Industri pers Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin serius. Dewan Pers mengungkapkan, platform digital menguasai sekitar 80 persen belanja iklan digital. Sementara itu, lebih dari 50.000 perusahaan pers harus memperebutkan 20 persen sisanya.
Tabooo.id: Jakarta – Ketimpangan tersebut bukan sekadar persoalan pembagian pendapatan. Kondisi ini mengancam keberlangsungan industri pers dan perusahaan media, kesejahteraan jurnalis, hingga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Masalah ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 11/11/2026.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, memaparkan ketimpangan distribusi iklan berdasarkan data Wavemaker 2025.
“Secara advertising, Pak, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” kata Dahlan.
Menurutnya, kondisi tersebut sulit menopang keberlanjutan industri media.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam ekonomi digital. Media memproduksi informasi, tetapi platform menguasai sebagian besar jalur distribusi sekaligus menarik porsi terbesar pendapatan iklan. Bagi perusahaan pers, situasi ini membuat biaya produksi jurnalistik semakin sulit tertutupi.
Ketika Angka Bicara dan Industri Pers Terdesak
Persoalan utama industri media bukan semata-mata berkurangnya belanja iklan. Masalahnya terletak pada perubahan arah distribusi uang iklan.
Data Wavemaker yang dipaparkan dalam diskusi Indonesia Digital Conference 2024 memberikan gambaran mengenai pergeseran tersebut.
Managing Director Wavemaker, Amir Suherlan, memperkirakan total belanja iklan Indonesia meningkat dari Rp71,5 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp75 triliun pada 2025.
Namun, hanya sekitar 20 persen yang mengalir kepada publisher. Selebihnya masuk ke platform digital.
Amir menyampaikan penjelasan tersebut dalam diskusi IDC di Jakarta, Kamis 29/08/2024. kompas.com
Artinya, pertumbuhan belanja iklan tidak otomatis memperkuat perusahaan media.
Pengiklan memang mengejar efektivitas, ketepatan target audiens, dan pengukuran performa kampanye. Platform digital menawarkan kemampuan tersebut melalui data pengguna dan sistem periklanan terukur.
Sementara itu, media harus bersaing mendapatkan anggaran dari pasar yang semakin terkonsentrasi.
Inilah paradoks ekonomi digital: belanja iklan tumbuh, tetapi perusahaan yang memproduksi informasi justru kesulitan menikmati pertumbuhannya.
AI Memangkas Traffic, Media Kehilangan Pembaca
Selain ketimpangan iklan, Dewan Pers menyoroti dampak teknologi generative AI sejak November 2022.
Menurut paparan Dahlan, traffic dan page view yang dikirim platform kepada media mengalami penurunan hingga 70 persen.
Perubahan ini berkaitan dengan kebiasaan pengguna mencari informasi.
Sebelumnya, pembaca membuka situs media untuk mendapatkan berita. Kini, sebagian pengguna cukup membaca rangkuman yang muncul di mesin pencari atau layanan berbasis AI. Akibatnya, media menghadapi dua tekanan sekaligus.
Pertama, pengunjung tidak selalu masuk ke situs sumber berita. Kedua, konten jurnalistik dapat menjadi bahan pemrosesan sistem AI tanpa hubungan ekonomi yang sebanding bagi penerbitnya.
Namun, angka penurunan 70 persen tersebut perlu dibaca sesuai konteks paparan Dewan Pers. Angka itu bukan berarti seluruh traffic media nasional turun seragam sebesar 70 persen.
Persoalannya juga bukan sekadar teknologi AI. Transparansi penggunaan konten, atribusi sumber, lisensi, dan pembagian nilai ekonomi menjadi bagian penting dari perdebatan.
Kompensasi Platform: LMK atau Kerja Sama B2B?
Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Pers mendorong penguatan hak ekonomi perusahaan pers melalui pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Dewan Pers menilai hak ekonomi perusahaan pers perlu memiliki kedudukan yang jelas dan tidak tercampur dengan hak cipta individual.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan pentingnya perlindungan ekonomi media. Ia juga mengingatkan bahwa implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 belum berjalan optimal.
Dalam pembahasan mekanisme kompensasi, Dewan Pers mengusulkan dua jalur yang dapat digunakan.
- Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Mekanisme ini memungkinkan pengelolaan dan distribusi hak ekonomi melalui lembaga kolektif.
- Business-to-business (B2B). Perusahaan pers dapat bernegosiasi langsung dengan platform digital melalui perjanjian kerja sama.
Kedua mekanisme tersebut diharapkan memberikan ruang negosiasi yang lebih adil.
Dewan Pers juga menekankan pentingnya standar perusahaan pers yang berhak memperoleh kompensasi. Kriteria yang disampaikan mencakup badan hukum, minimal lima karyawan, pengupahan di atas UMK, serta jaminan kesehatan.
Standar tersebut menjadi upaya memastikan kompensasi mendukung perusahaan pers profesional, bukan sekadar pemilik situs yang mengumpulkan konten.
Namun, mekanisme kompensasi ini masih menjadi usulan dalam pembahasan. Belum tepat jika publik menganggap seluruh skema tersebut sudah berlaku sebagai kewajiban pembayaran baru bagi platform.
Perpres 32/2024: Aturan Ada, Kepatuhan Dipertanyakan
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Peraturan tersebut berlaku sejak 20/08/2024.
Pasal 5 mengatur sejumlah kewajiban platform digital. Di antaranya, mendukung jurnalisme berkualitas, memberikan perlakuan adil kepada perusahaan pers, mendukung pelatihan, serta bekerja sama dengan perusahaan pers terverifikasi.
Sementara itu, Pasal 7 membuka beberapa bentuk kerja sama:
- Lisensi berbayar.
- Bagi hasil pendapatan.
- Berbagi data agregat pengguna berita.
- Bentuk kerja sama lain berdasarkan kesepakatan.
Dengan demikian, regulasi ini sebenarnya telah menyediakan landasan bagi hubungan ekonomi antara platform dan perusahaan pers.
Masalahnya terletak pada pelaksanaan. Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) menilai tingkat kepatuhan platform masih rendah.
Dalam laporan pelaksanaan 2024–2025 yang disampaikan pada Selasa 27/01/2026, Ketua KTP2JB Suprapto menjelaskan bahwa kerja sama dan pelatihan menjadi dua kewajiban yang mulai berjalan. Namun, pelaksanaannya masih sangat minim.
Bahkan, Dewan Pers melalui Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi, Rosarita Niken Widiastuti, menegaskan bahwa rekomendasi komite harus benar-benar dijalankan.
“Laporan ini menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan tanggung jawab perusahaan platform digital terhadap keberlanjutan pers nasional,” ujar Niken pada 27/01/2026. dewanpers.or.id
Artinya, Indonesia tidak kekurangan regulasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut memiliki daya dorong dan pengawasan yang efektif.
Ketika Platform Terlalu Dominan
Dahlan juga mengingatkan risiko ketika platform menggunakan posisi dominannya untuk menghentikan distribusi berita media.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegasnya dalam RDPU, Rabu 11/11/2026.
Pernyataan tersebut menyentuh persoalan yang lebih besar daripada persaingan bisnis.
Jika platform dapat menentukan distribusi informasi tanpa transparansi dan mekanisme perlindungan yang memadai, perusahaan pers menghadapi ketidakpastian serius.
Bukan hanya perusahaan media yang terdampak. Masyarakat juga berpotensi kehilangan keberagaman sumber informasi.
Ketika media profesional kehilangan kemampuan membiayai liputan, investigasi, verifikasi, dan perlindungan jurnalis, kualitas informasi publik ikut terancam.
Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Bisnis Media
Persoalan ini memperlihatkan ketimpangan kekuasaan dalam ekonomi digital.
Perusahaan pers menanggung biaya untuk mencari fakta, mengirim reporter, memverifikasi informasi, membayar jurnalis, dan mempertanggungjawabkan pemberitaan.
Sebaliknya, platform memperoleh nilai ekonomi dari distribusi, perhatian pengguna, serta ekosistem periklanan digital.
Keduanya memang memiliki model bisnis berbeda. Namun, hubungan ekonomi tersebut tidak bisa terus berjalan tanpa keseimbangan tanggung jawab.
Ada tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian:
Pertama, transparansi pembagian nilai ekonomi.
Publik perlu mengetahui bagaimana platform memanfaatkan karya jurnalistik dan bagaimana perusahaan pers mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan tersebut.
Kedua, kepastian perlindungan pekerja media.
PHK bukan sekadar persoalan perusahaan mengurangi biaya operasional. Di baliknya ada jurnalis, editor, fotografer, dan pekerja produksi yang kehilangan penghasilan.
Jika kondisi ini berlanjut, kapasitas media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial juga dapat melemah.
Ketiga, keberanian pemerintah menegakkan regulasi.
Perpres 32/2024 tidak cukup hanya menjadi dokumen kebijakan. Pemerintah dan komite pengawas perlu memastikan kewajiban platform berjalan secara transparan, terukur, dan dapat dievaluasi.
Pada akhirnya, kompensasi bukan berarti platform harus membiayai seluruh industri media tanpa perhitungan. Yang dibutuhkan adalah hubungan ekonomi yang adil, berdasarkan pemanfaatan karya, kontribusi, dan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika Pers Terhimpit, Publik Ikut Kehilangan
Mengapa pembaca harus peduli? Karena berita berkualitas tidak lahir secara gratis. Ada reporter yang turun ke lapangan, editor yang memeriksa fakta, dan perusahaan yang membiayai proses jurnalistik.
Ketika perusahaan pers kehilangan pendapatan, masyarakat berisiko kehilangan akses terhadap informasi yang independen dan terverifikasi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa mendapatkan uang dari iklan digital. Ini tentang siapa yang masih mampu membiayai kebenaran ketika informasi menjadi komoditas ekonomi.
Platform boleh menguasai teknologi. Namun, jangan sampai masa depan informasi publik ikut ditentukan oleh kepentingan algoritma dan perhitungan bisnis semata.
Karena ketika media kehilangan kemampuan bertahan, yang terancam bukan hanya industri pers. Demokrasi juga kehilangan salah satu penjaganya. @teguh
