Kekuasaan tanpa integritas perlahan menggerogoti institusi negara, meruntuhkan kepercayaan publik, dan membuka jalan bagi korupsi yang mengancam masa depan bangsa.
Tabooo.id – Ketika kekuasaan kehilangan integritas, yang terkikis bukan hanya uang negara. Kepercayaan publik, kekuatan institusi, hingga masa depan generasi berikutnya ikut dipertaruhkan.
Ada bangsa yang kalah karena perang. Ada pula yang perlahan kehilangan kekuatannya tanpa harus menghadapi satu pun serangan militer.
Musuhnya justru tumbuh dari dalam: kekuasaan yang kehilangan tanggung jawab, jabatan yang berubah menjadi alat kepentingan, dan korupsi yang menemukan tempat nyaman dalam sistem pemerintahan.
Sejarah mencatat pola tersebut berulang. Sebuah negara bisa memiliki sumber daya melimpah, kekuatan ekonomi, bahkan institusi pemerintahan yang terlihat kokoh. Namun, semua itu tidak menjamin keberlanjutan ketika integritas kepemimpinan mulai runtuh.
Persoalannya bukan sekadar berapa banyak uang yang dicuri. Pertanyaan yang lebih besar ialah berapa banyak masa depan yang ikut hilang ketika kekayaan publik berubah menjadi keuntungan segelintir orang.
Indonesia menghadapi pertanyaan serupa ketika ambisi menjadi negara maju pada 2045 terus digaungkan. Sebab, pembangunan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Negara juga membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga kekuasaan agar tidak berubah menjadi mesin kepentingan pribadi.
Sejarah Tidak Pernah Benar-Benar Diam
Kejatuhan organisasi dan kekuatan besar dalam sejarah memperlihatkan satu pelajaran penting: kekuasaan tanpa pengawasan memiliki potensi menghancurkan dirinya sendiri.
Sementara itu, Kekaisaran Romawi menghadapi persoalan patronase dan penyalahgunaan kekuasaan yang menggerogoti tata kelola pemerintahan.
Dalam konteks kontemporer, Venezuela memperlihatkan bagaimana korupsi, ketergantungan terhadap sumber daya alam, dan pelemahan institusi dapat berjalan beriringan. Kombinasi persoalan tersebut ikut memperpanjang krisis negara.
Ketiga pengalaman itu memiliki konteks sejarah dan politik berbeda. Karena itu, membandingkannya dengan Indonesia tidak berarti menyamakan kondisi setiap negara.
Namun, ada satu pola yang layak diperhatikan: ketika kepentingan penguasa semakin jauh dari kepentingan masyarakat, fondasi negara perlahan kehilangan kekuatannya.
Negara tidak selalu kehilangan kekuatan dalam satu malam. Kadang, kerusakan berlangsung melalui keputusan-keputusan kecil yang terus berulang dan tidak pernah benar-benar dipertanggungjawabkan.
Angka Integritas dan Pekerjaan Rumah Indonesia
Peringatan mengenai integritas kepemimpinan kembali mengemuka dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto di hadapan ratusan guru besar, pakar, dan peserta pendidikan calon pemimpin masa depan Indonesia pada 3 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya integritas kepemimpinan dalam mengelola negara. Pesan itu menempatkan korupsi dan kebocoran kekayaan negara sebagai persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemegang kekuasaan.
Namun, persoalan integritas Indonesia tidak cukup dibaca melalui pidato dan komitmen politik.
Indikator tata kelola menunjukkan pekerjaan rumah yang masih besar.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100. Indonesia berada di peringkat 109 dari 182 negara.
Skor tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Indeks yang diterbitkan Transparency International itu mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan penilaian pakar dan pelaku usaha. Artinya, angka tersebut menggambarkan persepsi terhadap tata kelola, bukan jumlah langsung tindak pidana korupsi.
KPK juga mencatat praktik suap dan pungutan liar masih ditemukan. Pengadaan barang dan jasa pun tetap menjadi salah satu titik rawan.
Dua indikator tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas. Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan membangun persepsi pemerintahan yang bersih. Negara juga harus membenahi praktik penyelenggaraan kekuasaan di dalam institusinya.
Di sinilah persoalannya menjadi serius.
Korupsi tidak selalu muncul dalam bentuk uang yang berpindah tangan secara terang-terangan. Praktik tersebut juga bisa berkembang melalui relasi kepentingan, pengaturan keputusan, dan transaksi kekuasaan yang sulit dijangkau pengawasan.
Ketika Kekuasaan Menjadi Pintu Masuk Rente
Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa sektor yang menguasai sumber daya besar sering menghadapi risiko penyimpangan.
Perizinan, pengadaan barang dan jasa, konsesi sumber daya alam, hingga pengelolaan badan usaha milik negara memiliki karakteristik serupa. Semuanya melibatkan kewenangan dan keputusan yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi besar.
Ketika transparansi terbatas, pengawasan tidak efektif, dan keputusan terkonsentrasi, ruang rente semakin terbuka.
Masalahnya, praktik semacam ini tidak berhenti pada kerugian keuangan negara.
Ketika perusahaan atau kelompok tertentu memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan, kesempatan yang seharusnya terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha lain ikut menyempit.
Akibatnya, persaingan kehilangan keadilan. Kebijakan publik berisiko melayani kepentingan kelompok, bukan kebutuhan masyarakat.
Dalam kondisi seperti itu, korupsi berubah menjadi persoalan struktural.
Ada enam gejala yang perlu diperhatikan: personalisasi negara, pemanfaatan BUMN dan sumber daya alam untuk kepentingan kelompok, pelemahan lembaga pengawas, nepotisme, impunitas, dan krisis legitimasi.
Gejala tersebut tidak otomatis membuktikan Indonesia sedang menuju keruntuhan. Namun, apabila terus terakumulasi, daya tahan institusi negara dapat melemah.
Lebih berbahaya lagi, penyimpangan bisa kehilangan rasa bersalah ketika lingkungan kekuasaan terus membenarkannya.
Ketika loyalitas kepada kelompok lebih penting daripada kepatuhan terhadap hukum, jabatan publik berisiko berubah menjadi perlindungan bagi kepentingan pribadi.
Ketika Kepercayaan Publik Ikut Dicuri
Korupsi sering dibicarakan melalui angka kerugian negara. Padahal, ada kerugian lain yang tidak mudah dihitung dalam laporan keuangan: hilangnya kepercayaan masyarakat.
Bayangkan masyarakat yang membayar pajak, mengikuti aturan, dan berharap memperoleh pelayanan publik yang layak.
Namun, di sisi lain, mereka menghadapi pelayanan yang buruk, akses yang tidak setara, serta kebijakan yang tidak selalu menjawab kebutuhan.
Dalam situasi demikian, masyarakat bukan hanya kehilangan hak atas anggaran yang seharusnya mereka nikmati. Mereka juga kehilangan keyakinan bahwa negara bekerja untuk kepentingan bersama.
Dampaknya bisa menjalar ke berbagai sektor.
Pembangunan pendidikan berisiko kehilangan kualitas ketika anggaran tidak dikelola secara bertanggung jawab. Pelayanan kesehatan dapat terganggu ketika pengadaan tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Begitu pula pembangunan infrastruktur. Proyek yang seharusnya memperbaiki kehidupan warga bisa kehilangan manfaat apabila prosesnya lebih mengutamakan keuntungan daripada kepentingan publik.
Bagi generasi muda, persoalan ini menyentuh masa depan secara langsung.
Indonesia 2045 bukan sekadar target pergantian angka tahun. Di dalamnya terdapat harapan mengenai lapangan kerja, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih adil.
Namun, bagaimana cita-cita tersebut bisa tercapai jika kekayaan negara tidak dikelola dengan integritas?
Pertumbuhan ekonomi mungkin tetap terlihat dalam statistik. Akan tetapi, pertumbuhan tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Negara bisa terlihat semakin kaya, sementara sebagian warganya tetap kesulitan memperoleh kesempatan yang setara.
Tiga Pekerjaan Besar yang Tidak Bisa Ditunda
Pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penangkapan pelaku setelah kerugian terjadi. Negara perlu membenahi sumber persoalannya.
Pertama, keteladanan pemimpin harus memiliki ukuran yang jelas.
Pelaporan harta kekayaan pejabat perlu diverifikasi secara substantif. Pemeriksaan kewajaran gaya hidup dan pengungkapan konflik kepentingan juga harus berjalan.
Selain itu, setiap keputusan strategis yang menggunakan kekayaan negara harus memiliki jejak pertanggungjawaban.
Keteladanan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pemimpin harus bersedia tunduk pada aturan yang sama dengan masyarakat.
Kedua, negara harus mempersempit ruang ekonomi rente.
Transparansi pengadaan, perizinan, konsesi pertambangan, pengelolaan energi, dan transaksi BUMN perlu diperkuat.
Informasi mengenai pemilik manfaat perusahaan, penerima konsesi, nilai kontrak, dan proses pengambilan keputusan harus terbuka terhadap pengawasan.
Pengelolaan aset negara, termasuk melalui Danantara, juga membutuhkan standar keterbukaan, audit independen, dan pertanggungjawaban publik.
Sebab, semakin besar nilai aset yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan yang independen.
Ketiga, penegakan hukum harus mampu menjangkau seluruh lingkar kekuasaan.
Independensi lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi syarat penting. Proses hukum tidak boleh bergantung pada kedekatan politik ataupun kepentingan ekonomi.
Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga perlu diperkuat. Selain itu, pemulihan aset hasil korupsi harus menjadi prioritas.
Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur melalui jumlah orang yang diproses hukum. Negara juga harus memastikan kekayaan publik kembali, pelaku utama bertanggung jawab, dan praktik serupa tidak terus berulang.
Indonesia 2045: Ambisi Besar, Integritas yang Diuji
Sejarah VOC, Romawi, dan Venezuela memberikan pelajaran bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan dan luas wilayahnya.
Institusi yang sehat, kepemimpinan bertanggung jawab, dan hukum yang bekerja menjadi fondasi keberlanjutan.
Indonesia tentu memiliki kondisi yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak membuat Indonesia kebal terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Justru ketika ambisi pembangunan semakin besar, pengawasan terhadap kekuasaan harus semakin kuat.
Di sinilah pesan mengenai integritas kepemimpinan perlu diuji melalui tindakan nyata. Bukan hanya melalui pidato, slogan antikorupsi, atau janji membangun pemerintahan bersih.
Pemimpin yang berintegritas bukan sekadar orang yang meminta bawahannya tidak korupsi. Ia juga harus bersedia membatasi kewenangannya sendiri, membuka keputusan publik untuk diperiksa, dan menerima konsekuensi ketika melakukan kesalahan.
Sebab, kekuasaan tanpa pengawasan pada akhirnya hanya akan melahirkan kekuasaan yang semakin sulit dikoreksi.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun ambisi pembangunan. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana kekayaan tersebut dikelola dan untuk siapa hasilnya dinikmati.
Negara tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu membangun. Negara membutuhkan pemimpin yang tahu batas ketika memegang kekuasaan.
Sebab, kehancuran bangsa tidak selalu dimulai ketika musuh datang dari luar. Terkadang, ia justru bermula ketika orang-orang yang diberi mandat menjaga negara mulai menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi.
Dan ketika itu terjadi, siapa sebenarnya yang sedang membangun masa depan Indonesia: rakyat atau kepentingan mereka yang berkuasa? @dimas
