Lebih dari ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke Jalan Slamet Riyadi, Solo, Rabu 28/10/2026. Mereka membawa lima tuntutan, mulai dari penanganan karhutla hingga kebebasan sipil. Aksi demo BEM Soloraya yang kedua ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan upaya menjaga persoalan publik agar tidak tenggelam setelah sorotan mereda.
Tabooo.id: Solo – Aliansi dan aksi demo BEM Soloraya mulai berkumpul di Simpang Empat Pasar Pon sekitar pukul 16.30 WIB. Massa mengenakan pakaian gelap, mengangkat salam tiga jari, dan membentuk lingkaran besar hingga menutup akses jalan.
Kondisi tersebut mendorong polisi mengalihkan arus lalu lintas. Sekitar pukul 17.30 WIB, massa bergerak menuju Bundaran Patung Slamet Riyadi atau Simpang Gladak. Mereka kembali berorasi dan menggelar aksi teatrikal sebelum meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB.
Demo BEM Soloraya: Lima Tuntutan, Satu Pesan, Jangan Lupakan
Koordinator lapangan dari ISI Surakarta sekaligus perwakilan BEM Soloraya, Yoga Azka Nugraha, memaparkan lima tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah pusat.
“Ada lima poin utama yang kami tuntutkan kepada pemerintah. Pertama, menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan [karhutla] sebagai bencana nasional. Kedua, mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat sekaligus menurunkan biaya pendidikan yang saat ini dirasakan sangat mahal oleh mahasiswa,” kata Yoga kepada wartawan di sela-sela aksi.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan penyalahgunaan hukum dan memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Mereka juga meminta pemerintah memulihkan kebebasan berpendapat, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Aliansi ini menghimpun mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Sebelas Maret (UNS) dan ISI Surakarta. Mereka melanjutkan aksi sebelumnya di kawasan Tugu Kartasura, Sukoharjo.
Yoga menjelaskan alasan mereka kembali turun ke jalan.
“Aksi kedua ini lebih kepada penguatan untuk menagih janji dan merawat ingatan. Biasanya kalau aksi sudah lewat, isunya dilupakan. Nah, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kita masih belum selesai mengurusi hal-hal seperti ini,” ujarnya.
Ketika Demonstrasi Menjadi Pengingat
Salam tiga jari melambangkan perlawanan terhadap otoritarianisme. Yoga menghubungkan simbol tersebut dengan film The Hunger Games, yang turut memopulerkan simbol perlawanan.
Namun, aksi ini tidak berhenti pada simbol dan orasi. Tuntutan mahasiswa menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat lingkungan, penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan, penegakan hukum, dan ruang demokrasi.
Demonstrasi ini bukan sekadar aksi yang menghambat lalu lintas. Mahasiswa berusaha menjaga isu publik tetap hidup ketika perhatian masyarakat mulai beralih.
Dampaknya menjangkau warga di luar barisan demonstran. Biaya pendidikan menentukan kemampuan keluarga membiayai kuliah. Kebijakan anggaran juga menentukan prioritas pelayanan publik. Sementara itu, kebebasan berpendapat memberi ruang bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah.
Pemerintah Ditagih, Publik Menunggu Jawaban
Lima tuntutan tersebut masih mencerminkan aspirasi demonstran. Bahan yang tersedia belum mencantumkan tanggapan resmi pemerintah pusat, DPR, ataupun kementerian terkait. Karena itu, redaksi belum memiliki dasar untuk menyimpulkan langkah yang akan pemerintah ambil.
Keberhasilan aksi tidak cukup diukur dari jumlah massa atau ramainya jalan. Publik membutuhkan jawaban, keputusan yang jelas, dan tindak lanjut yang bisa mereka periksa.
Pemerintah tidak kekurangan pengingat. Publik menunggu bukti bahwa pengambil kebijakan benar-benar menindaklanjuti tuntutan warga.
Aksi boleh berakhir dan lalu lintas kembali lancar. Namun, lima tuntutan itu masih menunggu jawaban. Jika suara mahasiswa kembali tenggelam, siapa yang akan memastikan pemerintah tetap mengingat janjinya?. @teguh
