Hujan deras mengguyur Aceh Barat dan mendorong dua sungai meluap. Air kemudian memasuki permukiman warga di 12 desa yang tersebar di tiga kecamatan. Namun, persoalan banjir Aceh barat kali ini tidak berhenti pada genangan air.
Tabooo.id – Di Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, arus sungai akibar banjir mengikis badan jalan dan merusak pagar sekolah. Sementara itu, banjir aceh barat membuat warga Napai, Kecamatan Woyla Barat, mulai menghadapi air yang memasuki rumah mereka.
Bencana tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas. Ketika sungai meluap, masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman air. Mereka juga menanggung risiko kerusakan infrastruktur, gangguan mobilitas, serta terhambatnya aktivitas sehari-hari.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar mengapa hujan deras menyebabkan banjir. Kita juga perlu melihat sejauh mana pemerintah menyiapkan wilayah tersebut sebelum bencana datang.
Banjir Aceh Barat: Air Naik, Infrastruktur Diuji
Kecamatan Pante Ceureumen mencatat tujuh desa terdampak, yakni Keutambang, Lawet, Jambak, Puloe Teungoh, Lango, Canggai, dan Sikundo.
Di Kecamatan Sungai Mas, banjir merendam Tungkop, Kajeung, Lancong, dan Geudong. Sementara itu, Napai menjadi desa terdampak di Kecamatan Woyla Barat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat mengerahkan tim gabungan untuk menangani kondisi tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Dharmawan, menjelaskan bahwa hujan deras dan luapan sungai memicu banjir.
Namun, kerusakan infrastruktur memberi gambaran lain tentang besarnya risiko yang masyarakat hadapi. Banjir tidak hanya menggenangi rumah, tetapi juga mengganggu akses penghubung antardesa.
Jembatan gantung yang menghubungkan Kajeung dan Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, bahkan mengalami kerusakan berat. Kerusakan tersebut mengganggu transportasi warga dan memaksa mereka menempuh jalur alternatif sekitar lima kilometer menuju ibu kota kecamatan.
Fakta ini penting karena jembatan tersebut pernah mengalami kerusakan saat banjir pada November 2025. TNI kemudian membantu perbaikannya pada 2026. Kini, banjir kembali merusak akses yang sama.
Riwayat tersebut memunculkan pertanyaan tentang kualitas perbaikan, ketahanan konstruksi, dan evaluasi risiko. Apakah pembangunan sebelumnya sudah mempertimbangkan karakter arus sungai dan potensi banjir berulang?
Sungai Meluap, Risiko Tidak Berdiri Sendiri
Hujan deras memang menjadi pemicu langsung banjir. Akan tetapi, tingkat kerusakan juga berkaitan dengan kondisi wilayah, kualitas infrastruktur, serta kesiapan masyarakat menghadapi bencana.
Di sinilah pemerintah perlu membaca persoalan secara menyeluruh. Pengelolaan daerah aliran sungai, tata ruang, kondisi jembatan, drainase, dan sistem peringatan dini saling memengaruhi tingkat risiko.
Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan atau buruknya tata ruang menjadi penyebab banjir Aceh Barat. Kesimpulan tersebut membutuhkan data tutupan lahan, kajian daerah aliran sungai, serta evaluasi tata ruang setempat.
Meski demikian, pemerintah perlu membuka data tersebut kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sungai, peta kawasan rawan banjir, dan rencana pengurangan risiko di wilayah mereka.
Tanpa informasi yang terbuka, penanganan bencana mudah terjebak pada pola berulang: hujan turun, sungai meluap, warga mengungsi, lalu pemerintah memperbaiki kerusakan.
Pola seperti itu tidak cukup untuk membangun ketahanan wilayah.
Mitigasi Tidak Boleh Menunggu Air Datang
Pada 30/10/2026, Kepala BNPB menandatangani Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027.
BNPB mendorong pemerintah daerah memetakan wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik, memantau cuaca, serta memperkuat sistem peringatan dini. Lembaga tersebut juga meminta pemerintah memeriksa infrastruktur pengendali banjir dan menyiapkan jalur evakuasi.
Arahan itu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus berjalan sebelum bencana terjadi. Pemerintah daerah perlu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi tindakan nyata di setiap wilayah rawan.
Aceh Barat dapat memulai evaluasi dari desa-desa yang kembali terdampak. BPBD perlu memeriksa efektivitas peringatan dini, sementara dinas pekerjaan umum harus menilai ketahanan jalan, jembatan, dan bangunan pengendali banjir.
DPRD juga perlu mengawasi alokasi anggaran mitigasi. Publik perlu mengetahui apakah belanja daerah lebih banyak mengutamakan perbaikan setelah bencana atau pencegahan sebelum bencana.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab itu mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Artinya, pemerintah tidak cukup hadir ketika air sudah memasuki rumah warga. Mereka juga harus memastikan masyarakat memiliki informasi, infrastruktur yang layak, dan jalur penyelamatan yang berfungsi.
Dua Sungai, Satu Pertanyaan tentang Kesiapan
Banjir Aceh Barat memperlihatkan bagaimana satu peristiwa dapat memicu persoalan berlapis. Rumah warga menghadapi genangan, sekolah menanggung kerusakan, dan jembatan kehilangan fungsi penghubung.
Dampaknya juga menyentuh kehidupan sosial dan ekonomi. Ketika akses terputus, warga harus mengubah perjalanan, aktivitas perdagangan terganggu, dan anak-anak berpotensi menghadapi hambatan menuju sekolah.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampak banjir lebih luas daripada sekadar jumlah desa terdampak. Evaluasi juga harus mencakup kerugian warga, gangguan layanan publik, biaya perbaikan, serta waktu pemulihan.
Taboology membaca peristiwa ini melalui tiga lapisan: pemicu, kerentanan, dan tanggung jawab. Hujan deras menjadi pemicu. Kondisi infrastruktur dan kesiapan wilayah menentukan tingkat kerentanan. Sementara itu, pemerintah memegang tanggung jawab untuk mengurangi risiko melalui kebijakan dan tindakan terukur.
Kita tidak sedang mencari pihak untuk disalahkan tanpa bukti. Sebaliknya, publik membutuhkan penjelasan tentang apa yang sudah pemerintah kerjakan dan bagian mana yang masih harus mereka benahi.
Banjir mungkin tidak selalu bisa dicegah. Namun, kerusakan dan korban dapat ditekan ketika pemerintah membangun sistem mitigasi yang serius.
Jangan hanya menghitung berapa desa yang terendam. Hitung juga berapa banyak risiko yang sebenarnya bisa dikurangi sebelum hujan berikutnya datang. @teguh
