Gedung wakil rakyat kembali menjadi tempat aksi mahasiswa menyuarakan kegelisahan. Sejumlah kelompok mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro, Selasa 20/10/2026, untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tabooo.id: Yogyakarta – Aksi mahasiswa yang berlangsung sejak sekitar pukul 12.00 WIB itu mempertemukan mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka membawa atribut organisasi, bendera, dan tuntutan masing-masing.
Rombongan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tiba lebih dahulu. Setelah itu, kelompok berpakaian hitam tanpa atribut kampus membentangkan spanduk bertuliskan Yogyakarta Melawan.
Massa Universitas Islam Indonesia (UII) kemudian menyusul dengan jas almamater biru. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga bergabung dengan jas almamater merah. Mereka berorasi secara bergantian di depan gerbang DPRD DIY hingga memenuhi ruas Jalan Malioboro.
Kritik Aksi Mahasiswa Menyasar Pemerintah
Di tengah aksi, seorang orator melontarkan kritik terhadap pemerintah karena dinilai kurang memperhatikan suara mahasiswa dan kepentingan masyarakat.
“Rezim tidak memperdulikan kami, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai rakyat Indonesia. Makanya kami berdiri di sini bukan hanya selesai dengan bapak-bapak,” ujar salah satu orator, Selasa 20/10/2026.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa mahasiswa tidak sekadar menyampaikan tuntutan sektoral. Mereka juga mempertanyakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak kebijakan publik.
Selain kebijakan pemerintah, sejumlah kelompok menyoroti karhutla. Namun, materi yang tersedia belum merinci seluruh tuntutan setiap kelompok. Karena itu, substansi masing-masing tuntutan perlu merujuk pada dokumen atau pernyataan resmi peserta aksi.
Ketua DPRD DIY Janjikan Tindak Lanjut
Ketua DPRD DIY Nuryadi menemui massa dan menyatakan kesediaan lembaganya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Ia juga menilai masyarakat wajar mengevaluasi pemerintahan setelah dua tahun berjalan.
“Kami menindaklanjuti aspirasi kalian semua. Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi,” kata Nuryadi.
Ia mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, mahasiswa kelak akan menggantikan generasi yang saat ini menjalankan pemerintahan dan lembaga publik.
“Pesan kita adalah jangan terjadi kerusuhan bagaimanapun mahasiswa adalah pada saat nanti akan menggantikan kita semua, maka sampaikanlah aspirasi itu dengan cara benar,” sambungnya.
Aksi Mahasiswa: Dari Gerbang Dewan ke Titik Nol Kilometer
Setelah menyampaikan aspirasi, sebagian mahasiswa bergerak ke selatan menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Perpindahan lokasi itu mengakhiri satu bagian aksi, tetapi belum menjawab nasib tuntutan yang mereka bawa. Informasi yang tersedia belum mencantumkan jadwal pembahasan, mekanisme pengawalan aspirasi, atau jawaban substantif pemerintah terhadap seluruh tuntutan mahasiswa.
Di sinilah ukuran respons lembaga publik menjadi penting. Kehadiran ketua DPRD menunjukkan terbukanya ruang komunikasi. Namun, pernyataan kesediaan menindaklanjuti aspirasi belum sama dengan keputusan atau perubahan kebijakan.
Bagi masyarakat, hasil pengawalan aspirasi jauh lebih penting daripada seremoni penerimaan. Kritik mengenai kebijakan pemerintah dan karhutla membutuhkan respons yang jelas, sesuai kewenangan lembaga, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Aksi di Malioboro ini bukan sekadar tentang mahasiswa yang turun ke jalan. Peristiwa tersebut juga menguji apakah suara publik berhenti di depan gerbang gedung dewan atau benar-benar masuk ke proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Mahasiswa sudah menyampaikan suara. Sekarang, publik menunggu jawaban yang bisa diukur. @teguh
