banjir Tidak Berhenti pada Persoalan Hujan
Dalam perspektif pemberitaan, penyebab langsung banjir kali ini adalah hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai. Namun, fakta tanggul jebol dan akses transportasi terputus menunjukkan bahwa penanganan bencana juga harus memperhatikan kesiapan infrastruktur serta kapasitas mitigasi daerah.
Catatan ini bukan kesimpulan bahwa kerusakan tanggul menjadi penyebab utama seluruh banjir. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kondisi tanggul, kapasitas aliran sungai, sistem drainase, dan faktor lain yang memperbesar genangan.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pemerintah memastikan infrastruktur pengendali banjir mampu menghadapi curah hujan tinggi, terutama di wilayah yang berulang kali mengalami genangan.
Bagi masyarakat, keberhasilan penanganan bencana bukan hanya diukur dari seberapa cepat bantuan tiba. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa rumah, jalan, lahan pertanian, dan sumber penghidupan tidak terus-menerus berada dalam ancaman banjir.
Air mungkin surut dalam beberapa hari. Namun, pekerjaan pemerintah untuk mengurangi risiko banjir tidak boleh ikut surut setelah keadaan kembali normal. @teguh
