Surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Prabowo. Bagaimana kelanjutan perjuangan Gibran di PTUN dan rencana PK ke MA?
Tabooo.id – Surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Namun, di tengah langkah politik tersebut, Gibran justru menyatakan masih ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Dua perkembangan ini menghadirkan pertanyaan yang belum terjawab: apakah pengunduran diri akan mengakhiri polemik yang membayangi Gibran, atau justru membuka babak baru dalam pertarungan hukum di pengadilan?
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar penyerahan surat tersebut. Gibran disebut menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Pernyataan Gibran setelah pertemuan itu memperlihatkan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta berarti ia menghentikan upaya hukum. Ia mengaku mendapat saran dari Prabowo agar tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Dengan demikian, ada dua agenda yang berjalan beriringan: penyerahan surat pengunduran diri dan rencana melanjutkan perlawanan hukum atas persoalan dokumen pendidikan.
Putusan MA Menjadi Pangkal Persoalan
Rencana Gibran untuk tetap fight muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan tidak sah dan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Surat tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari sekolah dengan kurikulum luar negeri ke jenjang pendidikan menengah di Indonesia.
MA juga memerintahkan pejabat kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan. Dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dinilai tidak cukup membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Putusan tersebut menempatkan pemerintah pada kewajiban untuk menindaklanjuti amar pengadilan. Persoalannya bukan lagi sekadar perdebatan mengenai riwayat pendidikan Gibran, tetapi juga keabsahan keputusan administrasi yang diterbitkan pejabat negara.
Di titik inilah rencana Gibran menghadirkan dokumen dari SD hingga S-1 perlu diuji relevansinya. Dokumen pendidikan dapat menjelaskan riwayat akademik seseorang, tetapi tidak otomatis menjawab apakah pejabat pemerintah telah menerbitkan surat penyetaraan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
PTUN Masih Menyisakan Perkara Mercy Sihombing
Salah satu jalur yang kemungkinan menjadi ruang perjuangan Gibran adalah perkara gugatan Mercy Sihombing di PTUN Jakarta.
Perkara tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Kuasa hukum Mercy, Denny Indrayana, sebelumnya menyatakan hendak mencabut gugatan setelah muncul perkembangan putusan MK dan MA.
Namun, majelis hakim tidak menerima permohonan pencabutan tersebut setelah pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyampaikan keberatan.
Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi memastikan persidangan tetap berjalan. Agenda lanjutan pada Kamis (12/11/2026) dijadwalkan untuk pemeriksaan tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat.
Perkembangan ini membuka kemungkinan perkara Mercy kembali menjadi perhatian setelah Gibran menyatakan akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.
Denny Indrayana pun mempertimbangkan untuk kembali menghadiri persidangan. Ia menyebut rencana Gibran kemungkinan berkaitan dengan perkara Mercy yang sebelumnya hendak dicabut.
Namun, Denny menilai langkah tersebut bermasalah apabila digunakan untuk melawan konsekuensi putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, putusan kasasi MA harus dihormati dan dilaksanakan. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kewajiban pencabutan surat penyetaraan hanya karena muncul rencana pembuktian melalui perkara lain.
Persoalan yang harus dijawab majelis hakim adalah apakah gugatan yang masih berjalan memiliki objek dan dasar hukum yang memungkinkan pemeriksaan dilanjutkan setelah MA memutus perkara Subhan Palal.
Perkara Mercy dan perkara Subhan memang tidak boleh dianggap identik tanpa memeriksa objek sengketa serta kedudukan para pihak. Namun, putusan MA tetap menjadi fakta hukum yang harus diperhitungkan dalam pemeriksaan perkara berikutnya.
PK ke MA: Gibran Punya Kedudukan Hukum?
Selain PTUN, Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan MA.
Rencana ini menghadapi persoalan mendasar mengenai siapa yang berhak mengajukan PK.
Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan PK dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau kuasa yang diberi kewenangan.
Dalam perkara Subhan Palal, pihak yang berperkara adalah Subhan sebagai penggugat dan pejabat kementerian sebagai tergugat. Gibran bukan pihak yang mengajukan gugatan maupun tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan, menjelaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK secara pribadi terhadap putusan tersebut.
Menurut Yoppy, kepentingan Gibran terhadap surat penyetaraan yang dibatalkan tidak otomatis memberinya hak untuk mengajukan PK atas perkara yang tidak melibatkan dirinya sebagai pihak.
Persoalan berikutnya menyangkut kemungkinan kementerian mengajukan PK.
Meski pejabat kementerian merupakan pihak tergugat dalam perkara Subhan, kewenangan badan atau pejabat pemerintahan untuk mengajukan PK juga menghadapi pembatasan berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024.
Yoppy menilai putusan MK tersebut menjadi salah satu dasar yang membatasi ruang kementerian untuk mengajukan PK dalam perkara tata usaha negara.
Dengan demikian, rencana Gibran menghadirkan dokumen pendidikan dan berkoordinasi dengan kementerian belum otomatis membuka jalan bagi PK. Ada dua pertanyaan yang harus dijawab: siapa yang memiliki kedudukan hukum dan apakah alasan PK memenuhi ketentuan yang berlaku.
PK sendiri merupakan upaya hukum luar biasa. Mekanisme ini tidak dapat digunakan sekadar untuk mengulang pemeriksaan atau menyampaikan ketidakpuasan terhadap putusan kasasi.
Pemerintah Berbeda Keterangan soal Rencana Fight
Pernyataan Gibran mengenai saran Prabowo untuk tetap berjuang di pengadilan juga mendapat tanggapan berbeda dari lingkungan pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, menyanggah keterangan Gibran mengenai saran Presiden untuk melanjutkan proses hukum di PTUN.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menekankan pentingnya menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Denny Indrayana juga menilai rencana Gibran untuk melanjutkan perkara Mercy dan mengajukan PK perlu dikritisi dari sisi hukum acara dan kedudukan para pihak.
Perbedaan keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut langkah Gibran, tetapi juga bagaimana pemerintah memandang kewajiban melaksanakan putusan MA.
Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh upaya hukum yang tersedia. Di sisi lain, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Surat Mundur Bukan Akhir Pertarungan Hukum
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo menjadi perkembangan politik yang besar. Namun, persoalan hukum yang melatarbelakanginya belum otomatis berakhir.
Status pengunduran diri juga masih harus mengikuti mekanisme konstitusional dan kelembagaan. Penyerahan surat kepada Presiden tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh tahapan pengakhiran jabatan wakil presiden.
Sementara itu, rencana fight di PTUN dan PK ke MA menghadapi persoalan hukum yang berbeda. Perkara Mercy masih menyisakan agenda persidangan, sedangkan rencana PK terhadap putusan Subhan terbentur pertanyaan mengenai kedudukan hukum Gibran dan kewenangan kementerian.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu kepastian mengenai nasib kursi wakil presiden. Publik juga menunggu apakah seluruh pihak akan menghormati putusan pengadilan dan menjelaskan dasar hukum dari setiap langkah yang ditempuh.
Gibran boleh memilih mundur dari jabatan, tetapi pengunduran diri tidak menghapus kewajiban negara untuk menjalankan putusan pengadilan. Dan jika ia tetap ingin bertarung, jalur hukum yang ditempuh harus memiliki dasar, bukan sekadar keinginan untuk membuktikan diri. @dimas
