11 Polisi Diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat ricuh di Yogyakarta. Publik menunggu hasil pemeriksaan dan kejelasan pertanggungjawaban aparat.
Tabooo.id: Yogyakarta – Sebanyak 11 personel Polda DIY menjalani pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi demonstrasi yang berujung bentrokan di Yogyakarta. Namun, pemeriksaan tersebut belum menjawab pertanyaan utama: apakah proses ini benar-benar mengungkap pelanggaran aparat atau berhenti sebagai pemeriksaan internal semata?
Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi mengatakan, pemeriksaan terhadap 11 personel masih berlangsung. Penyidik internal juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah anggota yang dimintai keterangan.
“Sampai saat ini pun kita masih berproses terus,” kata Satya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Satya, Bidpropam tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat. Tim juga menelaah rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian serta informasi dan rekaman yang beredar di media sosial.
Bahan-bahan tersebut digunakan untuk menelusuri dugaan keterlibatan personel lain dalam tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan kepolisian. Satya memastikan pemeriksaan masih akan berlanjut.
Meski demikian, Bidpropam belum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun disiplin. Hasil pendalaman nantinya akan dibahas melalui gelar perkara sebelum menentukan langkah berikutnya.
Pemeriksaan Belum Menjawab Siapa yang Bertanggung Jawab
Angka 11 personel yang diperiksa memang menunjukkan adanya proses pemeriksaan internal. Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk menjelaskan sejauh mana dugaan pelanggaran telah diusut.
Ada sejumlah hal yang masih perlu dijelaskan kepada publik. Apakah 11 personel tersebut hanya dimintai keterangan sebagai saksi, atau terdapat anggota yang diduga melakukan pelanggaran secara langsung?
Pertanyaan berikutnya menyangkut penggunaan bukti. Apakah rekaman CCTV dan dokumentasi warga telah dipetakan untuk mengidentifikasi tindakan masing-masing personel di lapangan?
Kejelasan ini penting karena pengamanan demonstrasi melibatkan banyak anggota dengan tugas dan kewenangan berbeda. Pemeriksaan yang tidak menjelaskan peran setiap personel berisiko menyisakan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab.
Di sisi lain, proses pemeriksaan juga tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh anggota yang diperiksa melakukan pelanggaran. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bentrokan dan Pertanyaan tentang Penggunaan Kekuatan
Pengamanan aksi demonstrasi di Yogyakarta sebelumnya diwarnai bentrokan antara aparat dan massa. Dalam peristiwa tersebut, aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
Sejumlah demonstran dilaporkan dikejar dan diamankan. Beberapa di antaranya juga terlihat dalam kondisi tangan terborgol.
Dampak pengamanan tidak hanya dirasakan peserta aksi. Sejumlah laporan juga menyebut jurnalis, pendamping hukum, dan tenaga medis turut terdampak maupun diamankan.
Polda DIY sebelumnya menyebut telah mengamankan 106 orang dalam rangkaian peristiwa tersebut. Sebanyak 94 orang diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum, sedangkan 12 orang lainnya masih memerlukan pendalaman terkait status dan keterlibatannya.
Namun, penanganan terhadap massa dan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian merupakan dua proses yang berbeda. Dugaan pelanggaran oleh demonstran tidak menghapus kewajiban aparat untuk menjalankan pengamanan sesuai aturan.
Sebaliknya, dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian juga harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif. Kedua proses tersebut perlu berjalan tanpa saling meniadakan.
Publik Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Angka Pemeriksaan
Pemeriksaan internal akan kehilangan makna jika hasilnya tidak memberikan kejelasan mengenai tindakan yang dipersoalkan, pihak yang bertanggung jawab, dan konsekuensi atas pelanggaran yang terbukti.
Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam proses pengusutan. Publik perlu mengetahui perkembangan pemeriksaan, dasar penilaian, serta keputusan yang diambil setelah gelar perkara.
Jika ditemukan pelanggaran, mekanisme etik maupun disiplin harus berjalan sesuai ketentuan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, alasan dan dasar kesimpulannya juga perlu dijelaskan secara terang.
Sampai saat ini, Bidpropam Polda DIY masih memeriksa 11 personel dan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota lainnya. Belum ada keputusan akhir mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Sebelas personel telah diperiksa. Namun, ukuran akuntabilitas bukan terletak pada berapa banyak anggota yang dipanggil, melainkan pada sejauh mana pemeriksaan mampu mengungkap fakta dan memastikan pertanggungjawaban.
Publik kini menunggu jawaban yang lebih konkret: apa yang sebenarnya terjadi selama pengamanan, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan di lapangan, dan apakah dugaan pelanggaran akan berujung pada konsekuensi yang jelas. @dimas
