Banjir Pidie Jaya Meluas ke 48 gampong di lima kecamatan. Sebanyak 8.608 keluarga terdampak, sementara tanggul darurat kembali jebol akibat luapan sungai.
Tabooo.id: Aceh – Banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Air terus menjangkau permukiman warga setelah hujan lebat meningkatkan debit sejumlah sungai. Hingga Kamis (12/11/2026), sedikitnya 8.608 keluarga terdampak.
Bencana yang mulai terjadi pada Minggu (8/11/2026) malam itu memperlihatkan persoalan yang lebih luas. Bukan hanya hujan deras, tetapi juga kerentanan infrastruktur pengendali banjir yang belum sepenuhnya pulih.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan hujan dengan intensitas tinggi memicu peningkatan debit air sejumlah sungai.
“Kondisi banjir terus meluas dari sebelumnya 39 desa atau gampong, kini menjadi 48 gampong yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya,” kata Okta Handipa, Kamis (12/11/2026), dikutip dari Antara.
Air sungai kemudian meluap dan memasuki kawasan permukiman. Ketinggian genangan bervariasi, mulai 20 sentimeter hingga mencapai 150 sentimeter.
Sejumlah sungai yang meluap meliputi Krueng Meureudu, Krueng Jeulanga, Krueng Putu, dan Krueng Pante Raja. Luapan dari aliran sungai tersebut memperbesar cakupan wilayah terdampak.
Tanggul Jebol, Kerentanan Lama Kembali Terbuka
Di balik meluasnya genangan, terdapat persoalan infrastruktur yang menambah berat situasi.
Beberapa tanggul darurat yang dibangun setelah bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 dilaporkan kembali jebol.
Kerusakan tersebut membuat air lebih mudah melimpas menuju permukiman dan kawasan sekitarnya. Artinya, persoalan banjir kali ini tidak berhenti pada tingginya curah hujan.
Infrastruktur yang seharusnya membantu menahan aliran air justru kembali menunjukkan kerentanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan tanggul darurat dalam menghadapi hujan berintensitas tinggi.
Namun, penyebab teknis jebolnya tanggul maupun tingkat kerusakannya belum dijelaskan secara terperinci oleh BPBD.
Lima Kecamatan Berada dalam Kepungan Banjir
Berdasarkan pendataan BPBD Pidie Jaya, banjir telah menjangkau lima kecamatan.
Kecamatan Meurah Dua mencatat tujuh gampong dengan 1.324 keluarga terdampak. Sementara itu, Kecamatan Meureudu mencatat lima gampong dengan 2.356 keluarga terdampak.
Dampak lebih luas tercatat di Kecamatan Ulim. Sebanyak 15 gampong dengan 2.695 keluarga masuk dalam pendataan terdampak.
Di Kecamatan Bandar Dua, banjir merendam 12 gampong dan berdampak terhadap 2.233 keluarga. Adapun Kecamatan Panteraja mencatat delapan gampong terdampak, tetapi jumlah keluarga masih dalam pendataan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa banjir bukan lagi persoalan satu kawasan. Sebarannya telah melintasi lima kecamatan dengan ribuan keluarga menghadapi dampak langsung.
Bukan Hanya Rumah, Aktivitas Warga Ikut Terganggu
Dampak banjir juga merembet ke fasilitas publik dan aktivitas masyarakat.
Okta menyebut banjir merusak sejumlah fasilitas umum, jaringan jalan, jembatan lingkungan, serta saluran drainase.
Selain itu, genangan mengganggu jaringan air bersih di dua kecamatan. Air juga merendam persawahan milik masyarakat.
Kerusakan tersebut membuat persoalan warga tidak berhenti ketika air mulai surut. Akses jalan, ketersediaan air bersih, dan kondisi lahan pertanian menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan berikutnya.
Bagi keluarga terdampak, banjir berarti menghadapi lebih dari sekadar genangan. Mereka juga harus menghadapi gangguan terhadap kebutuhan dasar dan aktivitas sehari-hari.
Penanganan Darurat Berjalan, Pemulihan Menjadi Tantangan
BPBD Pidie Jaya kini berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Aceh, serta sejumlah instansi terkait untuk menangani dampak bencana.
Pemerintah juga mengerahkan alat berat menuju lokasi tanggul yang membutuhkan penanganan. Petugas turut membersihkan ruas jalan yang tertutup lumpur.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah daerah menyalurkan bantuan makanan kepada masyarakat terdampak.
“Alat berat juga sudah dikerahkan ke lokasi tanggul yang membutuhkan penanganan serta pembersihan ruas jalan yang berlumpur. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan makanan kepada masyarakat terdampak banjir,” kata Okta.
Namun, penanganan darurat bukan satu-satunya pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemerintah juga perlu memastikan perbaikan tanggul dan infrastruktur mampu mengurangi risiko banjir berulang.
Banjir Pidie Jaya memperlihatkan bahwa bencana tidak selalu berhenti ketika hujan reda. Kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan dasar, dan ancaman terhadap mata pencaharian bisa memperpanjang beban masyarakat.
Sebab, bagi warga, persoalannya bukan sekadar kapan air surut. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah setelah banjir berlalu, mereka benar-benar mendapatkan perlindungan dari ancaman yang sama. @dimas
