Kampung Ambon kembali digerebek 700 aparat. Mengapa peredaran narkoba terus bertahan meski penindakan berulang kali dilakukan?
Tabooo.id – Sebanyak 700 personel gabungan polisi dan TNI mendatangi Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Jumat (9/10/2026). Mereka menyisir rumah dan rumah indekos yang diduga menjadi lokasi aktivitas narkotika. Dalam operasi di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, petugas mengamankan 24 orang.
Operasi berskala besar itu kembali menempatkan Kampung Ambon dalam sorotan. Namun, penggerebekan kali ini juga memunculkan pertanyaan lama: mengapa peredaran narkoba terus bertahan meski aparat berkali-kali melakukan penindakan?
Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan jumlah personel, orang yang ditangkap, atau barang bukti yang ditemukan. Penindakan memang penting untuk memutus jaringan peredaran narkotika. Akan tetapi, masalah yang terus muncul juga menuntut perhatian terhadap kondisi ekonomi, relasi sosial, dan lingkungan yang memungkinkan praktik ilegal itu bertahan.
Di titik inilah persoalan Kampung Ambon menjadi lebih rumit daripada sekadar operasi kepolisian.
Penggerebekan Berulang, Masalah Belum Tuntas
Riwayat penanganan narkoba di Kampung Ambon memperlihatkan pola yang terus berulang. Aparat melakukan penindakan, pemerintah menyatakan komitmen pemberantasan, tetapi persoalan kembali mencuat pada tahun-tahun berikutnya.
Pada 2008, Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta menyebut pemberantasan narkoba di kawasan tersebut menghadapi kesulitan karena tingginya keterlibatan warga setempat. Setahun kemudian, pemerintah membangun posko pemantauan senilai Rp300 juta. Namun, pembangunan itu menghadapi penolakan dari sebagian warga.
Pada 2011, aparat kembali menggelar penggerebekan dan mengamankan 21 orang. Setelah operasi itu, muncul klaim bahwa kawasan tersebut telah bersih dari narkoba. Pada 2016, Djarot Saiful Hidayat juga menyatakan Kampung Ambon sudah bersih.
Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa pernyataan semacam itu belum mengakhiri persoalan. Pada 2021, polisi kembali menggerebek kawasan tersebut dan mengamankan 49 orang. Petugas juga menemukan ganja, sabu, dan tembakau sintetis.
Pada November 2022, aparat menyita 140 gram sabu. Lalu, pada 13 Oktober 2024, polisi menghadapi dugaan penyerangan oleh warga ketika mengembangkan sebuah perkara. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa penegakan hukum di kawasan tersebut juga menghadapi persoalan relasi antara aparat dan sebagian masyarakat.
Pada 5-7 November 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali melakukan penindakan. Petugas menyita 649,38 gram sabu, satu senjata airsoft gun, delapan senjata tajam, dan uang tunai Rp73,8 juta.
Kini, operasi pada 9 Oktober 2026 kembali menambah panjang daftar penindakan.
Kronologi itu tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh operasi sebelumnya gagal. Setiap operasi dapat memiliki sasaran dan hasil berbeda. Namun, kemunculan kembali kasus narkoba menunjukkan bahwa penindakan sesaat belum cukup untuk memastikan keberlanjutan perubahan.
Masalah utamanya bukan hanya bagaimana aparat membongkar jaringan, melainkan bagaimana pemerintah mencegah jaringan serupa tumbuh kembali.
Ketika Narkoba Masuk ke Dalam Ekonomi Sosial
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, melihat persoalan Kampung Ambon sebagai penyakit sosial akut yang berkaitan dengan faktor ekonomi, masyarakat, dan budaya.
Menurutnya, sebagian aktivitas ilegal telah terhubung dengan sumber penghasilan dan jaringan sosial yang berlangsung lama.
“Secara ekonomi mereka itu sudah satu jaringan, menjadi dapur mereka. Mendapat tambahan penghasilan mereka, dan ini sudah berlangsung sejak sangat lama,” ujar Rakhmat.
Pernyataan tersebut membantu menjelaskan mengapa penindakan tidak selalu menghilangkan akar persoalan. Ketika suatu aktivitas ilegal memberikan pemasukan bagi sebagian orang, jaringan itu dapat memiliki daya tahan ekonomi. Penangkapan pelaku tertentu belum tentu menghapus kebutuhan finansial yang mendorong orang lain mengambil peran serupa.
Faktor sosial juga berpengaruh. Rakhmat menyoroti bagaimana anak-anak dapat menyaksikan praktik tersebut sejak kecil, termasuk melalui contoh dari generasi yang lebih tua. Lingkungan yang terus memperlihatkan aktivitas ilegal berisiko membuat perilaku itu tampak biasa.
Di sinilah persoalan narkoba melampaui ranah kriminalitas. Anak-anak dan remaja membutuhkan lingkungan yang memberi contoh berbeda, akses pendidikan, serta peluang untuk membangun masa depan di luar jaringan ilegal.
Meski demikian, analisis tersebut tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap seluruh warga Kampung Ambon. Tinggal di kawasan yang kerap menjadi lokasi operasi narkoba tidak membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Aparat tetap harus membedakan pelaku, korban, pengguna yang membutuhkan pertolongan, dan warga yang menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terlibat kejahatan.
Stigma kolektif justru dapat mempersempit ruang warga untuk memperoleh pekerjaan dan membangun kehidupan yang lebih baik.
Jaringan Beradaptasi, Penindakan Harus Mengikuti
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, menjelaskan bahwa para pengedar memanfaatkan lapak terbuka dan tempat penyimpanan tersembunyi. Mereka, antara lain, menyimpan barang di rumah indekos atau sepeda motor.
“Secara fakta masih ada lapak, ada yang menyewakan bong-bong tersebut, tapi kemudian ada yang menyimpan di kos-kosan, ada yang menyimpan di dalam motor, dan lain sebagainya,” kata Bismo.
Keterangan itu menunjukkan tantangan yang perlu dihadapi aparat. Jaringan peredaran dapat memanfaatkan berbagai lokasi dan cara untuk menjalankan aktivitasnya. Karena itu, penegakan hukum membutuhkan penyelidikan yang mampu mengungkap pemasok, pengendali, aliran uang, serta hubungan antarpelaku.
Penggerebekan di satu titik saja belum tentu memutus keseluruhan jaringan. Aparat perlu menindaklanjuti temuan di lapangan dengan penyidikan yang terukur dan berbasis bukti.
Dalam operasi terbaru, petugas juga menemukan tumpukan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang diduga berkaitan dengan sindikat kriminal lain. Temuan tersebut membuka kemungkinan adanya perkara tambahan. Namun, penyidik perlu menguji hubungan itu melalui pemeriksaan dan bukti yang sah sebelum menyimpulkan keterkaitan antarsindikat.
Prinsip ini penting agar penindakan tidak berhenti pada dugaan. Publik berhak mengetahui perkembangan perkara, tetapi setiap kesimpulan harus mengikuti hasil penyidikan.
Pekerjaan Tidak Bisa Berhenti pada Janji
Pemerintah juga menjajaki koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat. Langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan sebagian warga pada aktivitas ilegal.
Namun, rencana tersebut membutuhkan pelaksanaan yang jelas. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan keterampilan warga, jenis pekerjaan yang tersedia, akses pelatihan, serta peluang usaha yang realistis. Program juga harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik.
Penciptaan lapangan kerja bukan pengganti proses hukum. Sebaliknya, penindakan juga tidak dapat menggantikan kebijakan sosial. Keduanya perlu berjalan beriringan agar aparat memutus jaringan kriminal, sementara pemerintah memperkuat pilihan hidup yang sah bagi masyarakat.
Selain pekerjaan, pemerintah perlu melibatkan warga dalam pencegahan narkoba, memperluas akses pendidikan, dan menyediakan layanan rehabilitasi bagi pengguna yang membutuhkan. Pendekatan ini harus membedakan pengguna yang memerlukan pertolongan dari pengedar yang menjalankan bisnis ilegal.
Pelibatan tokoh masyarakat dan keluarga juga penting. Program yang hanya datang ketika operasi berlangsung berisiko kehilangan kesinambungan setelah aparat meninggalkan kawasan.
Sebaliknya, program sosial yang berjalan rutin dapat membantu warga mengenali risiko, mendampingi anak-anak, serta membangun lingkungan yang tidak memberi ruang bagi jaringan narkoba.
Mengukur Keberhasilan di Luar Jumlah Penangkapan
Penggerebekan Kampung Ambon kembali memperlihatkan besarnya perhatian aparat terhadap peredaran narkotika. Namun, ukuran keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup berhenti pada jumlah personel, orang yang diamankan, atau barang bukti yang disita.
Publik juga perlu melihat perkembangan penyidikan, kemampuan aparat mengungkap jaringan yang lebih luas, keberlanjutan program sosial, serta perubahan kondisi masyarakat setelah operasi berlangsung.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah peluang kerja benar-benar tersedia, apakah program pencegahan menjangkau anak-anak dan keluarga, serta apakah layanan rehabilitasi dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Evaluasi semacam itu membantu publik menilai hasil kebijakan secara lebih utuh.
Kampung Ambon tidak membutuhkan siklus yang hanya bergerak dari penggerebekan ke penggerebekan berikutnya. Kawasan ini membutuhkan penegakan hukum yang konsisten sekaligus kebijakan sosial yang menyentuh akar persoalan.
Sebab, jaringan narkoba tidak hanya bertahan melalui transaksi ilegal. Jaringan itu juga dapat memanfaatkan kesenjangan ekonomi, relasi sosial, dan lingkungan yang membiarkan praktik tersebut terus berlangsung.
Ukuran keberhasilan bukan seberapa sering aparat memasuki Kampung Ambon, melainkan apakah kebutuhan untuk menggelar operasi serupa benar-benar berkurang. @dimas
