Menstruasi datang setiap bulan, tetapi biaya untuk menghadapinya jarang masuk dalam perbincangan tentang mahalnya hidup. Pembalut dan produk menstruasi lainnya menjadi pengeluaran rutin yang tidak bisa begitu saja dihapus dari anggaran. Di Indonesia, biaya tersebut diperkirakan mencapai Rp30.000–Rp70.000 per bulan.
Tabooo.id – Ada pengeluaran yang bisa kamu tunda sampai gajian. Ada pula kebutuhan yang tidak bisa menunggu saldo rekening kembali aman. Bagi perempuan, menstruasi menjadi salah satu pengeluaran rutin yang terus berulang selama bertahun-tahun.
Di Indonesia, biaya produk menstruasi diperkirakan mencapai Rp30.000–Rp70.000 per bulan. Nominalnya mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Namun, bagi perempuan yang harus membagi uang untuk makan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga, pengeluaran ini bisa menjadi persoalan tersendiri.
Pengeluaran Kecil yang Tidak Pernah Benar-Benar Berhenti
Bayangkan seseorang yang baru menerima gaji. Uang itu harus menutup biaya makan, ongkos kerja, tagihan, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari. Di tengah daftar tersebut, ada satu kebutuhan yang terus muncul setiap bulan: produk menstruasi.
Pembalut sekali pakai menjadi pilihan banyak perempuan karena praktis dan mudah ditemukan. Namun, kebutuhan pembelian berulang membuat pengeluarannya terus terakumulasi.
Sebuah penelitian yang membandingkan pengalaman milenial dan Gen Z di Indonesia menemukan bahwa mayoritas responden mengeluarkan Rp15.000–Rp45.000 per bulan untuk produk menstruasi. Sebagian responden lainnya menghabiskan Rp45.001–Rp75.000. Penelitian tersebut melibatkan 334 responden dari kedua generasi. Karena itu, kita perlu membaca hasilnya sesuai karakteristik sampel, bukan menganggapnya mewakili seluruh perempuan Indonesia.
Artinya, biaya menstruasi tidak memiliki satu angka yang berlaku untuk semua orang. Pengeluaran bergantung pada jenis produk, harga, frekuensi penggantian, kebutuhan individu, dan kemampuan membeli.
Meski begitu, satu hal tetap sama yaitu kebutuhan tersebut muncul berulang kali.
Dari Puluhan Ribu Menjadi Jutaan Rupiah
Mari menghitungnya secara sederhana.
Jika seseorang menghabiskan Rp30.000 setiap bulan, pengeluarannya mencapai Rp360.000 dalam setahun. Jika biaya bulanannya Rp70.000, jumlahnya menjadi Rp840.000 setahun.
Dalam lima tahun, pengeluaran itu mencapai Rp1,8 juta–Rp4,2 juta. Dalam sepuluh tahun, jumlahnya menjadi Rp3,6 juta–Rp8,4 juta.
Sekarang, bayangkan pengeluaran tersebut muncul ketika seseorang belum memiliki penghasilan sendiri. Ia masih bersekolah, bergantung pada uang saku orang tua, atau tinggal di rumah tangga yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan dasar.
Dalam situasi seperti itu, puluhan ribu rupiah bisa menentukan pilihan yang tidak seharusnya muncul yaitu membeli produk menstruasi atau menyimpan uang untuk kebutuhan lain.
Masalahnya bukan semata-mata jumlah uang yang keluar. Persoalannya terletak pada ruang gerak finansial yang semakin sempit ketika pendapatan tidak mampu mengikuti kebutuhan.
Ketika Anggaran Terbatas Menentukan Pilihan
Tidak semua perempuan menghadapi biaya menstruasi dengan kondisi ekonomi yang sama.
Perempuan berpenghasilan tetap mungkin dapat memasukkan pembelian pembalut ke dalam anggaran bulanan. Sebaliknya, perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri harus bergantung pada orang tua, pasangan, atau anggota keluarga lainnya.
Kesenjangan ini terlihat dalam data yang GoodStats rangkum dari publikasi UNICEF Indonesia pada 2024. Sebanyak 93% responden muda dalam survei tersebut menyatakan bahwa mereka dapat memperoleh produk menstruasi kapan pun membutuhkannya. Namun, sebagian responden lainnya masih menghadapi hambatan akses, terutama karena keterbatasan uang dan ketergantungan pada orang lain untuk membeli produk tersebut.
Angka itu memperlihatkan dua realitas yang berjalan bersamaan. Banyak perempuan dapat membeli produk menstruasi ketika diperlukan, tetapi akses tersebut belum merata.
Bagi kelompok yang memiliki keterbatasan finansial, masalahnya juga tidak berhenti pada kemampuan membeli satu kemasan. Mereka membutuhkan pasokan yang cukup sepanjang menstruasi, fasilitas sanitasi yang layak, serta akses terhadap informasi kesehatan.
Ketika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, pilihan yang tersedia menjadi semakin terbatas.
Namun, kita perlu berhati-hati. Tidak setiap perempuan berpenghasilan rendah mengalami kesulitan mengakses pembalut, dan tidak setiap kesulitan menstruasi disebabkan oleh harga. Ketersediaan produk, kondisi geografis, fasilitas sanitasi, dan dukungan keluarga juga berperan.
Karena itu, kemiskinan menstruasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat label harga.
Pajak Menambah Pertanyaan tentang Keadilan
Di sinilah perdebatan mengenai pajak pembalut menjadi relevan.
Produk menstruasi di Indonesia dikenai PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak juga pernah membahas hubungan antara PPN produk menstruasi, period poverty, dan kesetaraan gender dalam publikasi edukasinya.
Pengenaan PPN tidak berarti negara memungut pajak khusus karena seseorang mengalami menstruasi. PPN merupakan pajak konsumsi atas barang kena pajak.
Namun, sifat kebutuhan yang berulang membuat dampak ekonominya layak dibahas.
Bagi konsumen dengan pendapatan terbatas, setiap tambahan biaya dapat memengaruhi jumlah uang yang tersisa untuk kebutuhan lain. Sebaliknya, konsumen berpenghasilan lebih tinggi umumnya memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk menyerap pengeluaran tersebut.
Inilah persoalan yang perlu diuji melalui perspektif keadilan fiskal. Tarif yang sama belum tentu menghasilkan beban relatif yang sama bagi setiap kelompok pendapatan.
Meski demikian, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa penghapusan PPN pasti menyelesaikan persoalan biaya menstruasi. Dampaknya bergantung pada besarnya penghematan, perubahan harga di tingkat konsumen, dan akses masyarakat terhadap produk.
Pemerintah perlu menguji apakah pembebasan pajak benar-benar menurunkan harga serta kelompok mana yang paling banyak menerima manfaat.
Sebab, kebijakan yang bertujuan membantu konsumen harus menilai dari hasil yang mereka rasakan, bukan hanya dari perubahan aturan.
Alternatif Murah Tidak Selalu Cocok untuk Semua Orang
Ketika biaya pembalut sekali pakai terasa berat, sebagian orang mempertimbangkan penggunaan kembali seperti pembalut kain atau menstrual cup.
Produk tersebut berpotensi mengurangi frekuensi pembelian dalam jangka panjang. Namun, perbandingan biaya harus memperhitungkan harga awal, masa penggunaan, perawatan, akses air bersih, serta kebutuhan individu.
Pembalut kain, misalnya, membutuhkan proses pencucian dan pengeringan yang memadai. Sementara itu, menstrual cup memerlukan pemahaman tentang penggunaan, pembersihan, dan perawatan yang benar.
Karena itu, setiap orang perlu mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, akses fasilitas, kenyamanan, dan preferensi pribadi sebelum memilih produk menstruasi yang paling sesuai.
Yang tidak boleh terjadi adalah ketika keterbatasan uang memaksa seseorang mengabaikan kebutuhan kebersihan menstruasinya.
Akses terhadap produk yang aman dan layak seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan seseorang memilih produk yang paling murah.
Persoalannya Bukan Cuma Harga Pembalut
Biaya menstruasi memperlihatkan bagaimana kebutuhan biologis dapat berubah menjadi persoalan ekonomi rumah tangga.
Pengeluaran bulanan mungkin terlihat sederhana jika berdiri sendiri. Namun, dampaknya terasa berbeda ketika seseorang harus mengelola pendapatan terbatas, membeli kebutuhan pokok, dan membiayai pendidikan atau transportasi secara bersamaan.
Karena itu, pembahasan mengenai biaya menstruasi perlu bergerak melampaui perdebatan tentang mahal atau murah.
Pemerintah dapat mengevaluasi kemungkinan pemberian perlakuan pajak khusus, subsidi yang lebih terarah, atau distribusi produk menstruasi bagi kelompok rentan. Setiap opsi membutuhkan perhitungan anggaran, mekanisme penyaluran, dan evaluasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sekolah dan fasilitas kesehatan juga dapat berperan melalui penyediaan informasi, fasilitas sanitasi yang layak, serta akses produk menstruasi yang aman.
Tidak ada satu kebijakan yang otomatis menyelesaikan seluruh masalah. Namun, pemerintah dapat merancang intervensi yang saling melengkapi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bukti yang tersedia.
Pada akhirnya, menstruasi bukan pilihan konsumsi yang bisa dihentikan ketika anggaran menipis. Yang bisa berubah adalah cara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah memastikan kebutuhan tersebut tetap terjangkau.
Sebab, persoalannya bukan sekadar berapa uang yang harus dikeluarkan setiap bulan. Persoalannya adalah apakah kondisi ekonomi seseorang menentukan seberapa layak ia bisa memenuhi kebutuhan biologisnya sendiri. @naysa
