Kisah Jenderal Hoegeng mengungkap perjalanan seorang Kapolri yang menjaga integritas di tengah tekanan kekuasaan dan memilih hidup sederhana.
Tabooo.id – Ada orang yang mengejar jabatan untuk mendapatkan kekuasaan. Ada pula orang yang justru kehilangan kenyamanan karena mempertahankan prinsip. Jenderal Hoegeng Iman Santoso berada di kelompok kedua.
Namanya melekat dalam sejarah kepolisian Indonesia bukan karena kekayaan, kemewahan, atau panjangnya masa jabatan. Publik mengenal Hoegeng karena sikapnya yang teguh terhadap integritas. Ia pernah memimpin Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tetapi kekuasaan tidak membuatnya mengubah prinsip.
Hoegeng menjabat sebagai Kapolri kelima pada 1968-1971. Masa kepemimpinannya berlangsung di tengah kuatnya pengaruh politik terhadap institusi negara. Dalam situasi seperti itu, ia menghadapi satu persoalan yang tidak sederhana: menjaga hukum tetap berdiri ketika kekuasaan dapat memengaruhi banyak hal.
Ketika hukum berhadapan dengan kekuasaan
Salah satu perkara yang terus melekat dalam kisah Hoegeng ialah kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi. Perkara ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum, terutama ketika penyidik harus berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar.
Laporan historis Tempo berjudul Hoegeng Bukan Dongeng, terbit pada 14 Agustus 2021, mengulas kisah tersebut dan kaitannya dengan perjalanan karier Hoegeng. Catatan ini penting untuk membaca konteks sejarahnya. Namun, kita tetap perlu membedakan laporan mengenai hubungan perkara itu dengan berakhirnya masa jabatan Hoegeng dari kesimpulan hukum yang membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung.
Pada 2 Oktober 1971, Hoegeng mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri. Ia tidak lagi memimpin institusi kepolisian. Peristiwa itu menyisakan pertanyaan yang lebih luas: seberapa besar ruang bagi seorang pejabat untuk mempertahankan prinsip ketika sikapnya berhadapan dengan kepentingan kekuasaan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya relevan bagi sejarah Polri. Sampai hari ini, publik masih menghadapi persoalan serupa ketika menilai hubungan antara hukum, jabatan, dan pengaruh politik.
Setelah seragam, kehidupan berjalan tanpa kemewahan
Banyak orang membayangkan jabatan tinggi sebagai jalan menuju kehidupan mapan. Namun, perjalanan Hoegeng setelah pensiun memperlihatkan gambaran berbeda.
Ia tidak menjalani masa tua dengan kemewahan seorang mantan pejabat tinggi. Hoegeng justru menghadapi keterbatasan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia menekuni sejumlah kegiatan di luar kepolisian.
Ia melukis, menjadi penyiar radio, dan bermusik. Aktivitas tersebut memperlihatkan sisi lain Hoegeng. Di luar seragam dan ruang komando, ia tetap mencari jalan untuk menjalani kehidupan secara mandiri.
Kisah ini menghadirkan kontras yang kuat. Seseorang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam kepolisian, tetapi masa pensiunnya tidak otomatis memberinya kemakmuran. Ia tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk menuntut keistimewaan.
Di titik inilah kisah Hoegeng terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Integritas bukan sekadar ucapan dalam pidato atau slogan di dinding kantor. Integritas terlihat ketika seseorang tetap memegang prinsip, bahkan saat prinsip itu tidak memberinya keuntungan.
Petisi 50 dan keberanian menyampaikan kritik
Perjalanan Hoegeng tidak berhenti setelah ia meninggalkan kepolisian. Pada 5 Mei 1980, ia ikut menandatangani Petisi 50 bersama sejumlah tokoh nasional.
Petisi tersebut menyampaikan kritik terhadap penggunaan kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Para tokoh yang bergabung menyoroti hubungan antara pemerintah, konstitusi, dan kehidupan demokrasi.
Keikutsertaan Hoegeng memperlihatkan bahwa sikap kritisnya tidak berhenti ketika ia melepas jabatan. Ia tetap mengambil posisi dalam persoalan publik. Baginya, tanggung jawab terhadap negara tidak harus berakhir bersama masa tugas di institusi.
Langkah itu juga memperlihatkan bahwa integritas memiliki dimensi lebih luas. Seorang mantan pejabat tidak cukup hanya menjaga rekam jejak pribadi. Ia juga perlu berani menyampaikan kritik ketika melihat persoalan dalam kehidupan bernegara.
Tentu, keberanian menyampaikan kritik tidak otomatis membuat seseorang selalu benar. Namun, demokrasi membutuhkan ruang bagi warga negara untuk menguji kebijakan dan mengingatkan penguasa. Tanpa kritik, kekuasaan berisiko berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Hoegeng dan ukuran seorang pejabat
Hoegeng meninggal pada 15 Juli 2004. Ia meninggalkan perjalanan hidup yang mempertemukan jabatan, prinsip, tekanan, dan kesederhanaan.
Publik kerap mengenangnya sebagai sosok polisi yang jujur. Namun, menempatkan Hoegeng hanya sebagai figur teladan justru berisiko menyederhanakan makna kisahnya. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu yang layak mendapat pujian. Perjalanannya juga menghadirkan pertanyaan bagi institusi yang pernah ia pimpin.
Apakah integritas seorang pejabat cukup bergantung pada karakter pribadi? Ataukah institusi juga harus membangun sistem yang melindungi orang-orang yang berani menegakkan prinsip?
Pertanyaan itu penting karena institusi tidak bisa menggantungkan kepercayaan publik pada satu sosok. Kepolisian membutuhkan sistem pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa itu, figur sejujur apa pun akan menghadapi batas ketika berhadapan dengan struktur yang tidak mendukung integritas.
Kisah Hoegeng juga mengingatkan bahwa jabatan tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Kekuasaan bisa berakhir. Fasilitas bisa hilang. Kehidupan setelah pensiun pun bisa berjalan jauh dari kemewahan.
Namun, seseorang tetap memiliki pilihan untuk menjaga prinsipnya.
Hoegeng memang tidak lagi mengenakan seragam Kapolri setelah 1971. Akan tetapi, perjalanan hidupnya terus menguji cara kita memahami integritas. Sebab, jabatan bisa dicopot, kekuasaan bisa berganti, dan fasilitas negara bisa berakhir.
Tetapi, integritas tidak seharusnya ikut pensiun. @dimas
