Geng Solo di Persimpangan, pengaruh politik Jokowi tanpa Istana mulai diuji seiring Prabowo memperkuat kendali kekuasaan dan membangun kemandirian politik.
Tabooo.id – Dalam politik, kekuasaan tidak selalu berakhir ketika seseorang meninggalkan kursi kepresidenan. Namun, pengaruh juga tidak otomatis bertahan hanya karena seseorang pernah memegang kendali negara.
Dua tahun setelah pergantian pemerintahan, peta kekuasaan Indonesia mulai memperlihatkan dinamika baru. Joko Widodo yang sebelumnya menjadi salah satu figur paling menentukan kini menghadapi pertanyaan besar: apakah pengaruh politiknya masih cukup kuat untuk menentukan arah pemerintahan Prabowo Subianto?
Pertanyaan itu semakin menarik ketika sejumlah simpul yang selama ini diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi menghadapi tekanan. Mulai dari kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, persoalan hukum yang menyeret sejumlah figur, hingga perubahan komposisi tokoh di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan runtuhnya kekuatan Jokowi. Namun, rangkaian dinamika itu membuka ruang untuk membaca perubahan hubungan antarelite di pusat kekuasaan.
Sebab, politik bukan sekadar soal siapa mengenal siapa. Politik juga berbicara tentang siapa membutuhkan siapa.
Dari Sekutu Politik Menjadi Dua Pusat Kepentingan
Kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik yang terbentuk menjelang pemilu. Jokowi menjadi salah satu figur penting dalam lanskap tersebut.
Prabowo memperoleh dukungan politik dari presiden sebelumnya. Sebaliknya, Jokowi memiliki representasi politik melalui Gibran yang menduduki kursi wakil presiden.
Hubungan ini mempertemukan dua kepentingan. Prabowo membutuhkan konsolidasi dukungan, sedangkan Jokowi memiliki kepentingan menjaga kesinambungan pengaruh setelah meninggalkan Istana.
Namun, kesepakatan politik tidak pernah menjadi kontrak ketergantungan seumur hidup.
Ketika Prabowo mulai menjalankan pemerintahan, ia memperoleh sumber legitimasi sendiri. Kemenangan elektoral, kendali kabinet, hubungan dengan partai koalisi, dan kewenangan presiden memberinya instrumen politik yang semakin mandiri.
Di titik ini, hubungan keduanya berpotensi mengalami perubahan.
Prabowo tidak lagi hanya tampil sebagai penerus pemerintahan sebelumnya. Ia memiliki ruang untuk menentukan prioritas, menyusun kebijakan, dan membangun kekuatan politik berdasarkan kepentingannya sendiri.
Sementara itu, Jokowi menghadapi tantangan berbeda. Bagaimana mempertahankan pengaruh ketika jabatan yang menjadi penghubung dengan pemerintahan baru justru menghadapi tekanan?
Gibran: Aset Politik atau Beban Negosiasi?
Selama ini, posisi Gibran sebagai wakil presiden menjadi salah satu representasi paling konkret pengaruh politik keluarga Jokowi.
Jabatan tersebut memberikan akses institusional yang tidak dimiliki jaringan relawan maupun loyalis di luar pemerintahan.
Karena itu, setiap persoalan yang menyentuh posisi Gibran mempunyai konsekuensi politik lebih luas. Isunya tidak berhenti pada individu, tetapi juga menyentuh hubungan kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024.
Jika dinamika tersebut benar-benar berkembang, persoalannya bukan hanya bagaimana Gibran mempertahankan jabatan. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana Prabowo akan merespons situasi tersebut.
Apakah ia tetap mempertahankan kompromi politik lama? Atau justru memilih konsolidasi pemerintahan dengan konfigurasi yang lebih mandiri?
Di sinilah posisi Gibran menjadi rumit.
Sebab, figur yang semula menjadi jembatan kepentingan politik bisa berubah menjadi persoalan negosiasi apabila biaya politik untuk mempertahankannya semakin besar.
Namun, pengunduran diri juga bukan perkara sederhana. Konstitusi mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Artinya, perubahan posisi wakil presiden tetap harus mengikuti prosedur konstitusional. Selain itu, pengunduran diri tidak otomatis menghapus persoalan hukum atau kontroversi yang mungkin masih berjalan.
Ketika Lingkaran Lama Mulai Berubah
Dinamika lain muncul melalui persoalan hukum yang disebut menyeret sejumlah figur di sekitar pemerintahan sebelumnya.
Bahan awal juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh negara. Sejumlah perwira tinggi kepolisian disebut terseret dalam penyidikan tersebut.
Jika perkembangan itu benar, kasus tersebut memiliki dimensi politik yang tidak sederhana. Persoalannya menyentuh keamanan presiden, loyalitas aparat, dan hubungan antarelite.
Namun, satu hal harus ditegaskan: kedekatan seseorang dengan lingkaran Jokowi tidak otomatis membuktikan keterlibatan Jokowi dalam perkara hukum.
PSI selama ini memiliki kedekatan politik dengan keluarga Jokowi. Meski tidak mempunyai kekuatan besar di parlemen, partai tersebut menjadi salah satu ruang penting bagi artikulasi politik generasi muda dan jaringan pendukung Jokowi.
Jika sejumlah tokohnya benar-benar menjauh, perubahan tersebut layak dibaca sebagai dinamika loyalitas politik.
Sebab, loyalitas dalam politik sering kali bertahan selama kepentingan masih bertemu. Ketika konfigurasi berubah, arah dukungan pun bisa bergeser.
Popularitas Tidak Selalu Berarti Kekuasaan
Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam membaca politik Indonesia: popularitas dianggap sama dengan kekuasaan.
Padahal, keduanya berbeda.
Jokowi mungkin masih memiliki popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite, dan pengaruh sosial yang luas. Namun, semua itu tidak otomatis memberinya kemampuan menentukan keputusan pemerintahan.
Sosiolog Richard M. Emerson melalui teori Power-Dependence Relations menjelaskan bahwa kekuasaan terbentuk dari hubungan saling ketergantungan.
Seseorang memiliki daya tawar ketika pihak lain membutuhkan sumber daya yang dikuasainya.
Sebaliknya, daya tawar akan menyusut ketika pihak lain memiliki alternatif yang lebih banyak.
Kerangka ini relevan untuk membaca hubungan Prabowo dan Jokowi.
Pada 2024, dukungan politik Jokowi mempunyai nilai strategis bagi Prabowo. Namun, setelah memperoleh mandat elektoral dan mengonsolidasikan pemerintahan, Prabowo memiliki sumber kekuatan yang lebih mandiri.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap pendahulunya berpotensi berkurang.
Prabowo juga tidak harus terus mempertahankan seluruh kompromi politik yang terbentuk sebelum dirinya menjabat.
Sementara itu, Jokowi harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruh tanpa akses institusional mempunyai batas.
Republik Bukan Warisan Keluarga
Tetapi, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan siapa yang menang dan siapa yang kehilangan pengaruh.
Ada persoalan lebih mendasar yang perlu dibicarakan: sampai sejauh mana keluarga boleh menjadi bagian dari proyek kekuasaan?
Dalam demokrasi, setiap warga negara memang mempunyai hak untuk berpolitik. Anak seorang presiden juga mempunyai hak yang sama untuk berkompetisi dan menduduki jabatan publik.
Namun, hak tersebut harus berjalan melalui prosedur yang sah, kompetisi yang adil, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Jabatan publik bukan warisan keluarga. Negara juga bukan ruang untuk memastikan ambisi politik seseorang tetap hidup melalui generasi berikutnya.
Di sinilah kita perlu membedakan dukungan orang tua dengan pengarahan masa depan anak.
Orang tua berhak memberikan pendidikan, dukungan, dan kesempatan. Namun, anak juga mempunyai hak menentukan jalan hidupnya sendiri.
Pemikiran John Stuart Mill dalam On Liberty mengingatkan pentingnya kebebasan individu menentukan arah kehidupannya tanpa dominasi yang tidak semestinya.
Prinsip itu berlaku bagi siapa pun, termasuk anak-anak yang lahir dari keluarga dengan kekuasaan politik besar.
Kekuasaan Harus Berakhir di Tangan Institusi
Pada akhirnya, menyusut atau bertahannya pengaruh Jokowi bukan satu-satunya ukuran kesehatan demokrasi Indonesia.
Yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintahan berjalan berdasarkan institusi atau justru bergantung pada kompromi personal antarelite.
Prabowo berhak membangun pemerintahan berdasarkan mandat konstitusionalnya. Jokowi juga berhak tetap berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai warga negara.
Namun, tidak ada mantan presiden yang mempunyai hak istimewa untuk terus mengendalikan pemerintahan penerusnya.
Begitu pula, tidak ada presiden yang boleh menggunakan kekuasaan tanpa pengawasan publik.
Masalahnya bukan Jokowi masih kuat atau sudah melemah. Masalahnya, apakah republik ini sudah cukup dewasa untuk memisahkan kepentingan negara dari ambisi keluarga dan kepentingan elite?
Sebab, demokrasi bukan tentang siapa yang mewariskan kekuasaan kepada siapa. Demokrasi adalah tentang bagaimana rakyat memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan mereka. @dimas
