57,6 persen publik tak mengenal wakil DPR dari dapilnya. Jarak dengan konstituen membuka persoalan tentang demokrasi yang berhenti setelah pemilu.
Tabooo.id – Spanduk caleg pernah memenuhi jalan. Wajah kandidat muncul di baliho, poster, media sosial, hingga layar ponsel warga.
Mereka datang menjelang pemilu. Mereka memperkenalkan diri, menyampaikan janji, lalu meminta suara.
Namun, setelah pemungutan suara selesai, ke mana mereka pergi?
Pertanyaan itu menemukan jawabannya dalam survei terbaru Poltracking Indonesia. Sebanyak 57,6 persen responden mengaku tidak mengetahui atau tidak mengenal anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihannya.
Sebaliknya, hanya 26,2 persen responden yang mengaku mengetahui atau mengenal wakil mereka. Sementara itu, 16,2 persen responden tidak memberikan jawaban.
Poltracking melakukan survei pada 14-20 Agustus 2026. Peneliti melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka.
Survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling. Poltracking menetapkan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Angka itu tidak sekadar berbicara tentang popularitas anggota DPR.
Lebih jauh, angka tersebut membuka persoalan yang lebih mendasar seberapa dekat wakil rakyat dengan orang yang mereka wakili?
Lima Tahun yang Seharusnya Tidak Putus
Pemilu hanya berlangsung satu hari. Masa kerja anggota DPR berlangsung bertahun-tahun.
Karena itu, hubungan antara wakil dan konstituen seharusnya tidak berhenti ketika surat suara masuk ke kotak suara.
Wakil rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut membutuhkan pengetahuan tentang kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.
Tanpa hubungan yang cukup dengan konstituen, informasi tentang persoalan warga bisa semakin jauh dari meja pengambilan keputusan.
Di titik itu, persoalannya bukan lagi soal apakah seorang anggota DPR terkenal.
Masalah utamanya adalah apakah warga merasa memiliki jalur untuk menyampaikan persoalan kepada orang yang mereka pilih.
Yoki Alvetro dari Poltracking menyebut temuan tersebut sebagai catatan bagi anggota DPR agar lebih dikenal masyarakat.
Catatan itu penting karena pengenalan publik menjadi salah satu pintu awal hubungan politik. Namun, mengenal nama wakil tentu berbeda dengan merasakan kehadirannya.
Demokrasi yang Terasa Saat Pemilu
Banyak warga mengenal kandidat ketika masa kampanye tiba.
Poster muncul di sudut jalan. Tim sukses mendatangi rumah warga. Pertemuan berlangsung di berbagai tempat. Kandidat menyampaikan program dan meminta dukungan.
Setelah pemilu selesai, ritme itu berubah.
Haykal dari Perludem menilai sebagian anggota legislatif tidak rutin kembali ke daerah pemilihannya. Ada pula yang lebih sering mendatangi wilayah yang menjadi basis suara mereka.
Kondisi tersebut menciptakan jarak yang tidak selalu terlihat dalam statistik pemilu.
Seorang anggota DPR bisa memenangkan kursi. Namun, kemenangan itu tidak otomatis menciptakan hubungan yang kuat dengan seluruh masyarakat di dapilnya.
Apalagi, hubungan politik sering kembali menguat ketika pemilu berikutnya mendekat.
Siklus seperti itu membuat hubungan wakil dan warga berisiko berubah menjadi hubungan transaksional. Warga dibutuhkan ketika suara diperlukan, sementara komunikasi melemah ketika kontestasi berakhir.
Ketika Caleg Hadir Hanya untuk Menang
Hubungan politik membutuhkan waktu.
Seorang anggota DPR tidak cukup hanya mengenal angka perolehan suara. Ia juga perlu memahami persoalan warga yang tinggal di balik angka tersebut.
M Jamiluddin Ritonga mengaitkan persoalan ini dengan proses rekrutmen politik dan lemahnya kaderisasi partai.
Menurutnya, sebagian kandidat dapat muncul menjelang pemilu tanpa memiliki hubungan panjang dengan masyarakat. Mereka kemudian berkampanye, memperoleh suara, dan menjalankan mandat setelah menang.
Namun, hubungan sosial tidak otomatis tumbuh hanya karena seseorang memenangkan pemilu.
Di sinilah persoalan kaderisasi menjadi penting. Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk mengantarkan seseorang menuju kursi parlemen.
Partai juga memiliki fungsi membangun hubungan politik yang lebih panjang antara kader, masyarakat, dan organisasi politik.
Jika proses tersebut lemah, hubungan kandidat dengan warga berpotensi ikut melemah setelah pemilu.
Dapil Luas, Warga Terlalu Banyak
Ada pula persoalan geografis.
Daerah pemilihan DPR dapat mencakup wilayah yang luas. Jumlah penduduknya pun besar. Kondisi tersebut membuat anggota DPR menghadapi tantangan ketika ingin menjangkau seluruh konstituen.
Haykal menilai luasnya daerah pemilihan dapat menyulitkan anggota legislatif membangun komunikasi dengan masyarakat.
Faktor geografis memang nyata. Akan tetapi, persoalan itu tidak otomatis menjelaskan seluruh temuan survei.
Teknologi sebenarnya membuka jalur komunikasi baru. Pertemuan daring, media sosial, kanal pengaduan, dan komunikasi digital dapat memperpendek jarak geografis.
Karena itu, pertanyaannya bergeser.
Apakah persoalan utama terletak pada luasnya dapil, atau pada kemauan dan sistem yang membuat hubungan tersebut tetap berjalan?
Ongkos Politik dan Jarak yang Makin Lebar
Ada persoalan lain yang lebih struktural.
Andreas Budi Widyanta dari UGM mengaitkan jarak antara anggota legislatif dan masyarakat dengan tingginya ongkos politik.
Menurutnya, biaya politik yang besar dapat menciptakan hubungan kewajiban kepada pihak yang membantu pembiayaan politik. Dalam situasi tertentu, kondisi tersebut dapat menggeser perhatian dari hubungan sosial dengan konstituen.
Jika politik bekerja terutama sebagai transaksi elektoral, hubungan wakil dan warga ikut berubah.
Warga tidak lagi menjadi bagian dari hubungan politik yang berlangsung setiap hari. Mereka berpotensi hanya menjadi sumber suara ketika pemilu datang.
Pada akhirnya, situasi tersebut menciptakan kekosongan hubungan sosial di luar masa kampanye.
Inilah bagian yang membuat angka 57,6 persen menjadi lebih penting.
Angka itu tidak membuktikan bahwa seluruh anggota DPR meninggalkan konstituennya. Survei tersebut juga tidak mengukur kualitas kerja setiap anggota DPR.
Namun, angka tersebut menunjukkan adanya jarak pengenalan yang cukup besar antara wakil dan masyarakat yang mereka wakili.
Ketika Wakil Tidak Mengenal Masalah yang Diwakili
Hubungan dengan konstituen bukan sekadar persoalan citra.
Anggota DPR membutuhkan informasi dari masyarakat untuk memahami persoalan di lapangan. Informasi itu kemudian dapat menjadi bahan ketika mereka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Jamiluddin menilai lemahnya hubungan dengan konstituen dapat memengaruhi kemampuan anggota legislatif dalam memahami aspirasi masyarakat.
Masalahnya menjadi serius ketika keputusan politik lahir jauh dari pengalaman warga.
Satu kebijakan mungkin terlihat masuk akal di ruang rapat. Namun, dampaknya bisa berbeda ketika kebijakan tersebut bertemu dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, hubungan konstituen bukan sekadar kegiatan seremonial.
Ia menjadi salah satu sumber informasi politik yang membantu wakil memahami siapa yang mereka wakili.
Ini Bukan Sekadar Masalah Popularitas
Masyarakat tidak harus mengenal setiap anggota DPR seperti mengenal tokoh publik.
Namun, warga semestinya mengetahui siapa wakil yang membawa mandat politik dari daerah mereka.
Lebih penting lagi, warga perlu memiliki akses untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan respons.
Di sinilah demokrasi perwakilan menghadapi ujian yang lebih dalam.
Pemilu telah menyediakan mekanisme untuk memilih wakil. Akan tetapi, demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan.
Setelah suara dihitung, hubungan politik justru memasuki fase yang lebih panjang.
Wakil harus kembali mendengar. Konstituen harus memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan. Partai politik pun perlu menjaga hubungan tersebut di luar musim pemilu.
Tanpa itu, demokrasi mudah berubah menjadi siklus lima tahunan: datang, meminta suara, menang, lalu kembali ketika pemilu berikutnya tiba.
Warga yang Hanya Menjadi Angka
Di atas kertas, setiap suara memiliki nilai yang sama.
Namun, hubungan politik tidak berhenti pada angka perolehan suara.
Di balik setiap suara ada warga dengan persoalan berbeda. Ada pekerja yang menghadapi biaya hidup, petani yang menghadapi persoalan lahan, nelayan yang berhadapan dengan akses sumber daya, serta keluarga yang menunggu kebijakan publik menyentuh kehidupan mereka.
Ketika hubungan dengan wakil terputus, persoalan itu kehilangan salah satu jalur politiknya.
Warga tetap memiliki suara. Tetapi, suara tersebut bisa kehilangan hubungan langsung dengan orang yang mereka pilih.
Karena itu, temuan 57,6 persen bukan hanya cerita tentang warga yang tidak hafal nama anggota DPR.
Temuan tersebut membuka pertanyaan tentang bagaimana demokrasi perwakilan bekerja setelah pemilu selesai.
Demokrasi Tidak Boleh Datang Lima Tahun Sekali
Pemilu memberi seseorang kursi.
Namun, konstituen memberi kursi itu makna.
Hubungan antara keduanya tidak seharusnya berakhir setelah suara dihitung. Justru setelah pemilu selesai, anggota DPR memiliki pekerjaan yang jauh lebih panjang: menjaga komunikasi, memahami persoalan, dan membawa aspirasi masyarakat ke ruang kebijakan.
Survei Poltracking memperlihatkan adanya jarak pengenalan yang besar. Penyebabnya bisa berlapis, mulai dari luas dapil, pola kunjungan, kaderisasi, hingga ongkos politik.
Tidak satu faktor pun dapat menjelaskan seluruh persoalan.
Akan tetapi, satu hal terlihat jelas demokrasi perwakilan membutuhkan hubungan yang terus hidup antara wakil dan rakyat.
Sebab, seorang wakil tidak hanya dipilih untuk memenangkan pemilu.
Ia dipilih untuk tetap hadir setelah pemilu berakhir. @dimas
