Di balik pintu Istana, 26 anggota Wantimpres menghadapi satu ujian: seberapa jujur nasihat mereka kepada Presiden dan seberapa kuat ruang untuk berbeda?
Tabooo.id – Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Istana Negara kembali dipenuhi orang-orang yang mengucapkan sumpah.
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Pratikno menjadi ketua, Hatta Rajasa wakil ketua, dan Muhammad Qodari sekretaris.
Di dalamnya terdapat tokoh dari beragam latar belakang. Ada akademisi, ulama, pengusaha, mantan pejabat, hingga figur yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.
Rocky Gerung termasuk di dalamnya.
Namun, persoalan Wantimpres bukan sekadar siapa yang duduk di kursi itu. Pertanyaan yang lebih penting justru sederhana: berapa banyak suara yang benar-benar berani mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar Presiden?
Kekuasaan Tidak Kekurangan Nasihat
Nasihat selalu memiliki hubungan yang rumit dengan kekuasaan.
Seorang penasihat harus cukup dekat agar suaranya terdengar. Namun, ia juga membutuhkan jarak agar pandangannya tidak hilang karena kedekatan.
Niccolò Machiavelli sudah membicarakan persoalan itu hampir lima abad lalu. Dalam The Prince, ia memperingatkan penguasa tentang bahaya para penjilat.
Masalah tersebut masih relevan dalam bentuk yang berbeda. Kekuasaan dapat mengumpulkan banyak orang pintar dalam satu ruangan.
Namun, banyak kepala belum tentu menghasilkan banyak pandangan.
Sebuah ruangan dapat penuh dengan puluhan orang. Pada akhirnya, semua orang tetap bisa membawa satu suara yang sama.
Psikolog sosial Irving Janis menyebut salah satu risiko itu sebagai groupthink. Kelompok dapat mengutamakan kesepakatan daripada menguji pilihan lain.
Dalam konteks Wantimpres, persoalannya bukan semata jumlah orang pintar. Tantangan yang lebih penting adalah menjaga ruang untuk ketidaksetujuan.
Sebab, nasihat yang terlalu mudah menyetujui dapat kehilangan fungsi kritisnya.
26 Kursi dan Pertanyaan tentang Uang Publik
UU Nomor 64 Tahun 2024 mengubah ketentuan jumlah anggota Wantimpres. Aturan itu tidak lagi menetapkan batas maksimal sembilan anggota.
Jumlah anggota kini mengikuti kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, angka 26 tidak otomatis menjadi persoalan hukum.
Negara dengan persoalan yang luas memang membutuhkan banyak perspektif. Dari ekonomi hingga geopolitik, dari agama hingga kebudayaan, setiap bidang membawa kompleksitas sendiri.
Tetapi setiap kursi juga memiliki konsekuensi anggaran.
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 menetapkan hak keuangan Ketua dan anggota Wantimpres sebesar Rp76,5 juta per bulan. Hak tersebut bersumber dari APBN. Anggota Wantimpres juga memperoleh fasilitas yang mengikuti fasilitas menteri.
Jika 26 orang menerima hak keuangan tersebut selama satu tahun penuh, nilainya sekitar Rp23,9 miliar.
Angka itu bukan realisasi belanja 2026. Para anggota baru dilantik pada 2 Oktober.
Perhitungan tersebut hanya menunjukkan skala biaya jika komposisi 26 anggota berlangsung selama satu tahun.
Karena itu, pertanyaan publik tidak berhenti pada apakah anggarannya sah.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting apa nilai publik yang lahir dari biaya tersebut?
Legalitas menjawab apakah negara boleh mengeluarkan anggaran. Akuntabilitas bertanya untuk apa uang itu digunakan dan apa manfaatnya bagi masyarakat.
Ketika Nasihat Berada di Balik Pintu
Wantimpres memiliki posisi yang berbeda dari lembaga politik lain.
Lembaga ini memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Anggotanya dapat memberikan pertimbangan ketika Presiden meminta maupun tanpa permintaan.
Namun, isi nasihat dan pertimbangan tersebut tidak dapat disebarluaskan.
Di satu sisi, kerahasiaan memiliki alasan. Presiden membutuhkan ruang untuk mendengar pandangan tanpa setiap percakapan berubah menjadi konsumsi publik.
Di sisi lain, ada paradoks.
Masyarakat dapat mengetahui berapa besar hak keuangan para anggota. Publik juga dapat mengetahui siapa saja yang duduk di dalamnya.
Namun, masyarakat tidak dapat mengetahui seluruh isi percakapan yang menjadi inti pekerjaan mereka.
Di sinilah akuntabilitas menemukan tantangannya.
Kerahasiaan isi nasihat tidak harus berarti hilangnya pertanggungjawaban. Publik tetap dapat menilai apakah lembaga bekerja, apakah tugasnya berjalan, dan apakah sumber daya negara menghasilkan manfaat.
Yang dirahasiakan adalah isi nasihat.
Bukan alasan untuk menghapus akuntabilitas lembaganya.
Anwar Usman dan Soal Kepercayaan
Persoalan lain muncul dari rekam jejak orang-orang yang mengisi kursi tersebut.
Ada Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar melakukan pelanggaran terhadap sejumlah prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. MKMK kemudian memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Catatan tersebut merupakan bagian dari rekam publik Anwar.
Kini ia berada dalam institusi yang berbeda. Ia tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Ketua MK, melainkan memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Pada saat yang sama, MK tengah menangani Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Perkara itu antara lain mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Anwar merupakan paman Gibran.
Kedekatan keluarga tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi. Anwar juga menyatakan tidak ingin mengintervensi ataupun menerima intervensi terkait perkara yang berjalan di MK.
Namun, kepercayaan publik tidak hanya tumbuh dari ada atau tidaknya intervensi.
Kepercayaan juga berkaitan dengan bagaimana lembaga dan pejabat mengelola potensi konflik kepentingan.
Itulah sebabnya rekam jejak tetap penting.
Nasihat mungkin berlangsung di ruang tertutup. Namun, orang yang menyampaikan nasihat membawa seluruh sejarah publiknya ke dalam ruangan tersebut.
Rocky Gerung dan Ujian Jarak
Kemudian ada Rocky Gerung.
Jika Anwar membawa pertanyaan tentang kepercayaan, Rocky membawa pertanyaan tentang jarak.
Rocky selama bertahun-tahun dikenal menyampaikan kritik dari luar pemerintahan. Kini, ia duduk di dalam lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Setelah pelantikan, Rocky mengatakan Wantimpres harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan itu menarik karena posisi telah berubah, tetapi ia menyatakan sikapnya tetap.
“Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break.”
Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pengangkatan Rocky membuktikan Presiden ingin menerima kritik.
Kita juga tidak dapat menyimpulkan bahwa Presiden ingin menjinakkan kritik.
Motif tersebut hanya diketahui pihak yang mengambil keputusan.
Yang dapat diuji justru lebih sederhana.
Apakah kritik masih memiliki ruang setelah jarak dengan kekuasaan menjadi semakin dekat?
Pertanyaan itu tidak hanya berlaku untuk Rocky.
Ia berlaku untuk seluruh anggota Wantimpres.
Nasihat yang Paling Mahal
Keragaman latar belakang dapat memperkaya sebuah dewan.
Namun, pengalaman belum otomatis menjadi nasihat. Pengetahuan juga belum tentu menghasilkan keberanian.
Nasihat membutuhkan kemampuan melihat persoalan dari sudut yang berbeda. Lebih dari itu, nasihat membutuhkan keberanian untuk mempertahankan pandangan ketika pandangan tersebut tidak menyenangkan penguasa.
Di sinilah ukuran Wantimpres sebenarnya berada.
Bukan pada 26 kursi.
Bukan pula pada berapa banyak tokoh besar yang duduk di dalamnya.
Pertanyaannya adalah apakah ruang tersebut mampu menghasilkan perbedaan pandangan yang berguna bagi Presiden dan negara.
Sebab Istana selalu memiliki pintu yang membawa orang masuk.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pintu itu tertutup.
Apakah masih ada seseorang yang berani berkata:
“Pak Presiden, mungkin kita keliru.”
Mungkin itulah nasihat yang paling mahal dalam sebuah republik. @dimas
