Pemerintah menghitung capaian lewat kebijakan dan program dan dituangkan dalam rapor pemerintah. Publik mengukurnya melalui harga kebutuhan, pekerjaan, layanan, dan pengalaman sehari-hari.
Tabooo.id – Ada dua cara untuk membaca rapor pemerintah. Dari ruang kekuasaan, pemerintah menghitung program, kebijakan, target, dan capaian. Sementara itu, warga mengukur hasilnya melalui harga pangan, pekerjaan, biaya hidup, layanan publik, dan daya beli.
Perbedaan alat ukur tersebut melahirkan dua cerita tentang pemerintahan yang sama.
Pada 19/09/2026, saat memperingati 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya terhadap capaian pemerintah. Ia menyebut berbagai keberhasilan sudah memberi keuntungan bagi bangsa dan rakyat.
“Kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia, kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia.”
Selain itu, Prabowo mengaku terkejut ketika mengetahui adanya buku internal yang merangkum capaian pemerintah.
“Saya sendiri kaget, saya tidak tahu mereka bikin buku itu begitu banyak yang telah kita capai.”
Dari sini muncul satu cara pemerintah membaca kinerja berapa banyak yang sudah dikerjakan?
Namun, publik membawa pertanyaan berbeda apa yang berubah setelah semua itu berjalan?
Rapor Pmerintah: 121 Kebijakan dan Ukuran Keberhasilan
Pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, 14/08/2026, Prabowo menyebut pemerintah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari.
Angka tersebut menunjukkan volume pekerjaan pemerintah. Akan tetapi, jumlah kebijakan tidak otomatis menggambarkan pengalaman masyarakat.
Prabowo sendiri mengakui pekerjaan pemerintah belum selesai.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum.”
Pengakuan itu penting. Pemerintah tidak hanya berbicara soal jumlah kebijakan. Pada saat yang sama, Prabowo mengakui masih ada jarak antara kebijakan dan penyelesaian persoalan.
Dalam pidato yang sama, ia mengatakan negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Karena itu, kebijakan baru memperoleh makna ketika warga merasakan hasilnya.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberi contoh yang jelas. Pemerintah menyebut program tersebut sudah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat. Namun, pada 27/08/2026, Prabowo juga mengakui masih ada berbagai kekurangan.
“MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut.”
Dengan kata lain, skala menunjukkan seberapa jauh program berjalan, sedangkan pengalaman menunjukkan bagaimana program itu bekerja.
Ketika Survei Membaca dari Sisi Lain Rapor Pemerintah
Survei publik kemudian menawarkan alat ukur lain. SMRC mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintah sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Survei tersebut melibatkan 749 responden pada 5–19/07/2026.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengaitkan penurunan itu dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Approval rating tidak datang dari ruang hampa.”
Di sisi lain, Tempo Data Science mencatat kepuasan sebesar 37 persen pada Agustus 2026. Survei 31/07–11/08/2026 itu melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi.
Khairul Anam menyebut dua tekanan utama dalam kehidupan masyarakat, yakni mahalnya kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan kerja.
Sementara itu, Poltracking mencatat 55,1 persen kepuasan pada Agustus 2026. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi pada 14–20/08/2026.
Angka ketiga lembaga itu tidak bisa kita gabungkan menjadi satu rapor tunggal. Sebab, masing-masing survei menggunakan metode, periode, sampel, dan pertanyaan yang berbeda.
Meski demikian, terdapat pola yang patut dicermati. Ketiga lembaga tersebut mencatat penurunan dibandingkan pengukuran sebelumnya dalam seri survei masing-masing.
Angka Berbeda, Tekanan Serupa
SMRC mencatat penurunan dari 81,2 persen menjadi 51,1 persen.
Kemudian, Tempo Data Science mencatat penurunan dari 75 persen pada Desember 2025 menjadi 37 persen pada Agustus 2026.
Pada saat yang sama, Poltracking mencatat penurunan dari 78,1 persen pada Oktober 2025 menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Akan tetapi, semua survei tidak menghasilkan angka yang sama.
LKPI, misalnya, mencatat kepuasan sebesar 79,3 persen pada semester I 2026 berdasarkan survei terhadap 1.557 responden.
Perbedaan tersebut justru penting. Artinya, survei bukan satu mesin yang menghasilkan satu angka kebenaran. Setiap lembaga menggunakan desain, waktu, sampel, pertanyaan, dan metode yang berbeda.
Karena itu, pembacaan yang lebih hati-hati perlu melihat tren sekaligus konteks, bukan sekadar membandingkan angka mentah.
Ekonomi Menjadi Titik Temu
Meski angka survei berbeda, persoalan ekonomi muncul berulang kali.
Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap sektor ekonomi sebesar 41,8 persen pada Agustus 2026. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama. Selain itu, 62,5 persen mengatakan pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Senada dengan itu, Tempo Data Science menemukan tekanan serupa. Kebutuhan pokok dan lapangan kerja muncul sebagai persoalan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada jumlah program.
Pertanyaan publik akhirnya kembali pada sesuatu yang sederhana:
Apakah kehidupan terasa lebih ringan?
Output Tidak Sama dengan Outcome
Pemerintah menghitung jumlah kebijakan. Sebaliknya, publik menghitung harga makanan.
Pemerintah menghitung penerima program. Sementara itu, warga menghitung apakah program tersebut benar-benar membantu. Di sinilah perbedaan output dan outcome menjadi penting.
Sebanyak 121 kebijakan menunjukkan apa yang pemerintah kerjakan. Namun, angka tersebut belum menjelaskan seluruh perubahan yang warga rasakan.
Sebaliknya, angka kepuasan juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah gagal.
Keduanya mengukur hal berbeda. Pemerintah melihat pekerjaan yang berjalan, sedangkan survei menangkap persepsi masyarakat terhadap kondisi yang mereka hadapi.
Pada akhirnya, ruang di antara keduanya menjadi bagian paling penting hasil nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Rakyat Tidak Tinggal di Dalam Buku
Buku capaian mencatat kebijakan. Pidato menjelaskan target. Survei menangkap persepsi. Sementara itu, rakyat menjalani hasilnya.
Harga kebutuhan terasa ketika mereka berbelanja. Ketika lapangan kerja menyempit, keluarga menghadapi dampaknya di rumah. Lalu, ketika layanan publik membaik, warga merasakan manfaatnya saat membutuhkan negara.
Karena itu, rapor pemerintahan tidak memiliki satu penulis. Pemerintah menulis dari sisi kebijakan. Lembaga survei membaca persepsi. Pada akhirnya, warga mengalami hasilnya.
Rapor Bisa Ditulis, Tapi Realitas yang Menilai
Prabowo menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai capaian pemerintah.
Di sisi lain, sejumlah survei sepanjang 2026 menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda. Beberapa seri juga mencatat penurunan dibandingkan pengukuran sebelumnya.
Dua hal tersebut tidak harus saling meniadakan. Pemerintah dapat memiliki daftar capaian. Pada saat yang sama, publik dapat memiliki pengalaman berbeda.
Justru di situlah ukuran kinerja pemerintahan menjadi kompleks. Kebijakan berbicara tentang apa yang pemerintah kerjakan. Sedangkan survei berbicara tentang bagaimana masyarakat menilai kondisi yang mereka hadapi.
Pada akhirnya, pengalaman warga menjadi ruang pertemuan keduanya. Rapor mungkin ditulis di kantor, tetapi nilainya terus dibaca dalam kehidupan sehari-hari.
Halaman terpentingnya bukan sekadar jumlah kebijakan tapi apa yang terjadi pada kehidupan warga setelah kebijakan berjalan. @teguh
