Pemerasan aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan, masalah oknum atau sistem? Simak pentingnya integritas dan pengawasan dalam penegakan hukum.
Tabooo.id – Rakyat diminta percaya pada hukum. Namun, kepercayaan sulit tumbuh ketika aparat yang seharusnya menegakkan aturan justru terseret dugaan penyalahgunaan kewenangan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang mengawasi para pengawas hukum?
Dua perkara memantik pertanyaan tersebut. Kasus pertama menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia menghadapi tuduhan memaksa pengusaha Tan Kian membayar Rp55 miliar agar penyidik tidak menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Jiwasraya.
Kasus kedua melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menjadi tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Perkara ini juga memunculkan dugaan kebocoran informasi penindakan KPK.
Kedua perkara tersebut memiliki konteks berbeda. Meski begitu, publik perlu mencermati persoalan yang sama: bagaimana negara memastikan aparat tidak menyalahgunakan kewenangan?
Ketika hukum menjadi alat tawar-menawar
Hukum seharusnya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Aparat memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan menindak pelanggaran sesuai tugasnya. Kewenangan itu penting agar negara dapat menegakkan aturan.
Namun, kekuasaan yang besar selalu membawa risiko. Ketika seseorang menggunakan kewenangannya untuk menekan pihak lain demi keuntungan pribadi, hukum kehilangan fungsi dasarnya. Proses penegakan hukum pun berisiko berubah menjadi alat tawar-menawar.
Bayangkan posisi warga atau pengusaha yang berhadapan dengan aparat. Mereka mungkin tidak memahami seluruh prosedur hukum. Akses terhadap bantuan hukum juga belum tentu mudah. Dalam situasi seperti itu, ancaman proses hukum dapat menimbulkan tekanan besar.
Itulah sebabnya dugaan pemerasan oleh aparat tidak sekadar menyangkut perilaku individu. Persoalan ini menyentuh hubungan antara negara dan masyarakat. Publik berhak mengetahui apakah institusi penegak hukum memiliki mekanisme yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak penyalahgunaan kewenangan.
Jangan berhenti pada istilah “oknum”
Istilah “oknum” kerap muncul setiap kali aparat terseret perkara. Sebutan ini menegaskan bahwa tindakan seseorang tidak otomatis mewakili seluruh institusi. Secara prinsip, pandangan tersebut masuk akal. Kesalahan individu tidak boleh menjadi alasan untuk menuduh semua anggota lembaga melakukan pelanggaran.
Meski demikian, penjelasan itu belum cukup. Publik juga perlu menguji apakah sistem pengawasan berjalan dengan baik.
Apakah institusi menyediakan saluran pengaduan yang aman? Bisakah atasan mendeteksi penyimpangan sejak awal? Sejauh mana pemeriksaan internal berjalan secara independen? Lalu, apakah lembaga bersedia menjelaskan hasil evaluasi ketika muncul dugaan pelanggaran serius?
Pertanyaan tersebut penting karena integritas individu dan kualitas sistem saling berkaitan. Institusi membutuhkan orang yang berintegritas. Pada saat yang sama, lembaga juga harus membangun mekanisme yang membatasi peluang penyalahgunaan kekuasaan.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti besarnya kewenangan aparat penegak hukum yang belum selalu sebanding dengan pengawasan memadai. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa pemberian kewenangan harus berjalan beriringan dengan mekanisme kontrol.
Dengan kata lain, negara tidak cukup berharap setiap aparat memiliki moral yang baik. Negara juga harus memastikan sistem mampu mendeteksi pelanggaran ketika seseorang menyalahgunakan jabatannya.
Pengawasan tidak boleh berhenti di dalam institusi
Pengawasan internal memegang peran penting. Institusi perlu memeriksa perilaku anggotanya, menindak pelanggaran, dan memperbaiki prosedur yang membuka celah penyimpangan. Akan tetapi, pengawasan internal saja belum tentu cukup untuk membangun kepercayaan publik.
Masyarakat juga perlu melihat pertanggungjawaban yang kredibel. Ketika sebuah lembaga memeriksa anggotanya sendiri, publik wajar mempertanyakan objektivitas proses tersebut. Karena itu, pengawasan eksternal yang independen dapat membantu memastikan pemeriksaan berjalan transparan dan akuntabel.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menekankan pentingnya integritas individu dan penguatan pengawasan. Ia juga melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu indikator untuk mendukung pengawasan.
Meski begitu, LHKPN bukan bukti otomatis bahwa seseorang melakukan korupsi atau pemerasan. Laporan tersebut harus menjadi bagian dari pemeriksaan yang lebih luas. Aparat perlu menelusuri bukti, memeriksa kesesuaian harta, dan menguji dugaan pelanggaran melalui proses hukum yang sah.
Karena itu, pembenahan pengawasan perlu mencakup sejumlah langkah. Institusi harus memperkuat saluran pelaporan dan melindungi pelapor dari intimidasi. Mereka juga perlu menindaklanjuti laporan secara serius serta menyampaikan perkembangan perkara sesuai ketentuan. Sementara itu, lembaga pengawas harus memiliki independensi dan akses yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
Harga yang harus dibayar publik
Dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berdampak pada pihak yang berperkara. Persoalan ini juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Ketika publik meragukan aparat, warga bisa merasa takut untuk melapor. Saksi mungkin enggan memberikan keterangan. Korban pun dapat memilih diam karena khawatir menghadapi tekanan baru. Akibatnya, proses penegakan hukum kehilangan dukungan masyarakat yang sangat dibutuhkan.
Dampak lain juga menyentuh aparat yang bekerja secara jujur. Mereka harus menghadapi kecurigaan publik akibat dugaan pelanggaran yang melibatkan rekan satu institusi. Tanpa perbaikan nyata, reputasi lembaga dapat terus menurun meski banyak anggotanya tetap menjalankan tugas dengan baik.
Transparansi karena itu bukan sekadar strategi komunikasi. Sikap terbuka merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik. Institusi perlu menjelaskan langkah penanganan perkara tanpa mengganggu proses hukum, membuka informasi yang wajib dirahasiakan, atau mengorbankan hak pihak yang sedang diperiksa.
Bukan sekadar menghukum, tetapi membenahi sistem
Proses hukum harus menguji setiap dugaan berdasarkan bukti. Aparat yang menghadapi tuduhan juga berhak memperoleh proses yang adil. Prinsip ini tidak boleh berubah hanya karena perkara melibatkan pejabat atau lembaga penting.
Namun, asas praduga tak bersalah bukan alasan untuk menghentikan pertanyaan publik. Proses hukum yang adil justru perlu berjalan bersama evaluasi terhadap sistem pengawasan.
Jika penyidik menemukan pelanggaran, institusi harus menindak pelakunya sesuai hukum. Ketika pemeriksaan menemukan celah prosedur, lembaga perlu segera memperbaikinya. Apabila mekanisme pengawasan gagal mendeteksi penyimpangan, pimpinan harus menjelaskan penyebabnya dan mengambil langkah korektif.
Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka atau penjatuhan hukuman. Negara juga harus memastikan pelanggaran serupa tidak mudah terulang.
Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan aparat yang memiliki kewenangan. Mereka membutuhkan aparat yang menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab. Negara pun tidak cukup meminta masyarakat percaya. Kepercayaan harus tumbuh dari bukti bahwa hukum berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang bertugas menegakkannya.
Pertanyaannya, ketika aparat diduga menyalahgunakan kewenangan, apakah kita hanya akan menyebutnya ulah oknum, atau mulai menuntut sistem pengawasan yang benar-benar bekerja? @dimas
