Massa Geram menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, mendesak ketegasan pemerintah menangani karhutla dan menetapkan status bencana nasional.
Tabooo.id: Kalimantan Timur – Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026), sekitar pukul 15.00 WITA. Massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur sebagai bencana nasional.
Aksi ini tidak hanya menyoroti karhutla. Massa juga menggugat penanganan reklamasi pascatambang, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga sejumlah program pemerintah. Mereka mengaitkan tuntutan tersebut dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Humas aksi Geram, Candra, menyampaikan kritik melalui slogan yang mencerminkan kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan daerah.
“2 tahun Prabowo-Gibran, Kaltim jadi anak tiri, Kaltim jadi abu di tanahnya sendiri.”
Slogan itu menggambarkan persoalan yang ingin mereka angkat: bagaimana daerah kaya sumber daya alam menghadapi persoalan lingkungan dan layanan dasar yang belum tuntas.
Karhutla Berlarut, Ketegasan Pemerintah Dipertanyakan
Bagi massa Geram, karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Mereka mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani bencana yang terus menjadi perhatian masyarakat.
Ainul, 21 tahun, menilai pemerintah belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Sudah lama kejadian karhutla, tapi belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah,” ujar Ainul dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan itu menunjukkan keresahan warga terhadap penanganan karhutla. Namun, penetapan status bencana nasional membutuhkan penilaian atas skala kejadian, dampak, serta kemampuan pemerintah dalam menangani keadaan darurat.
Karena itu, tuntutan Geram tidak berhenti pada penetapan status. Pemerintah juga perlu menjelaskan langkah penanganan, dasar pengambilan keputusan, dan perkembangan penanganan karhutla kepada publik.
Tanpa penjelasan yang terbuka, masyarakat akan kesulitan menilai apakah kebijakan pemerintah menjawab persoalan di lapangan atau sekadar merespons tekanan sesaat.
Kekayaan Alam Kaltim dan Kesejahteraan yang Dipertanyakan
Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam sektor pertambangan dan industri ekstraktif. Namun, kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin keamanan lingkungan maupun kualitas layanan publik.
Kritik Geram menyentuh persoalan yang lebih luas daripada karhutla. Mereka menyoroti reklamasi pascatambang dan meminta pemerintah mengevaluasi tanggung jawab perusahaan yang diduga membakar lahan.
Tuduhan terhadap perusahaan tersebut perlu diuji melalui penyelidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjelaskan hasil pemeriksaan, termasuk jika menemukan pelanggaran.
Di sisi lain, reklamasi pascatambang menuntut pengawasan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya dan memulihkan lahan sesuai ketentuan.
Di sinilah persoalan lingkungan bertemu dengan akuntabilitas. Publik tidak cukup menerima janji pemulihan. Mereka membutuhkan informasi tentang pengawasan, kepatuhan perusahaan, dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran.
Mendesak Gubernur Membuka Pintu Dialog
Geram juga mendesak Gubernur Kalimantan Timur menemui massa. Candra meminta gubernur memberikan pernyataan atau keputusan resmi terkait dorongan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Bagi massa, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka ingin pemerintah daerah menjelaskan sikap dan langkah konkret dalam menghadapi persoalan yang mereka suarakan.
Candra menegaskan, Geram akan melanjutkan aksi jika tuntutan untuk bertemu gubernur tidak terpenuhi. Ia juga menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan daerah.
“Hari ini kita marah dan hari ini kita kecewa sekali dengan pemimpin daerah kita,” kata Candra.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa tuntutan massa tidak hanya menyasar kebijakan. Mereka juga mempertanyakan kesediaan pemimpin daerah untuk mendengar aspirasi warga dan memberikan jawaban terbuka.
BBM, Listrik, hingga Program Pemerintah Ikut Digugat
Selain karhutla dan reklamasi, Geram mengangkat persoalan kelangkaan BBM serta pemadaman listrik. Dua masalah tersebut menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari mobilitas hingga aktivitas ekonomi.
Gangguan pasokan energi dapat menambah beban warga dan pelaku usaha. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan penyebab masalah, langkah pemulihan, serta upaya mencegah kejadian serupa.
Massa juga meminta evaluasi terhadap sejumlah program, termasuk Bangun Kaltim Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Gratispol.
Tuntutan evaluasi itu menempatkan program pemerintah dalam satu pertanyaan besar: sejauh mana pelaksanaannya menjawab kebutuhan masyarakat? Pemerintah perlu membuka data pelaksanaan, capaian, kendala, dan mekanisme pengawasan agar publik dapat menilai hasilnya.
Geram menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut:
- Mendorong penetapan karhutla di Kalimantan Timur sebagai bencana nasional.
- Meminta pertanggungjawaban atas dugaan pembakaran lahan oleh perusahaan.
- Menuntut evaluasi pelaksanaan reklamasi pascatambang.
- Mendesak penyelesaian persoalan kelangkaan BBM.
- Meminta penanganan pemadaman listrik.
- Mengevaluasi program Bangun Kaltim Prabowo, MBG, KDMP, dan Gratispol.
- Mendesak Gubernur Kalimantan Timur menemui massa dan memberikan tanggapan resmi.
Dua Tahun Pemerintahan, Daerah Menuntut Bukti
Aksi Geram pada 21 Oktober 2026 berlangsung di tengah sorotan terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa menggunakan momentum tersebut untuk menghubungkan persoalan lingkungan, layanan dasar, dan evaluasi kebijakan.
Kritik mereka menuntut lebih dari sekadar pernyataan politik. Masyarakat membutuhkan langkah yang terukur, penjelasan yang terbuka, dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjelaskan penanganan karhutla, pengawasan reklamasi, serta persoalan BBM dan listrik. Sementara itu, pemerintah pusat perlu menjelaskan kebijakan dan dukungan yang relevan sesuai kewenangannya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya banyaknya program yang diumumkan. Publik juga menilai bagaimana pemerintah mencegah kerusakan lingkungan, merespons kesulitan warga, dan menindaklanjuti tuntutan secara transparan. @dimas
